Lombok Post
Metropolis

Pemprov NTB Akhirnya Buka Pendaftaran PPPK , Honorer Diberi Waktu Dua Hari

H Fathurrahman

MATARAM-Setelah sebelumnya bertahan bersama sepuluh pemerintah kabupaten/kota di NTB tak akan membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I, Pemprov NTB mendadak berbalik arah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB memastikan rekrutmen PPPK untuk honorer eks K2 ini akan dibuka untuk lingkup provinsi.

Total ada 458 eks honorer K2 di Pemprov yang bisa mendaftar. Dan untuk tenaga honorer ini, mereka hanya punya waktu dua hari. Sebab, pendaftaran sudah akan ditutup pada 17 Februari besok.

Sedangkan pendaftaran untuk sepuluh kabupaten/kota belum dipastikan. Pemprov NTB sendiri berharap, sepuluh kabupaten/kota mengikuti langkah Pemprov NTB.

            Kepastian pembukaan rekrutmen PPK untuk Pemprov NTB tersebut disampaikan Kepala BKD NTB H Fathurrahman, kemarin (15/2). Keputusan itu diambil setelah BKD NTB berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). BKD NTB diberikan pencerahan, rekrutmen PPPK tahap pertama dibuka untuk mengakomodir eks honorer K2 yang belum diangkat.

“Setelah ini tidak ada lagi untuk K2, tahap berikutnya dibuka untuk umum. Itu akhirnya membuat kami berpikir ulang,” kata Fathurrahman, kemarin (15/2).

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, tadinya Pemprov NTB dan sepuluh kabupaten/kota di NTB bersepakat tidak akan membuka rekrutmen PPPK tahap I, jika ada satu atau lebih pemerintah kabupaten/kota di NTB yang tidak mampu membuka pendaftaran. Alasan yang dikemukakan adalah terkait mekaisme penggajian PPPK ini.

Sebab, saat ini, di APBD tak ada alokasi anggaran gaji untuk mereka. Sementara jika harus menunggu pembahasan APBD Perubahan, maka paling tidak anggaran untuk gaji mereka baru akan tersedia di APBD pada Oktober 2019.

Dikonfirmasi terkait alasan-alasan tidak ingin membuka pendaftaran PPPK yang dikemukakan sebelumnya, Fathurrahman menjelaskan bahwa hal teknisi akan dibahas belakangan. Termasuk soal anggaran dan waktu pengangkatan menjadi PPPK. Kata dia, semua akan diatur pemerintah pusat. Pemda diminta tidak perlu terlalu merisaukan hal itu.

“Terpenting sekarang buka dulu,”imbuhnya.

Pemprov telah berkoordinasi dengan BKD kabupaten/kota via telepon, dan meminta mereka juga segera membuka. Jangan sampai kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Sebab, sudah ada jaminan dari Kemenpan-RB dan Menteri Keuangan soal anggaran.

Kemungkinan ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menutupi kekurangan gaji. Hanya saja, bagi daerah yang belanja pegawai sudah 50 persen disarankan tidak merekrut.

“Tergantung situasi daerah,” katanya.

Meski waktu pendaftaran sangat mepet, Pemprov meminta pusat tidak menutup mata dengan kondisi daerah. Ia meminta toleransi waktu pendaftaran. Sebab, data base eks honorer K2 ada di BKN semua.

Pemprov tidak punya akses untuk menghubungi semua honorer. “Pusat tidak boleh mengunci langsung seperti itu,” harapnya.

Fathurahman hanya memastikan pembukaan untuk Pemprov saja. Sementara di tingkat kabupaten/kota diserahkan ke masing-masing daerah. Bila mau membuka disilakan, tapi kalau tidak mampu juga tidak masalah.

“Kami harap mereka juga membuka seperti provinsi,” harap mantan Karo Kesra NTB itu.

BKN memberikan kesempatan kepada daerah. Saat ini semua honorer bisa membuka website dan langsung mendaftar. Bila para eks K2 cepat, maka waktu dua hari akan cukup. Berapa pun yang mendaftar nanti akan dilaporkan ke pusat, sehingga akan ada ruang untuk memperpanjang atau tidak. Bila pendaftar sedikit ia meminta dibuka lagi. Sebab, banyak honorer yang tidak muda lagi dan kurang melek teknologi.

“Harus ada kelonggaranlah,” imbuhnya.

Sekretaris BKD NTB Yus Harudian Putra menambahkan, pelaksanaan tes PPPK tidak akan serumit CPNS. Tidak ada seleksi kompetensi dasar dan bidang. Sehingga dalam sehari dua hari seleksi bisa selesai.

Dia berharap pembukaan pendaftaran dimanfaatkan para eks honorer K2. Sebab, tahun ini bisa jadi kesempatan terakhir untuk diangkat sebagai pegawai setara PNS.

“Ini kesempatan bagi mereka untuk diangkat,” katanya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi