Lombok Post
Metropolis

Pemkot Mataram Angkat Tangan Tak Ikut Pendaftaran PPPK Serentak

Baiq Nelly Kusumawati

MATARAM-Sikap menye-menye Pemkot Mataram berbuah pahit. Kesan mengulur-ulur waktu malah membuat pendaftaran PPPK justru dibuat rugi.

Pemerintah pusat rupanya bertindak tegas dan ogah kompromi. Usulan pelaksanaan PPPK di bulan Juni ditolak mentah-mentah. Bagi pemerintah daerah yang tidak mau ikut gerbong pendaftaran dari tanggal 10-16 Februari dianggap tidak mau menerima formasi PPPK.

“Ya pendaftarannya mulai hari ini (kemarin, Red) dan ditutup besok (hari ini, Red),”  kata Baiq Nelly Kusumawati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram.

Waktu ini sangat sempit. Padahal pendaftaran membutuhkan lampiran berkas-berkas. Saat dicek situs BKPSDM hingga pukul 18.25 Wita kemarin belum terlihat mencantumkan pengumuman pendaftaran PPPK. Sementara sisa pendaftaran untuk PPPK hanya tersisa hari ini.

“Kita tidak mau menghilangkan hak orang untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Nelly menyikapi sisa waktu yang sangat sempit.

Anggaran gaji PPPK sendiri diupayakan agar ada dari APBD. Sebagai konsekuensi keputusan pemerintah pusat yang menetapkan gaji untuk PPPK pusat dari APBN. Sedangkan PPPK kabupaten, kota, dan provinsi dari dari APBD.

“Yang jelas kita sudah koordinasi dengan bagian keuangan. Pak sekda juga sudah melapor ke pak wali, perintah (pak wali) ya segera diumumkan,” terangnya.

Ada 88 Formasi tersedia bagi Kota Mataram. Jumlah ini telah di setujui Kemenpan RB. Jika pengangkatan ditarget pada bulan April ini, maka ada kewajiban pemkot menyiapkan gaji dan TKD yang tidak sedikit bagi semua PPPK. “Yang jelas insya Allah ada solusinya,” yakinnya.

Sementara itu Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito berkilah. Bukan karena pemkot yang mengulur waktu. Akan tetapi Juklak dan Juknis PPPK baru ia dapat kemarin. “Iya singkat karena baru kita terima kemarin (kamis, 14/2),” kata Eko.

Sebab juknis sudah ada maka pemkot langsung membuka pendaftaran. Eko malah mengatakan jika pihaknya sudah sangat menunggu masuknya surat yang berisi juklak-juknis.

Ia membenarkan memang pihaknya sempat menanyakan terkait anggaran untuk gaji PPPK. Tapi itu menurutnya tidak ada kaitannya dengan sikap pemkot yang ingin mengulur-ulur waktu. Atau menolak membuka formasi PPPK. “Memang sempat kita pertanyakan sumber anggaran. Tapi kan sudah dijelaskan akhirnya,” tegasnya.

Pemkot pun memastikan keikutsertaannya. Dalam gerbong pendaftaran PPPK yang dibuka secara nasional. Meskipun sisa waktu yang tersedia buat pendaftaran hanya tinggal beberapa hari saja.

“Soal gaji nanti kita konsultasikan bagaimana pola penyelesaianya apakah bisa melalui APBD perubahan,” terangnya. (zad/r7)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi