Lombok Post
Metropolis

Warga Jempong Barat Mengadu ke Ombudsman Terkait Izin Tower

TUNJUKKAN BUKTI: Warga Lingkungan Jempong Barat Muhammad Hapid dan H Hilmi menunjukkan persetujuan IMB yang tidak dilibatkan warga lingkungan sekitar. Nama-nama yang menyetujui IMB tidak dikenalnya.

MATARAM-Warga Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru mengadu ke Ombudsman NTB terkait dugaan adanya maladministrasi pembangunan dan perpanjangan izin tower provider di Jalan Gajah Mada.

Warga mengadukan izin yang dikantongi pemilik tower selama 15 tahun terakhir. Penyebabnya, warga mengklaim selama ini tidak pernah memberikan persetujuan berdirinya tower.

“Selama ini  ternyata izin tower ini dari Lingkungan Citra Marga. Apa hubungannya. Mestinya harus sepengetahuan kami yang tinggal di bawah tower,” kesal Muhammad Hapid, warga yang tinggal di bawah tower.

Dugaan maladministrasi sudah dilaporkan ke Ombudsman NTB. Kesabaran Hapid yang tinggal beberapa meter dari tower habis ketika mendengar akan ada perpanjangan berdirinya tower.

Selama ini, izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lokasi  (ILOK) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Mataram tidak sesuai fakta di lapangan. Apalagi izin sejak 2016 sampai sekarang mati. Belum ada permohonan perpanjangan apapun dan itupun hanya sekedar formalitas.

“Semua bukti dan saksi semua ada dan kami akan membawa masalah ke jalur hukum,” kesalnya.

Sementara itu warga lainnya H Hilmi mengatakan, dokumen terkait pembangunan tower ini tidak pernah ditanda tangani warga Lingkungan Jempong Barat. Melainkan dari lingkungan lain.

Ia menduga ada yang bermain dalam pembangunan tower ini. “Kita hanya ingin tower ini tidak beroperasi lagi. Tidak lebih,” sebutnya.

Sementara itu Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman NTB  Arya Wiguna mengaku sudah menerima laporan dari warga Jempong Barat terkait dugaan maladministrasi pembangun tower dengan tinggi 55 meter tersebut. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan.

“Kita sudah melakukan pemeriksaan ke pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan tower ini,” jelasnya.

Kini kata dia, pihaknya belum bisa memnyimpulkan adanya maladministrasi terkait pembangunan tower di Jalan Gajah Mada. Sebab, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan. (jay/r5)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi