Lombok Post
Metropolis

Dana Rp 2,5 Triliun Nganggur, Realisasi Belanja Awal Tahun Minim

Syarwan

MATARAM-Membiasakan belanja lebih awal ternyata masih sulit dilakukan di NTB. Sekalipun anggaran sudah ada, pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga di Bumi Gora, tetap saja memilih membiarkan dana tersebut mengendap.

            Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Wilayah NTB menunjukkan, sebanyak Rp 2,5 triliun lebih dana alokasi khusus (DAK) fisik bagi semua Pemda se-NTB, belum ada yang dibelanjakan.

Hingga kemarin (18/2), realisasi DAK fisik masih nol. Kondisi itu sangat disayangkan.

”Harusnya mereka bisa menarik dana-dana yang sudah disediakan,” kata Kepala Kanwil DJPb NTB Syarwan, di ruang kerjanya, kemarin.

Dia merincikan, dalam pagu DAK fisik pada pihaknya, Pemprov NTB mendapat Rp 457,2 miliar, Lombok Barat Rp 321 miliar, Lombok Tengah Rp 224 miliar, Lombok Timur Rp 294 miliar, Kabupaten Bima Rp 225,9  miliar, Sumbawa Rp 274,8 miliar, Dompu Rp 194,8 miliar, Sumbawa Barat Rp 143,6 miliar, Lombok Utara Rp 260 miliar, Kota Mataram Rp 97,6 miliar dan Kota Bima Rp 71,5 miliar.

“Semua dana ini belum disetuh sama sekali,” kata Syarwan.

            Dia mengakui, serapan DAK fisik 2018 cukup bagus sebesar 96 persen. Tapi Rp 70 miliar DAK fisik tidak mampu dibelanjakan dari total Rp 900 miliar yang tidak terserap tahun lalu.

Tahun ini kata dia, kondisi tersebut tidak boleh terulang lagi. Sebab, dana sebesar itu harusnya dimanfaatkan untuk pembangunan di tengah masyarakat. Sekali pun dampaknya tidak terlalu besar bagi pertumbuhan ekonomi NTB.

“Tapi sayang kan kalau tujuh puluh miliar tidak terserap,” katanya.

Termasuk di dalamnya Dana Desa. Dari Rp 1,18 triliun Dana Desa tahun 2019, hanya Rp 43,9 miliar yang mampu diserap pada tahap I. Itu pun hanya Kabupaten Lombok Barat senilai Rp 31 miliar dan Lombok Utara Rp 12,8 miliar.

Harusnya, Dana Desa tahap I bisa dicairkan pada Januari dan Februari. Sebab, pusat sudah membuat kebijakan 20 persen bisa dipakai langsung di tahap I.

”Padahal syaratnya sangat mudah mencairkan itu. Cukup dengan peraturan daerah dan Perkada,” katanya.

            Ia curiga, peraturan kepala daerah (Perkada) di masing-masing daerah belum kelar sehingga pencairannya terhambat. Masalah seperti itu harus segera diselesaikan agar dana pusat bisa dicairkan lebih awal.

            Syarwan menilai, bila dana-dana dari pusat itu bisa segera dibelanjakan, maka akselerasi pembangunan NTB pascagempa akan lebih cepat. Terutama untuk realisasi belanja barang dan belanja modal.

”Saya akan laporkan ini ke Pak Gubernur. Saya mau laporkan saja, terserah mau ambil inisiatif atau tidak,” katanya.

            Dijelaskannya, dokumen Daftar Isian Penggunaan Anggaran diserahkan setiap akhir tahun dengan harapan pemerintah daerah dan kementerian lembaga bisa belanja lebih awal. Sejak Desember pemerintah sudah bisa memulai proses tender. Tapi kenyataanya sangat sulit dilakukan, berdasarkan pengalaman dan informasi yang didapatkannya.

Ada semacam kekhawatiran dari kepala OPD yang membuat mereka tidak bisa belanja dengan tenang. Isu mutasi kerap membuat mereka tidak bisa bekerja optimal di satu instansi. Fenomena itu juga terjadi di kementerian/lembaga.

”Kalau posisi sudah aman baru berani (belanja),” katanya.

Juga ada kendala teknis, seperti dalam belanja penunjukkan langsung, birokrasi bisanya ingin aman sehingga menunggu e-katalog keluar baru mereka belanja. Menurutnya, selama semua aturan dijalankan dengan benar, mereka tidak perlu takut berlanja. ”Jarang sekali mengambil risiko,” katanya.

Berangkat dari rendahnya serapan anggaran di awal tahun, DJPb Wilayah NTB mengumpulkan pejabat kabupaten/kota dan kementerian lembaga di NTB, kemarin. Pertemuan itu bertujuan mengungkap berbagai kendala yang dihadapi pemerintah di daerah hingga desa.

Sementara itu Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD NTB Syamsudar yang dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. Ia menilai saat ini belum pas untuk memberikan keterangan apapun pada media.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram Adnan Wimbyarto menjelaskan, KPPN Mataram menangani Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara. Dari ketiganya hanya Lombok Tengah yang belum menyerap dana desa yang ada.

Setelah dikonfirmasi mereka sudah mempersiapkan semua syarat, bahkan Kamis depan mereka sudah bisa mencairkan dana desanya.

Hanya saja, pemerintah daerah mengaku banyak pekerjaan sehingga belum sempat memasukkan laporan ke apilkasi Online Monitoring SPAN. ”Banyak hal teknis yang jadi kendala,” katanya. (ili/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi