Lombok Post
Headline NTB

Siap-siap, Ada Mutasi Lagi!

H Fathurrahman

MATARAM-Mutasi pejabat akan kembali dilakukan Pemprov NTB. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) NTB menggelar pertemuan membahas perombakan birokrasi, kemarin (13/2). Rencananya mutasi akan digelar antara Maret dan April, setelah larangan mutasi selama enam bulan dari Kemendagri dicabut 17 Maret mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman menjelaskan, persiapan baru dimulai. Tapi yang jelas mutasi kali ini digelar untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong.

Ia menyebutkan, ada dua eselon II yang kosong yakni Kepala Biro Humas dan Protokol dan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Setda NTB. Selain itu, 40-an orang pejabat eselon III yang akan pensiun Maret mendatang, serta 100 lebih posisi pejabat eselon IV yang akan kosong. “Posisi itulah yang akan kita prioritaskan untuk diisi,” jelasnya.

Mutasi dianggap mendesak karena beberapa UPTD yang baru terbentuk butuh pejabat untuk mengisinya. Salah satunya STIP Banyumulek. Bersamaan dengan pengisian jabatan yang kosong, pemprov juga akan meroling pejabat eselon II yang ada. Tapi hal itu merupakan kebijakan pimpinan, jika sekadar menukar posisi bisa dilakukan kapan saja tanpa panitia seleksi (Pansel). “Baperjakat hanya menyiapkan bahan, baru akan disampaikan kepada pimpinan,” jelas Fathurrahman.

Khusus untuk pengisian Biro Humas Protokol dan Biro APP, harus diangkat melalui serangkaian tes dari pansel. Tim pansel sudah terbentuk dan dalam waktu dekat akan ada pengumuman untuk pendaftaran calon Kepala Biro APP dan Biro Humas. “Pengisian eselon II harus dipansel,” katanya.

Ia menambahkan, pengisian pejabat eselon III akan mempertimbangkan usulan kepala OPD. Tapi tentunya nama-nama yang diajukan akan dicermati terlebih dahulu. Itu untuk mengantisipasi kekosongan di tempat lain, atau tidak ada tempat bagi yang dikeluarkan. “Itu yang akan dicermati para asisten,” ujarnya.

Ketua Baperjakat NTB H Rosiady Sayuti menambahkan, mutasi dilakukan karena ada kebutuhan organisasi. Setelah enam bulan dilantik gubernur bisa melakukan perombakan kapan saja. Tapi tentu melalui prosedur yang benar. (ili/r7)

Berita Lainnya

Baru Mau Bangkit, Terpuruk Lagi Akibat Tiket Pesawat dan Bagasi Mahal

Redaksi LombokPost

Tim Labfor Turun Tangan Selidiki Penyebab Kebakaran Rumah Direktur Walhi NTB

Redaksi LombokPost

Mantan Napi Teroris Pulang ke Bima

Redaksi LombokPost

Terdakwa Korupsi Anggaran Satpol PP Kabupaten Bima Divonis 15 Bulan Penjara

Redaksi LombokPost

Cukong Kayu Dilimpahkan Ke JPU

Redaksi LombokPost

Telkomsel MAXstream dan Viddsee Kolaborasi

Redaksi Lombok Post

Alami Kecelakaan Kerja, Segera Lapor ke BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Gubernur Targetkan SAKIP Nilai A, Pemprov Akan Belajar ke Jogja

Redaksi LombokPost

Jatah Formasi P3K Terancam Hangus

Redaksi LombokPost