Lombok Post
Metropolis

Baru Tiga Kecamatan Punya RDRT

Mahmuddin Tura

MATARAM-Pascarevisi Perda RTRW Kota Mataram disahkan, pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah kota. Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura mengatakan, saat dirinya menjabat jadi kepala dishub, ada tiga kecamatan yang sudah ada RDTR-nya. Yakni, Kecamatan Mataram, Ampenan, dan Cakranegara. “Yang itu sudah kami susun, tinggal tiga lagi sisanya,” jelasnya,

Sementara tiga kecamatan yang belum adalah Sandubaya, Sekarbela dan Selaparang. Kata Tura, RDTR ini sangat penting. Sebab di dalamnya akan dijabarkan lebih rinci, soal jenis-jenis kegiatan yang diizinkan, terbatas, bersyarat ataupun dilarang.

“Kalau RTRW kan masih bersifat umum, sementara di RDTR ini akan lebih diperjelas lagi dan mendetail, skala yang dipakai bisa 1:5.000,” kata Tura.

Ia mendorong dalam hal ini Dinas PUPR Kota Mataram, RDTR untuk tiga kecamatan yang tersisa segera dibahas tahun ini. Jangan sampai, investor harus menunggu lagi seperti yang dilakukan pada pengesahan revisi Perda RTRW.

Sehingga, penyusunan RDTR harus dipercepat. Supaya tidak menghambat pelaksanaan perizinan investasi terpadu melalui situs online atau Online Single Submission (OSS). Apalagi RDTR  biasanya ditujukan sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang, seperti tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

“Karena RDTR ini bisa menjadi back up data dalam pengeluaran izin, semoga tahun ini bisa selesai,” ujarnya.

Memang penyusunan RDTR ini tidak semudah yang dibayangkan. Karena harus melalui beberapa tahapan. Seperti pelelangan konsultan karena penyusunan RDTR ini masuk dalam proyek. Penyusunan RDTR bisa menelan anggaran lebih dari Rp 300 juta. Kemudian rancangan penyusunan RDTR diseminarkan atau pengujian oleh publik.

“Diundang akademisi, tokoh masyarakat, pemerintah dan lainnya untuk melihat rancangan itu, mendengarkan saran-saran, dimasukkan ke RDTR-nya dan tahapan lainnya,” pungkas Mahmuddin.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Miftahurrahman menuturkan, pihaknya belum bisa memastikan RDTR disusun tahun ini. Sebab, ia sendiri belum memeriksa apakah kegiatan penyusunan RDTR sudah dianggarkan atau tidak dalam APBD murni 2019. “Karena revisi Perda RTRW juga baru disahkan, nanti saya coba cek anggarannya, ada atau tidak untuk RDTR ini, kalau gak ada gimana kita mau susun,” tutupnya. (yun/r7)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi