Lombok Post
Tanjung

Dana PKH Akhirnya Cair

TANJUNG–Dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU) siap disalurkan. Tahun ini jumlah dana PKH yang sudah disalurkan mencapai Rp 23 miliar.

“Penerimanya hampir 20 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh kecamatan,” ungkap Kepala Dinsos PPPA KLU H Faisol, kemarin (18/2).

Ia menuturkan, nominal dana bantuan yang diterima KPM berbeda-beda. Hal tersebut mengacu kepada kebutuhan rumah tangga setiap KPM. Umpamanya, jika terdapat ibu hamil (bumil), balita, dan anak sekolah, dana bantuan yang diterima mencapai Rp 3 juta. Sementara jika dalam satu rumah hanya terdapat bumil, maka dana bantuan yang diterima sebesar kurang lebih Rp 1 juta.

“Dana ini langsung ditransfer ke rekening KPM,” katanya.

Berdasarkan data Dinsos PPPA, masyarakat KLU yang menerima manfaat dana PKH sebanyak 19.992 KPM. Kecamatan Bayan mendapat alokasi paling besar dengan jumlah dana yang disalurkan mencapai Rp 6.167.400.000 untuk 5.292 KPM.

Sedangkan untuk Kecamatan Gangga total dana yang disalurkan sebesar Rp 3.749.325.000 untuk 3.188 KPM. Di Kecamatan Kayangan alokasinya Rp 6.120.525.000 untuk 5.038 KPM. Sedangkan Kecamatan Pemenang menjadi kecamatan yang paling sedikit menerima dana termasuk penerima manfaat. Dana PKH yang disalurkan untuk kecamatan ini sebesar Rp 2.625.950.000 untuk 2.163 KPM. Sementara di Kecamatan Tanjung sebesar Rp 5.035.550.000 untuk 4.311 KPM.

“Kami masih kerjakan BDT juga agar jumlah penerima setiap program tepat sasaran. Target saya akhir Februari sudah selesai,” jelasnya.

Target BDT tersebut juga bertujuan untuk mengakomodir seluruh penerima manfaat agar tidak tumpang tindih. Misalnya, saat ini diketahui dari jumlah BDT sebanyak 42 ribu lebih,  program rastra yang tersalurkan di masyarakat hanya 35 ribu lebih. Artinya, masih terdapat 7 ribuan lebih KK yang belum menerima manfaat dari program rastra tersebut.

“Semua data penerima di BDT yang pertama kita sinkronkan dengan rastra, PKH, lansia, sama program lain supaya nanti ketahuan jangan sampai ada yang tidak tercover,” bebernya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut pihaknya tak tinggal diam. Faisol mengatakan khusus 7 ribu orang yang belum tercover di program rastra rencananya akan diberikan rastrada. Dinas akan menganggarkan dari APBD untuk menutupi kekurangan itu. Namun demikian, hal ini baru bisa direalisasikan pada tahun 2020 mendatang. (fer/r3)

Berita Lainnya

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Bupati Dorong Percepatan Pembangunan di KLU

DASI dan Lombok Post Buka Puasa dengan Korban Gempa

Bapenda Segera Tertibkan Reklame Kedaluarsa

17 Ribu Data Korban Gempa Bermasalah

Jayaboard Restorasi Gedung Sekolah

Pemkab KLU Bakal Datangi Kemenkum HAM RI

Redaksi LombokPost

2.400 Paket Santunan Segera Disalurkan

Lahan Polteknik Vokasi Diklaim Sudah Clear