Lombok Post
Headline Kriminal

Cukong Kayu Dilimpahkan Ke JPU

DILIMPAHKAN: PPNS LHK melakukan tahap dua terhadap tiga pelaku pembalakan liar ke JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, kemarin (15/2).

MATARAM-Cukong kayu asal Lombok Timur (Lotim) berinisial NA, ZA, dan DAG, dilimpahkan penyidik PNS (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ke JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Ketiganya merupakan tersangka pembalakan liar lintas provinsi.

Direktur Penegakan Hukum (Gakkum) Pidana Kementerian LHK Yazid Nurhuda mengatakan, kayu yang berhasil disita  dari ketiga tersangka sebanyak 177 meter kubik atau setara dengan isi 11 kontainer. Jika dirupiahkan, harganya mencapai Rp 800 juta.

”Sudah kita tahap dua hari ini (kemarin, Red),” kata Yazid.

Ketiga tersangka diketahui terlibat dalam jaringan pembalakan liar yang menyasar kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Pohon di kawasan konservasi tersebut ditebang dan dikirim menggunakan kapal menuju Labuhan Lombok, Lombok Timur (Lotim).

Tersangka, sebut Yazid, melakukan kejahatan dengan modus pemanfaatan kayu secara ilegal. Mereka menggunakan dokumen perizinan dan surat angkut kayu yang tidak sah. ”Dokumennya dibuat seolah-olah legal, padahal palsu,” terang dia.

Dalam pengungkapan kasus ini, petugas mengamankan satu dokumen palsu surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHKO), satu kapal dengan berat 102 GT, dan 177 meter kubik kayu.

Yazid mengatakan, akibat kejahatan ini, negara diperkirakan merugi hingga Rp 3,5 miliar. ini dihitung berdasarkan PNBP yang tidak dibayar sebesar Rp 270 juta dan denda 10 kali lipatnya. Serta, nilai tegakan kayu yang dicuri mencapai Rp 800 juta.

”Jika dihitung secara materi kerugiannya paling sedikit Rp 3,5 miliar,” sebutnya.

Namun, kata Yazid, kerusakan ekosistem dari pembalakan liar merupakan kerugian yang paling tinggi. Nilainya bahkan tidak bisa terhitung dengan materi karena berkaitan langsung dengan kehidupan.

”Kerusakan ekosistem itu nilainya tak ternilai,” ujar dia.

Lebih lanjut, pengungkapan kasus ini berkat sinergisitas antara penyidik Gakkum KLHK dan PPNS Dinas LHK NTB. Selama proses penyidikan, tim juga dibantu aparat kepolisian.

Yazid mengatakan, KLHK terus berupaya berkomitmen dan serius menyelamatkan SDA dan aset negara. Menindak tegas pelaku kejahatan SDA, khususnya pelaku pembalakan liar. ”Ini kejahatan luar biasa, karena itu kami upayakan untuk tetap serius di setiap penanganannya,” tandas Yazid.

Sementara itu, Kadis LHK NTB Madani Mukarom mengatakan, kayu yang dibawa dari Buton Utara diduga kuat hendak digunakan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak gempa.

”Indikasinya seperti itu. Karena, permintaan kayu tinggi, kita butuh kayu. Ada kemungkinan ke arah sana,” kata Madani.

Meski terkait dengan kebencanaan, Madani tak mentolerirnya. Sebab, kayu diambil dari kawasan konservasi. ”Masyarakat memang butuh, tapi bukan berarti kita pakai barang ilegal. Korban gempat tidak boleh merusak hutan,” tegas dia.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 18 ayat 1 huruf b Jo Pasal 14 huruf a dan b dan atau Pasal 94 ayat 1 huruf d Jo Pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 203 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

”Ancaman hukumannya paling singkat delapan tahun penjera dan denda paling banyak Rp 100 miliar,” pungkas Madani.(dit/r2)

Berita Lainnya

Penyidik Diminta Cari Pembanding Harga Terkait Kasus Korupsi Marching Band

Redaksi LombokPost

Pemilu, Polda Turunkan 9.600 Personel

Redaksi LombokPost

31 Kerapas Penyu Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Polisi Akhirnya Turun Tangan Tertibkan Galian C Ilegal

Redaksi LombokPost

Jaringan Irigasi Jangan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Taufik Rusdi Terus Bernyanyi

Redaksi LombokPost

Jadi Kurir Sabu, Pasutri Terancam Tujuh Tahun Bui

Redaksi LombokPost

Jaksa Limpahkan Kasek dan Bendahara Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS SMAN 1 Monta

Redaksi LombokPost

Pemalsuan Data Tes P3K Mencuat

Redaksi LombokPost