Lombok Post
NASIONAL

UU Perkawinan Harus Segera Direvisi, Indonesia Darurat Pernikahan Usia Anak

Aktivis Perempuan dari berbagai organisasi melakukan seruan aksi Hari Perempuan International 2019 di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/3/19). Gerakan bersama perempuan ini menuntut ruang hidup yang demokratis, sejahtera, setara dan bebas kekerasan. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi akhir tahun lalu telah memutuskan agar undang-undang perkawinan direvisi. Terutama pada pasal yang menyatakan batas usia perkawinan. Sayangnya hingga sekarang belum ada pembahasan lebih lanjut.

                Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenu Nurhayati Rosalin menuturkam bahwa Indonesia mengalami krisis dalam perkawinan anak. Pasalnya Indonesia berada di peringkat tujuh se-dunia dan peringkat kedua se-Asia terkait hal tersebut. ”Tujuan akhirnya mau menjadikan Indonesia layak anak. Salah satunya ditandai dnegan tidak ada perkawinan anak,” katanya saat ditemui di Gedung KPPPA kemarin (8/3)

                Menurutnya dengan tingginya angka perkawinan anak maka indeks pembangunan manusia (IPM) akan rendah. Hal itu dikarenakan perkawinan pada usia anak dapat menyebabkan kemunduran dalam beberapa hal. Misalnya saja anak yang menikah maka tidak bisa menuntaskan pendidikan. Dia mencontohkan angka putus sekolah jenjang sekolah dasar (SD) di Kalimantan Selatan mencapai 462 anak pada 2017-2018. Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertinggi angka perkawinan anak di Indonesia.

                Dari sisi kesehatan pun berisiko meningkatkan angka kematian ibu (AKI) dan melahirkan anak yang stunting. ”Anak yang hamil itu berebut nutrisi dengan janinnya. Harusnya energinya untuk dia tumbuh, tapi dibagi dua,” tuturnya.

                Menurut data yang dimilikinya, usia rentan dalam pernikahan anak terjadi pada 10-15 tahun. Rata-rata putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD). ”Kalau dilihat demografinya, lebih banyak terjadi di desa. Hal ini disebabkan alasan ekonomi,” ucap Leny.

                Anak yang telah melakukan pernikahan maka 68,64 persen bekerja di sektor informal. Menurut Leny ini dikarenakan angka putus sekolah yang tinggi. ”Ini membuktikan bahwa pernikahan usia anak tidak memutus rantai kemiskinan tapi membentuk kemiskinan baru,” katanya. Hal tersebut tentu berpengaruh pada perkembangan IPM. Leny lagi-lagi mencontohkan Kalsel yang memiliki IPM 69,65 persen. Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ)  yang merupakan provinsi dengan angka perkawinan usia anak terendah, IPMnya  78,89 persen. sedangkan IPM Indonesia menyentuh angka 70,81 persen.

                Jogjakarta menjadi provinsi dengan angka pernikahan anak, menurut Leny dikarenakan provinsi tersebut memiliki program wajib belajar yang bagus. Dengan fokus pada pendidikan maka menghindarkan anak menikah dini.

                Untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, KPPPA bekerjasama dengan kementerian, lembaga, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan kementerian dan lembaga negara, menghasilkan beberapa rumusan intervensi. Misalnya saja pembatasan dispensasi oleh Pengadilan Agama, rekomendasi kesehatan pra nikah, pendidikan kespro di sekolah, sosialisasi bagi anak-anak panti, dan menggiatkan kursus bagi calon pengantin.

                Sedangkan kerjasama dengan LSM dilakukan dengan 63 lembaga. Salah satunya adalah Koalisi Perempuan Indonesia. Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indry Oktakviani menjelaskan adanya revisi UU Perkawinan merupakan hal positif. Sebab jika aturan tersebut sudah direvisi maka bisa menjadi awal pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang perkawinan usia anak. ”Sebab sekarang ini tidak ada perda perkawinan usia anak. UU ini juga bisa menjadi cantolan bagi Kemenag untuk dispensasi perkawinan,” tuturnya.

                Dia pun mendesak agar revisi UU Perkawinan segera direvisi oleh DPR. Setidaknya hingga sebelum pergantian anggita DPR. ” Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan putusan MK harus jadi prioritas,” ungkap Indry. (lyn/JPG/r8)

Berita Lainnya

Polri Klaim May Day Aman

Naruhito Resmi Duduki Takhta Krisan

Proses Visa Dimulai, Kemenag Kumpulan Paspor Jamaah

Bambang Haryo Desak Kemenhub Tunda Operasional Bandara NYIA Kulon Progo

Jokowi dan Sandi Langsung ke Saudi

Redaksi LombokPost

Jangan Ada Hoax dan Kecurangan! SBY dan Ibu Ani Nyoblos di Singapura

Redaksi LombokPost

Sisi-Sisi ”Capres-Cawapres Juga Manusia” dalam Rangkaian Debat Pilpres 2019

Redaksi LombokPost

Adu Kuat Babak Akhir, Jokowi Ma’ruf Akan Sajikan Hal Baru, Prabowo-Sandi Mengalir Tanpa Hafalan

Redaksi LombokPost

Prabowo Janjikan Perubahan di Depan Lautan Manusia

Redaksi LombokPost