Lombok Post
Headline Kriminal

Terdakwa Korupsi Anggaran Satpol PP Kabupaten Bima Divonis 15 Bulan Penjara

DIPUTUS BERSALAH: Terdakwa Kadrin mendengarkan vonis hakim dalam perkara korupsi anggaran Satpol PP Kabupaten Bima, di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (15/2).

MATARAM-Terdakwa Kadrin dan Samsul Bahri mendapat vonis satu tahun tiga bulan penjara, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (15/2). Majelis hakim menilai terdakwa bersalah melakukan korupsi anggaran kegiatan di Satpol PP Kabupaten Bima.

Majelis hakim menilai terdakwa melakukan perbuatan korupsi secara berlanjut. Dari sejumlah pertimbangan hakim, kedua terdakwa dinyatakan bersalah pada Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2, ayat 3, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan subsidair JPU.

”Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan penjara kepada terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Suradi membacakan amar putusan Kadrin dan Samsul Bahri secara terpisah, kemarin.

Menurut hakim, unsur penyalahgunaan kewenangan, yang dilakukan Kadrin, terbukti dalam persidangan. Saat korupsi ini terjadi, Kadrin menjabat sebagai Kasubag TU Satpol PP Kabupaten Bima.

Adapun pertimbangan terhadap Samsul Bahri, hakim menilai terdakwa tidak melakukan kontrol pengeluaran uang saat menjabat sebagai bendahara Satpol PP.

Selain vonis penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Masing-masing terdakwa dikenakan denda sebanyak Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama satu bulan.

Majelis hakim kemudian meminta terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara, sebagaimana dalam tuntutan JPU.

Mengenai uang pengganti ini, kedua terdakwa saat proses penyidikan telah menitipkan uang sebesar Rp 100 juta dari Kadrin dan Samsul Bahri sebanyak Rp 90.486.320. Uang tersebut, dalam amar putusan hakim dinyatakan disetor ke negara sebagai pengganti kerugian.

”Uang yang dititip terdakwa ke Kejati Bima agar disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara,” terang Suradi.

Di korupsi ini, kedua terdakwa terbukti melakukan penyimpangan anggaran berupa kegiatan fiktif dan markup. Antara lain, kegiatan operasi pemberantasan perladangan liar dan ilegal loging, operasi penertiban dan pembinaan terhadap pelanggaran perda, serta pencegahan penyakit sosial.

Selain itu, ada juga operasi penertiban PNS, operasi identifikasi, pemetaan daerah rawan trantibum dan pengurangan resiko bencana; pengadaan kain dinas lapangan training; dan pakaian serta baret provost.

Usai putusan dari majelis hakim, Kadrin dan Samsul Bahri menyatakan menerima vonis. Mereka tidak akan mengajukan banding atas putusan tersebut. ”Saya terima putusannya,” kata Kadrin.

Sementara itu, JPU Wayan Suryawan menyebut masih pikir-pikir atas putusan hakim. Ada tenggat waktu selama tujuh hari untuk menyatakan banding atau tidak. ”Kita pikir-pikir dulu,” tandas Suryawan.

(dit/r2)

Berita Lainnya

Menelusuri Penyebaran Islam di Pulau Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (2)

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Menelusuri Penyebaran Islam di Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (1)

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Zohri Spektakuler! Genggam Tiket ke Tokyo 2020

BNI Tebar 100 Ribu Bingkisan Ramadan

Hearing Buntu, Aldi Tempuh Jalur Hukum

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Alhamdulillah, Bantuan Jadup Cair Besok