Lombok Post
Headline Metropolis

Jatah Formasi P3K Terancam Hangus

Dok/LOMBOK POST MENANTI NASIB: Seorang guru honorer di salah satu SMA di Kota Mataram terlihat serius mengajar siswanya meski nasib mereka hingga kini belum jelas.

MATARAM-88 Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemkot Mataram terancam hangus. Penyebabnya, daerah yang dipimpin Wali Kota H Ahyar Abduh ini tidak siap dari segi anggaran.

“Ya, anggarannya belum jelas,” kata Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Ahmad Mujahidin, kemarin (13/2).

Diungkapkan, pemkot bukannya tidak berani mengangkat P3K. Namun, anggaran untuk menggaji P3K tidak ada. “Kalau cuma mengangkat kan gampang,” cetusnya.

Formasi P3K untuk Kota Mataram teriri dari tiga bidang. Yakni tenaga guru, kesehatan, dan tenaga penyuluh. “Itu yang totalnya 88 formasi,” terangnya.

Sementara Plh BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono mengaku sudah berkordinasi dengan Pemprov NTB terkait keberadaan P3K.  “Untuk sementara kita sepakati belum ada pengangkatan P3K,” katanya.

Untuk pengangkatan P3K, lanjut dia, akan menunggu kordinasi pemerintah provinsi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Saat ini, ada dua hal yang menjadi permasalahan dalam pengangkatan P3K.

Pertama data base keberadaan guru di Kota Mataram. Karena selama ini, guru SMA/SMK di bawah naungan kabupaten/kota. Namun sejak peralihan SMA/SMK ke pemprov, maka data guru dan pegawai SMA/SMK ada di Pemprov NTB. “Apakah ini akan menggunakan data lama atau terbaru,” terangnya.

Masalah kedua soal ketersediaan anggaran. Apakah akan ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat atau tidak. Jika ada, pihaknya meminta untuk segera direalisasikan. Sebaliknya, jika tidak ada, maka pengangkatan P3K ditunda. “Bukannya kita tidak mengangkat, tapi ditunda,” kilahnya.

Taufik  menegaskan, Pemkot Mataram tidak mungkin bisa mengangkat P3K dalam waktu dekat  jika tidak ada anggaran dari pusat. Oleh sebab itu, pemkot harus menunggu APBD Perubahan.

Ditambahkan, saat ini pengangkatan P3K di Kota Mataram belum bisa dilakukan. Bahkan dalam pertemuan bersama BKD Provinsi NTB, pihaknya sepakat tidak akan melakukan pengangkatan P3K sebelum ada kejelasan terkait anggaran. Begitu juga dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana P3K juga belum dikeluarkan. “Syaratnya pun belum bisa kita sampaikan,” tutupnya. (jay/r5)

Berita Lainnya

Tenaga Pemetaan BPS Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Siswa BLK Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Gubernur Bantah Ucapkan Selamat kepada Calon Presiden Tertentu

Redaksi LombokPost

Gubernur Zul Yakin Jokowi Tak Cuekin NTB

Redaksi LombokPost

Kebutuhan Uang Selama Ramadan Rp 2,9 Triliun

Redaksi LombokPost

Pecahkan Rekor Nasional Berusia 10 Tahun, Zohri Raih Medali Perak Kejuaraan Asia di Qatar

Redaksi LombokPost

Tetaplah Akur Zaitun! Fauzan Fokus Bangun Industri, Sumiatun Janji Kembangkan Pariwisata

Redaksi LombokPost

Puluhan Petugas KPPS dan PPS “Tumbang”

Redaksi LombokPost

13 Ahli Waris Non ASN Kemensos RI Terima Santunan BPJSTK

Redaksi Lombok Post