Lombok Post
Ekonomi Bisnis

Pelatihan Pengelolaan Dana Desa Masih Minim

FOTO BERSAMA: Wakil Ketua BAKN DPR RI H Willgo Zainar (empat dari kanan) memberikan cinderamata kepada Plh Kepala Perwakilan BPK RI NTB Achmad Fauzi Amin disaksikan ketua dan anggota BAKN DPR RI.

MATARAM-Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI H Willgo Zainar menilai, pengelolaan dana desa di sejumlah daerah Menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dan minimnya pelatihan terkait pengelolaan Dana Desa menjadi dua hal utama.

Karenanya perlu adanya kebijakan di tingkat nasional untuk memberikan pelatihan pengelolaan Dana Desa secara berkala kepada aparatur desa. ”Ini terkait dengan SDM, dalam hal pengawasan dan pemeriksaan,” kata Willgo usai mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB, Selasa (12/2).

Menurutnya, BPK dengan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan, juga harus memberikan sosialisasi. Termasuk memberi  pemahaman literasi kepada aparatur desa. Khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan pendampingan desa. Sehingga verifikasi awal atau penyempurnaan administrasi bisa ditindaklanjuti lebih awal. ”Dengan itu diyakini tidak akan menimbulkan kesulitan pada pemeriksaan, yang setiap waktu jumlahnya akan semakin banyak,” imbuhnya.

Disisi lain, masih ada kekurangan pada human resources yang dimiliki BPK RI. Sehingga BPK RI dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana Desa ini hanya mengambil beberapa sampel dari beberapa desa di sejumlah kabupaten. Tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena Dana Desa ini dialokasikan kepada 75 ribu desa di seluruh Indonesia. ”Kedepan, harus ada unit khusus dalam pemeriksaan pengawasan terkait Dana Desa dari BPK sendiri. Kalau saat ini mungkin tidak bisa merata, tapi bisa dari beberapa indikasi yang diambil,” imbuhnya.

Willgo menambahkan, gempa Lombok ternyata berdampak merata. Bahkan, infrastruktur desa seperti kantor desa rusak parah terdampak. Ini mempengaruhi dari sisi administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. ”Ada beberapa desa yang masih menggunakan kantor sementara, dan menjadi tambahan pekerjaan baru pemerintah desa untuk melakukan verifikasi terhadap korban gempa dan jumlahnya banyak sekali,” katanya. (ewi/r4/*)

Berita Lainnya

Tenaga Pemetaan BPS Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Siswa BLK Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

13 Ahli Waris Non ASN Kemensos RI Terima Santunan BPJSTK

Redaksi Lombok Post

BANSOS KORBAN BENCANA SULTENG DAN NTB SIAP DICAIRKAN

Redaksi Lombok Post

Telkomsel Luncurkan IoT INTANK

Redaksi Lombok Post

Undian Simpedes BRI Periode II Tahun 2018 Digelar

Redaksi Lombok Post

Telkomsel Rampungkan Refarming 800 MHz dan 900 MHz

Redaksi Lombok Post

Astra NTB Gelar Final Kontes Layanan Honda Regional 2019

Redaksi LombokPost

NTB Butuh Sektor Pengganti Tambang

Redaksi LombokPost