Lombok Post
Metropolis

Warga Jempong Barat Mengadu ke Ombudsman Terkait Izin Tower

TUNJUKKAN BUKTI: Warga Lingkungan Jempong Barat Muhammad Hapid dan H Hilmi menunjukkan persetujuan IMB yang tidak dilibatkan warga lingkungan sekitar. Nama-nama yang menyetujui IMB tidak dikenalnya.

MATARAM-Warga Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru mengadu ke Ombudsman NTB terkait dugaan adanya maladministrasi pembangunan dan perpanjangan izin tower provider di Jalan Gajah Mada.

Warga mengadukan izin yang dikantongi pemilik tower selama 15 tahun terakhir. Penyebabnya, warga mengklaim selama ini tidak pernah memberikan persetujuan berdirinya tower.

“Selama ini  ternyata izin tower ini dari Lingkungan Citra Marga. Apa hubungannya. Mestinya harus sepengetahuan kami yang tinggal di bawah tower,” kesal Muhammad Hapid, warga yang tinggal di bawah tower.

Dugaan maladministrasi sudah dilaporkan ke Ombudsman NTB. Kesabaran Hapid yang tinggal beberapa meter dari tower habis ketika mendengar akan ada perpanjangan berdirinya tower.

Selama ini, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lokasi  (ILOK) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Mataram tidak sesuai fakta di lapangan. Apalagi izin sejak 2016 sampai sekarang mati. Belum ada permohonan perpanjangan apapun dan itupun hanya sekedar formalitas.

“Semua bukti dan saksi semua ada dan kami akan membawa masalah ke jalur hukum,” kesalnya.

Sementara itu warga lainnya H Hilmi mengatakan, dokumen terkait pembangunan tower ini tidak pernah ditanda tangani warga Lingkungan Jempong Barat. Melainkan dari lingkungan lain.

Ia menduga ada yang bermain dalam pembangunan tower ini. “Kita hanya ingin tower ini tidak beroperasi lagi. Tidak lebih,” sebutnya.

Sementara itu Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman NTB  Arya Wiguna mengaku sudah menerima laporan dari warga Jempong Barat terkait dugaan maladministrasi pembangun tower dengan tinggi 55 meter tersebut. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan.

“Kita sudah melakukan pemeriksaan ke pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan tower ini,” jelasnya.

Kini kata dia, pihaknya belum bisa memnyimpulkan adanya maladministrasi terkait pembangunan tower di Jalan Gajah Mada. Sebab, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan. (jay/r5)

Berita Lainnya

Rekonstruksi Sudah Progresif, Presiden Instruksikan Jajaran Terus Lakukan Percepatan

Redaksi LombokPost

Kabar Gembira untuk Infrastruktur

Redaksi LombokPost

Revitalisasi KBC Dilanjutkan, Ini Sumber Dananya

Redaksi LombokPost

Durian Runtuh buat PNS, Rapelan Gaji Masih Tunggu Hitungan Taspen

Redaksi LombokPost

Cara Menghilangkan Bau Tak Sedap di Sepatu ala BROOK.LIN

Redaksi LombokPost

Relokasi Dua Pasar Belum Jelas

Redaksi LombokPost

Warga Harus Tetap Waspada DBD

Redaksi LombokPost

Dua Jempol untuk Dinas PUPR

Redaksi LombokPost

Ahyar Bisiki Presiden Jokowi, Rehab Rekon Terkendala Semen dan Tukang

Redaksi LombokPost