Lombok Post
Headline Lapsus Metropolis

Tunggang Langgang karena KPK?

TAK BISA DIBANGUN: Seorang warga melihat lahan milik H Ahmad Rusni yang luasnya diklaim 9 ha di kawasan Perum Elit Kota Mataram Asri di Jalan Dr Sudjono, Lingkar Selatan, kemarin (24/2).

Belum usai persoalan alih fungsi lahan 9,7 ha untuk bangun PLTGU Lombok Peaker, masalah baru, muncul lagi. Kali ini tanah milik seorang pengembang seluas 9 ha tiba-tiba berubah jadi kawasan hijau. Kok bisa?

—————————————

H Ahmad Rusni begitu gusar. Tak hanya menyebut Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin Malaikat Pencabut Nyawa. Ia pun menudingnya berbuat arogan. Belum puas ia menuduh lagi dengan tudingan main politik ala Ken Arok. Merebut yang dimau dengan cara kasar! “Seperti jambret saja!” makinya kesal.

Kemarahan owner Dasar Grup itu bukan tanpa alasan. Lahan seluas 9 hektare (ha) tiba-tiba tidak boleh dibangun. Sebelumnya ia tahu persis lahan itu masuk zona kuning alias boleh dibangun. Termasuk tujuan bisnis.

Tapi tak ada angin tak ada hujan, belakangan tiba-tiba ia dapat kabar mengejutkan. Lahan itu kawasan peruntukannya telah diubah jadi kawasan hijau atau yang dikenal sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Berubahnya peruntukan itu pun membuat ia rugi paling tidak Rp 90 miliar. Membeli lahan dengan luas tak main-main itu bukan dengan uang pribadi. Rusni mengaku ngutang di bank. Tujuannya tentu untuk membangun perumahan di sana yang kelak membawa untung untuknya.

Tapi apa lacur untung tak dapat diraih. Malang tak bisa ditolak. Aturan ‘mengharamkan’ ia membangun apapun di atas lahan itu. “Mana bukti kalau saya sudah mereka panggil. Tidak ada. Tidak ada sosialisasi, ini kok pejabat tidak tahu aturan!” gusarnya.

Lahan yang membuat Rusni begitu mendidih amarahnya itu berada di kawasan Lingkar Selatan. Tepatnya di Perum Elit Kota Mataram Asri di Jalan Dr Sudjono, Lingkar Selatan. Lombok Post sempat mendatangi dan melihat langsung kondisi kawasan itu. “Lahan 9 ha itu merupakan bagian dari lahan saya yang 20 ha di sana,” klaimnya.

Di atas lahan 9 ha yang dimaksud Rusni ia telah memasang beberapa patok dari bambu. Menandai rencana pembangunan perumahan di sana. Tapi rencana-rencana itu kini mustahil direalisasikan. Perda RTRW yang baru telah mengatur secara tegas kawasan itu tidak boleh dibangun. Apalagi demi tujuan bisnis properti. “Luas total lahan saya di sana 20 ha, yang saya bebaskan dari tahun 2008,” tuturnya.

Sejak dibebaskan tahun 2008 hingga saat ini, Rusni mengaku telah membangun sebanyak III tahap. Total 674 unit rumah telah ia bangun di atas lahan 20 ha itu. Namun saat ini sisa lahan yang diklaimnya seluas 9 ha dan hendak melakukan pembangunan tahap IV persoalan muncul.

“Seperti biasa saya ajukan proses izin lokasi atau SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota),” ulasnya.

Bahkan dalam kronologinya Rusni menyeret dua nama aparat pemerintahan. Yang dinilai ikut menghalang-halangi upaya ia mendapatkan SKRK yang diusulkan sejak 9 Juli 2018. “Kami merasa selalu dapat halangan dari pihak Kepala Lingkungan Anshor dan Lurah Jempong Baru,” tudingnya.

Sebab itulah proses perizinan perumahannya bermasalah. Belakangan muncul lagi persoalan baru yakni, kawasan itu rupanya telah dijadikan zona LP2B. Rusni pun mempertanyakan keadilan usaha dan bisnis di ibu kota ini. “Ya tidak adil, sementara ada pengembang lain aman-aman saja (dari perubahan peruntukan kawasan), kenapa lahan saya?” sesalnya.

Kebijakan pemerintah Kota Mataram mengubah peruntukan kawasan sekitar 9 ha milik Rusni seperti membuka kotak pandora baru. Seperti menyibak tabir, betapa rumit dan runyamnya persoalan LP2B di Kota Mataram.

Masih segar dalam ingatan bagaimana Pemerintah dan DPRD Kota Mataram uring-uringan. Sebab PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara tiba-tiba ogah menepati janji. Mengganti LP2B seluas 9,7 ha di kawasan Bagek Kembar, Tanjung Karang, Sekarbela yang dipakai membangun PLTGU Lombok Peaker.

Mantan Wakil Ketua Pansus RTRW Kota Mataram I Gede Wiska angkat suara. Wiska pun secara terbuka dan gamblang mengakui LP2B Kota Mataram sarat masalah. Bahkan Kementerian Pertanian berulang kali memperingatkan pemerintah kota. Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mencium ada aroma tidak beres dalam LP2B Kota Mataram.

“Saat kami ke Jakarta dan mendatangi Kementerian Pertanian, pihak kementerian sudah ngancam-ngancam (memperingatkan) ada KPK sudah masuk di dalam LP2B kota,” ungkapnya.

Wiska menambahkan KPK disebut curiga. Ada main mata pejabat di balik LP2B Kota Mataram yang tiba-tiba gagal memenuhi 1.800 ha. Menurut aturan, Mataram wajib menyisakan 1.800 ha LP2B. Bukan 509 ha seperti yang ditawarkan.

“Jadi kita tanya ke kementerian saat itu, berapa persen seharusnya LP2B yang harus disiapkan pemkot, keluarlah angka itu (1.800 ha),” ulasnya.

Namun belakangan setelah ada pembahasan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Disepakati tidak lagi 1.800 ha. Melainkan 509 ha. Dengan pertimbangan kondisi perkotaan hingga kebutuhan lahan investasi yang masih tinggi di ibu kota.

“Tapi setelah 509 ha disepakati ternyata ada perubahan lagi. Ditingkatkan menjadi sekitar 600 ha,” terangnya.

Sampai di sini, Wiska tidak tahu bagaimana strategi teknis pemkot memenuhi permintaan LP2B sekitar 600 ha itu. Ia juga tidak bisa memastikan, apakah lahan milik Rusni sebesar 9 ha diubah jadi LP2B karena ada desakan dari Kementerian Pertanian atau intaian KPK.

Tapi, turun gunungnya lembaga antirasuah mengawasi persoalan LP2B Kota Mataram telah membuat kota tunggang-langgang. Menyiapkan lahan-lahan untuk memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan.

“Kalau lahan mana yang akan diubah peruntukannya jadi kawasan hijau, itu berdasarkan kajian dan analisa konsultan,” terangnya.

Konsultan itu adalah pihak ke tiga yang ditunjuk oleh Bappeda Kota Mataram. Yang ditugaskan untuk mengkaji lahan mana saja yang pantas dijadikan LP2B. Setelah hasil kajian tuntas, baru setelahnya diserahkan pada DPRD Kota Mataram untuk dibahas hasilnya.

“Kami memang terdiri dari 19 orang pansus, untuk mengevaluasi hasil kajian konsutan itu lahan mana saja yang diubah peruntukannya jadi kawasan LP2B,” terang Wiska.

Tapi karena keterbatasan waktu dan jumlah anggota pansus, mereka pun melakukan pengecekan ke lapangan secara acak. Salah satu yang dicek saat itu adalah LP2B di Bagek Kembar, Tanjung Karang untuk pembangunan PLTGU Lombok Peaker. “Ada juga yang kami awasi lain, tapi tidak semua,” ulasnya.

 Pansus juga didesak karena harus segera memproses revisi perda RTRW. Berhubung ada proyek strategis nasional yang sangat penting diakomodir di dalam RTRW yang baru.

Sehingga, Wiska mengaku tidak tahu, apakah lahan Rusni kala itu sudah masuk dari awal sebagai kawasan hijau. Atau, dimasukan belakangan guna memenuhi permintaan tambahan LP2B menjadi sekitar 600 ha.

“Kami tidak bisa cek satu per satu karena jumahnya kan sangat banyak. Jadi kita ambil beberapa yang dinilai penting seperti LP2B yang dibangun PLTGU itu,” jelasnya.

Pihaknya lalu mendengar agar luas LP2B tidak 509 ha. Tetapi ditambah lagi menjadi sekitar 600 ha. Di sini Wiska mengakui, dewan dan pansus sempat memberi saran. Agar sawah yang akan dijadikan LP2B tambahan itu memenuhi beberapa syarat.

“Kita memang sempat menyarankan secara umum, tapi detail lahan yang mana tentu bukan dari kami,” ulasnya.

Bebrapa syarat umum yang disampaikan kala itu antara lain, lahan LP2B harus berada di bantaran sungai atau dekat dengan aliran irigasi. Syarat berikutnya lahan itu terpantau produktif dipakai untuk pertanian. Sementara, jika ditinjau secara teknis butuh waktu lama jika dikembangkan sebagai kawasan permukiman. “Itu saran kami,” terangnya.

Sebagai kompensasi lahan yang diubah peruntukan, pemilik akan dapat keuntungan. Di antaranya pupuknya akan disubsidi, diberi benih. “Hingga kita usulkan saat itu PBB-nya dibebaskan,” ulasnya.

Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin sebelumnya mengungkapkan perubahan peruntukan beberapa kawasan, menjadi LP2B sudah didasari pada perda Kota Mataram No 12 tahun 2011 tentang RTRW. Salah satu poin yang menurutnya di atur yakni jika ada kawasan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka bisa dijadikan LP2B.

“Kami juga lihat tidak ada laporan dari bagian perizinan kawasan (milik Rusni) itu akan direalisasikan,” kilah Amir.

Amir tegas mengatakan tidak tahu menahu. Jika kawasan itu juga milik seorang pengembang. Ia hanya melihat secara umum jika kawasan itu masuk Kota Mataram. Dan pemerintah berkewajiban untuk menata pembangunan dan menjaga LP2B sesuai aturan perundang-undangan.

Bahkan Amir tak mau ambil pusing. Rencana gugatan PTUN yang disiapkan Rusni. Baginya pemerintah sudah biasa menghadapi persoalan hukum. “Ada bagian hukum nanti yang hadapi,” cetusnya. (zad/r7)

Berita Lainnya

Honda PCX Punya Warna Baru

Bank Mandiri Serahkan CSR ke Tiga Sekolah di Loteng

Menelusuri Penyebaran Islam di Pulau Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (2)

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Menelusuri Penyebaran Islam di Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (1)

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Zohri Spektakuler! Genggam Tiket ke Tokyo 2020

BNI Tebar 100 Ribu Bingkisan Ramadan

Hearing Buntu, Aldi Tempuh Jalur Hukum