Lombok Post
Headline NTB

Siap-siap, Ada Mutasi Lagi!

H Fathurrahman

MATARAM-Mutasi pejabat akan kembali dilakukan Pemprov NTB. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) NTB menggelar pertemuan membahas perombakan birokrasi, kemarin (13/2). Rencananya mutasi akan digelar antara Maret dan April, setelah larangan mutasi selama enam bulan dari Kemendagri dicabut 17 Maret mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman menjelaskan, persiapan baru dimulai. Tapi yang jelas mutasi kali ini digelar untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong.

Ia menyebutkan, ada dua eselon II yang kosong yakni Kepala Biro Humas dan Protokol dan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Setda NTB. Selain itu, 40-an orang pejabat eselon III yang akan pensiun Maret mendatang, serta 100 lebih posisi pejabat eselon IV yang akan kosong. “Posisi itulah yang akan kita prioritaskan untuk diisi,” jelasnya.

Mutasi dianggap mendesak karena beberapa UPTD yang baru terbentuk butuh pejabat untuk mengisinya. Salah satunya STIP Banyumulek. Bersamaan dengan pengisian jabatan yang kosong, pemprov juga akan meroling pejabat eselon II yang ada. Tapi hal itu merupakan kebijakan pimpinan, jika sekadar menukar posisi bisa dilakukan kapan saja tanpa panitia seleksi (Pansel). “Baperjakat hanya menyiapkan bahan, baru akan disampaikan kepada pimpinan,” jelas Fathurrahman.

Khusus untuk pengisian Biro Humas Protokol dan Biro APP, harus diangkat melalui serangkaian tes dari pansel. Tim pansel sudah terbentuk dan dalam waktu dekat akan ada pengumuman untuk pendaftaran calon Kepala Biro APP dan Biro Humas. “Pengisian eselon II harus dipansel,” katanya.

Ia menambahkan, pengisian pejabat eselon III akan mempertimbangkan usulan kepala OPD. Tapi tentunya nama-nama yang diajukan akan dicermati terlebih dahulu. Itu untuk mengantisipasi kekosongan di tempat lain, atau tidak ada tempat bagi yang dikeluarkan. “Itu yang akan dicermati para asisten,” ujarnya.

Ketua Baperjakat NTB H Rosiady Sayuti menambahkan, mutasi dilakukan karena ada kebutuhan organisasi. Setelah enam bulan dilantik gubernur bisa melakukan perombakan kapan saja. Tapi tentu melalui prosedur yang benar. (ili/r7)

Berita Lainnya

Tenaga Pemetaan BPS Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Siswa BLK Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Tetaplah Akur Zaitun! Fauzan Fokus Bangun Industri, Sumiatun Janji Kembangkan Pariwisata

Redaksi LombokPost

Puluhan Petugas KPPS dan PPS “Tumbang”

Redaksi LombokPost

13 Ahli Waris Non ASN Kemensos RI Terima Santunan BPJSTK

Redaksi Lombok Post

Jalan Pakuan Nyaris Putus

Redaksi LombokPost

PSU Digelar di Hari Terakhir Pleno PPK

Redaksi LombokPost

Gak Boleh Berperan Ganda! BPBD Seleksi Ketat Calon Fasilitator

Redaksi LombokPost

Lale Priyatni Tunggu Detik-detik Terakhir

Redaksi LombokPost