Lombok Post
NTB

Gubernur Targetkan SAKIP Nilai A, Pemprov Akan Belajar ke Jogja

H Rosiady Sayuti

MATARAM-Nilai B bagi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi NTB tidak membuat Gubernur H Zulkieflimansyah puas. Ia mematok standar tinggi untuk akuntabilitas kinerja daerah. Ia memerintahkan jajarannya agar SAKIP 2019 mendapat nilai A.

Kemarin (13/2), Gubernur Zul memanggil Sekda NTB H Rosiady Sayuti dan Kepala Biro Organisasi Setda NTB Yusron Hadi. Salah satu poin yang dibahas adalah soal SAKIP.

Usai pertemuan, Sekda Rosiady menjelaskan, gubernur memerintahkan untuk belajar ke Jogjakarta. Sebab hanya Jogja yang punya nilai A. “Dua langkah di depan dia, itu yang kita pelajari apa kiat dan strateginya,” kata Rosiady.

Menurutnya, aspek perencanaan harus benar-benar terukur dan konsisten. Antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana strategis OPD harus selaras. Menurutnya, poin itu yang selama ini rendah nilainya. Saat ini Pemprov butuh 5 poin lagi untuk mendapat nilai BB. Hal itu sangat mungkin dicapai. Tapi target yang diminta gubernur adalah A.

Target itu bagi sekda bukan hal mustahil. Pemprov pernah punya pengalaman saat akuntabilitas keuangan mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi pemprov bisa langsung mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pengalaman itu akan coba diulang dalam penilaian SAKIP. “Siapa tahu di SAKIP ini dari B langsung ke A,” ujarnya.

Guna mengejar target itu, pemprov sudah membentuk tim. Mereka yang akan mengawal agar nilai SAKIP NTB lebih baik. Harusnya, tahun ini nilai SAKIP NTB sudah BB, namun ia tidak tahu kendalanya di mana.

Masalahnya bukan soal gengsi atau tidak. Penilaian SAKIP dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Bagi daerah yang nilainya A dan BB diberikan penghargaan oleh Wakil Presiden, sementara nilai B dan C diberikan menteri. Setiap penghargaan antar pemda juga saling lirik siapa yang terbaik. Artinya sudah ada gengsi dalam penilaian SAKIP. “Bagaimana pun kita harus sungguh-sungguh,” ujarnya.

KLU Sudah Dapat Nilai B

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda NTB Yusron Hadi mengklarifikasi pernyataannya. Di NTB ada enam pemkab yang mendapat nilai B yakni Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sementara sisanya masih mendapat nilai CC yakni Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu. “Pokonya KLU sudah mendapatkan B dan kami apresiasi upaya yang sudah dilakukan selama ini,” katanya.

Guna meningkatkan nilai SAKIP kabupaten/kota dan provinsi, beberapa langkah akan dilakukan. Diantaranya, pihaknya akan memetakan kembali apa saja kendala selama ini. Kemudian, pemprov akan meminta pendampingan dari Kemenpan-RB agar penyusunan SAKIP lebih baik. “Dengan target A tersebut kita harus lakukan upaya ektra,” ujar mantan Karo Humas dan Protokol NTB itu.

Pemprov akan mengajak kabupaten/kota untuk sama-sama belajar ke Kemenpan-RB dan Jogja yang SAKIP-nya bagus.

Belanja Pemda Belum Tepat Sasaran

Menanggapi rendahnya nilai SAKIP pemda di NTB, Plt Direktur FITRA NTB Ramli menyayangkan kondisi itu. Hampir setengah dari pemerintah kabupaten/kota mendapatkan nilai SAKIP rendah. Padahal kinerja SAKIP menjadi sinyal dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian indikator RPJMD. “Artinya APBD di empat kabupaten tersebut berpotensi terjadinya pemborosan,” ujarnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah daerah mendapat rapor merah harus segera berbenah. SAKIP merupakan indikator penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah, di samping opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Rendahnya nilai SAKIP pemda mengindikasikan lemahnya kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan masing-masing daerah. “Anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efesien,” tegas Ramli.

Ketika laporan kinerja pemerintah daerah tidak berbanding lurus dengan laporan keuangan, ada potensi pemborosan yang besar setiap tahun. Ironisnya, seluruh kabupaten/kota di NTB mendapatkan WTP dari BPK. Namun, ternyata empat kabupaten mendaparkan rapor merah dari Kemenpan-RB. “Ini membuktikan predikat WTP tidak menjadi jaminan pemerintah daerah berkinerja baik,” kata mantan aktivis Somasi NTB itu. (ili/r7)

Berita Lainnya

Siap-siap, Ada Mutasi Lagi!

Redaksi LombokPost

Bangun Huntap Gak Bisa Simsalabim

Redaksi LombokPost

Usut dan Tangkap Pelaku Teror Aktivis Walhi !

Redaksi LombokPost

Tanah Enklave Harus Segera Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Tahun Depan Tak Ada Rastra

Redaksi LombokPost

Terminal Haji Jadi Kantor AirAsia?

Redaksi LombokPost

Pascagempa, Penderita Katarak Meningkat

Redaksi LombokPost

217 Ribu Anak Belum Punya Akta Kelahiran

Redaksi LombokPost

ITDC Akan Pasang Sembilan Alat Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost