Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

PP 49 2018 Tegaskan BPJS Lindungi Pekerja Non ASN

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (tengah) usai menjenguk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja.

JAKARTA-Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 yang baru disahkan pemerintah. Dalam PP ini menegaskan perlindungan jaminan sosial bagi PPPK dan Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

”Sesuai UU, SJSN dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

Menurutnya, pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan peserta, tentunya menjadi jawaban atas pencapaian jumlah pegawai non ASN yang cukup tinggi. Perlu adanya relasi yang baik dengan pemerintah daerah, meskipun masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan. ”Agar implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja non ASN dapat terwujud,” jelasnya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional menunjuk BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebab, BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengalaman puluhan tahun dan tercatat sangat baik dalam menjalankan tugasnya.

Dengan sifatnya yang nirlaba, BPJS memastikan iuran tidak memberatkan dan harus dikelola dengan optimal. Demi kepentingan peserta, termasuk terus meningkatkan manfaat, bukan mencari keuntungan. Diterangkan, hingga saat ini manfaat program terus ditingkatkan. Seperti, peningkatan manfaat JKK dan beasiswa yang akan segera disahkan pemerintah dalam waktu dekat.

”Ini komitmen BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan menyeluruh ke seluruh pekerja di Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Negara menjamin kepastian tersebut, dengan membentuk lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial.

Ini sebagai sarana memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Program jaminan sosial dimaksud mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

Penyelenggara dibentuk negara menjalankan program tersebut, berdasarkan undang undang yang berlaku. Dalam hal ini UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan dibentuk merupakan tindak lanjut terbitnya UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

UU ini menginstruksikan, agar dibentuk sebuah badan penyelenggara menjalankan fungsi sebagai penyelenggara jaminan sosial. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dua lembaga jaminan sosial resmi dibentuk berdasarkan regulasi. Masing-masing memiliki tugas dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi warga negara Indonesia dan bersifat nirlaba.

BPJS Kesehatan menjalankan fungsinya menjamin pemberian layanan, dan perlindungan atas risiko gangguan kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan secara spesifik, memberikan perlindungan ke seluruh pekerja Di Indonesia. ”Khusus BPJS Ketenagakerjaan, menyiapkan empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, selain program kesehatan,” jelasnya. Diterangkan, pentingnya seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu contoh, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang dialami non ASN Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan Donny Saputra Listi. Pegawai ini mengalami kecelakaan saat bekerja. Dimana mobil Damkar yang ditumpangi terbalik dan mengakibatkan yang bersangkutan mengalami pendarahan di otak. Bahkan arus dilakukan tindakan operasi bedah kepala.

”Beliau pekerja Non ASN yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Semua risiko yang terjadi saat bersangkutan bekerja, sudah menjadi tanggung jawab kami. Kami akan memberikan pelayanan yang optimal sampai pekerja sembuh, tanpa batasan biaya,” terangnya.

Dirinya menegaskan hingga akhir Desember 2018, jumlah pekerja di Indonesia yang telah memiliki perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta pekerja. Dimana 1,5 juta pekerja di antaranya merupakan pegawai non ASN.

Harapannya seluruh pekerja dapat merasakan manfaat maksimal. Sebagai bentuk perwujudan hadirnya negara dalam menjamin masa depan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat pekerja. Yang dimaksud seluruh pekerja di sini, adalah orang yang mendapatkan penghasilan, baik yang menerima upah ataupun bukan penerima upah. Atau pekerja formal maupun informal, Non ASN, hingga buruh harian lepas. ”Seluruh pekerja wajib berdasarkan undang-undang, memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya. (nur)

Berita Lainnya

Rucika Perkenalkan Sistem Air Buangan Hygienic System

Redaksi Lombok Post

5 Pilihan Oleh-oleh Khas Taiwan yang Wajib Kamu Beli

Redaksi Lombok Post

Promo Special dan Hiburan Rakyat jadi Daya Tarik SAFARI FIFGROUP 2019

Redaksi Lombok Post

Telkomsel Hadirkan Kuota Keluarga

Redaksi Lombok Post

Duta Bahasa NTB Juara Favorit

Redaksi Lombok Post

BUMN Gelar Jalan Sehat dan Pasar Murah di Mataram

Redaksi Lombok Post

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Mantan Kepala Kemenag Bima Ditahan, Tersandung Korupsi Tunjangan Guru di Bima

Redaksi Lombok Post