Lombok Post
Giri Menang Headline

Ratusan Pekerja Gedor Kantor dan Rumah Bupati Lobar

PROTES: Ratusan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB dan serikat pekerja pariwisata menggedor Kantor Bupati Lobar, kemarin (7/2).

GIRI MENANG-Ratusan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB menggedor Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), kemarin (7/2). Kedatangan mereka menuntut langkah tegas dari Pemkab Lobar memperjuangkan nasib para pekerja di sektor pariwisata.

“Ada ratusan pekerja di Hotel Santosa yang tidak digaji dari Februari 2018 lalu. Tapi ini dibiarkan saja oleh Dinas Tenaga Kerja Lobar dan Bupati,” ungkap Yustinus, Ketua DPD KSPSI NTB.

Pihak manajemen hotel tidak pernah ditegur. Padahal, ada 184 karyawan beserta keluarganya kelaparan karena gaji mereka yang tidak dibayarkan.

Selain itu, akibat gempa yang melanda Lobar, secara sepihak dan tanpa mengikuti regulasi, PHK dilakukan oleh pihak hotel di sejumlah wilayah Lobar khususnya kawasan Senggigi.

“Di mana Pak Bupati yang dulu sering menemui kami saat jelang Pilkada. Mohon dengarkan keluh kesah kami,” pinta Yustinus.

Meski mendesak bertemu dengan Bupati Lobar Fauzan Khalid, para pekerja ini tak bisa bertemu. Lantaran bupati yang ditunggu sejak pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita disinyalir sedang mengikuti sebuah acara di tempat lain.

Tak puas karena tak bisa bertemu dengan bupati di kantornya, mereka pun akhirnya bergerak ke kediaman bupati yang ada di Desa Sandik Kecamatan Gunungsari.

Sayang, di kediaman pribadi bupati, warga juga tak bisa bertemu. Lantaran bupati sedang berada di luar rumah. Alhasil, ratusan pekerja ini pun membubarkan diri sekitar pukul 13.00 Wita dengan perasaan kecewa.

Informasi dari pihak Humas dan Protokol, bupati siap menerima perwakilan para pekerja membahas persoalan ini.

Puji Raharjo, Sekretaris KSPSI NTB meminta pemerintah tidak diatur oleh pengusaha atas nama Umar Santosa. Karena pihak Disnaker Lobar diketahui diundang oleh pihak pengusaha ke rumahnya untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Pemkab selaku instansi yang memiliki kewenangan yang harusnya memanggil pengusaha. Kemudian mediator atas nama Asmuni juga kami minta tidak digunakan lagi untuk mediasi, karena dia berpihak ke pengusaha,” tudingnya.

Tak hanya itu, ada 20 karyawan hotel yang di PHK secara sepihak di beberapa hotel. Tanpa ada persetujuan pengadilan hubungan industrial. Padahal, menurut  aturan, 10 orang saja yang di PHK, harus mendapatkan izin atau mengikuti ketentuan Undang-undang.

“Dimana peran pemerintah? Dimana peran bupati? Dinas Tenaga Kerja?” teriak massa.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar Rusditah mengaku pihaknya sudah berusaha memanggil pengusaha Umar Santosa. Sayangnya yang bersangkutan tidak merespons.

“Kami sudah panggil pengusaha lewat HRD tapi tidak ada respons. Tanggapan terakhir yang kami dapatkan, kami diminta ke Jogja mengajak salah satu perwakilan untuk ikut ke sana. Pak Umar Santosa itu rumahnya di Jogja,” bebernya.

Hal inilah yang tidak diinginkan oleh para pekerja. Karena mereka tidak percaya persoalan ini akan selesai jika di mediasi di Jogja. Mereka justru mempertanyakan alasan Umar Santosa tidak menemui karyawannya.

“Makanya akan kami panggil kembali. Kalau tiga kali yang bersangutan (Umar Sentosa, Red) dipanggil tapi tidak merespons, akan dilanjutkan ke pengadilan,” ujarnya. (ton/r5)

Berita Lainnya

Baru Mau Bangkit, Terpuruk Lagi Akibat Tiket Pesawat dan Bagasi Mahal

Redaksi LombokPost

Tim Labfor Turun Tangan Selidiki Penyebab Kebakaran Rumah Direktur Walhi NTB

Redaksi LombokPost

Petani Diimbau Bayar Zakat

Redaksi LombokPost

Fasilitator Kiriman BPBD NTB Dikeluhkan

Redaksi LombokPost

Terekam CCTV, Pencuri HP dalam Kapal Dicokok

Redaksi LombokPost

Pedagang Keluhkan Penerangan Bundaran GMS

Redaksi LombokPost

Mantan Napi Teroris Pulang ke Bima

Redaksi LombokPost

Terdakwa Korupsi Anggaran Satpol PP Kabupaten Bima Divonis 15 Bulan Penjara

Redaksi LombokPost

Cukong Kayu Dilimpahkan Ke JPU

Redaksi LombokPost