Lombok Post
Catatan Redaksi

PKL Semrawut Rusak Estetika Kota

DIALOG: Diskusi bertajuk “Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Mataram” digelar Nusatenggara Centre (NC 1999), Minggu (10/3) kemarin dihadiri para stakeholder.

MATARAM—Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) belum mendukung keindahan kota. Pendapat ini mengemuka dalam diskusi akhir pekan yang diselenggarakan Nusatenggara Centre (NC 1999), Minggu (10/3) kemarin.

Dewan Pendiri NC 1999 H Kadri dalam pengantar diskusi mengatakan, topik ini perlu dibahas karena Mataram sebagai kota yang terus tumbuh dan berkembang. PKL yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan juga tata kota.

“Sayangnya kontribusi PKL bagi ekonomi kota belum diikuti dengan kontribusi bagi keindahan tata kota,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk “Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Mataram”.

Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi menyampaikan, seringkali PKL dianggap mengganggu ketertiban kota. Pemerintah akan berupaya untuk menghapus stigma tersebut.

“Kita harap diskusi ini melahirkan gagasan yang positif dan solutif nantinya,” ujar Didi.

Mengenai penataan PKL telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2015. Perda ini memberikan perhatian lebih bagi PKL, mereka harus dibina, diayomi, dan diberdayakan. Pada bagian keempat dijelaskan mengenai kawasan-kawasan yang diperbolehkan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Namun pasal inilah yang seringkali dilanggar oleh para PKL.

Pembangunan infrastruktur di kota Mataram juga dinilainya belum  pro PKL. Hal ini terlihat dari belum tersedianya lapak khusus PKL dari infrastruktur yang dibangun sehingga mereka menempati ruang yang tidak tepat.

“Inilah yang membuat tata kota menjadi tidak indah,” kritiknya.

Pembina Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram M Nur  Rahmat menyebut beberapa tahun yang lalu Mataram pernah menjadi salah satu dari lima kota di Indonesia sebagai daerah percontohan penataan PKL.

Namun status tersebut susah dipertahankan seiring dengan tidak tertatanya dengan baik para PKL di kota ini. Bahkan beberapa kasus seperti bantuan lapak yang diberikan kepada para para pedagang seringkali  diperjualbelikan.

Para peserta diskusi yang terdiri dari PKL, kepala lingkungan dan akademisi ini mengemukakan munculnya fenomena baru seperti warung mobil. Kini mobil bisa menjadi lapak untuk berjualan.

“Banyak prosedur yang harus kami selesaikan untuk mendapatkan izin berjualan, tapi para pedagang yang menggunakan mobil bisa dengan mudah membuka lapaknya dimana saja,” keluh seorang PKL.

Pemerintah dimintanya harus segera menyelesaikan masalah ini. Terlebih para pemilik warung mobil seringkali menggunakan bahu jalan untuk berjualan, sehingga berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

Selain itu banyak waralaba di Kota Mataram yang menyewakan halaman depannya untuk para PKL. Seharusnya lahan di depan gerai waralaba dimanfaatkan sebagai lahan parkir bukan untuk dikomersilkan. Dan yang sangat disayangkan meski telah membayar sewa, pemilik waralaba enggan untuk bertanggung jawab jika lapak PKL ditertibkan oleh satpol PP.

“Kami selaku penegak perda terkadang merasa dilema, di satu sisi kita harus menjalankan tugas namun di sisi lain kami sebagai manusia seringkali merasa iba jika harus menggusur lapak yang melanggar aturan”, tutur Kabid Penegakan Satpol PP Kota Matraram LM Zakir. (ida/r5/*)

Berita Lainnya

Aprilia Andriana, Petugas PPS yang Melahirkan karena Kelelahan Bekerja

Redaksi LombokPost

Suara Dua Caleg Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost

Bantu Bersih-bersih Pantai

Redaksi LombokPost

Tim Muay Thai NTB Masuk Zona Neraka Pra-PON

Redaksi LombokPost

Kecamatan Pemenang Prioritaskan Program Berbasis Mitigasi Bencana

Redaksi LombokPost

Jayakarta, Hotel Tepat Untuk Momen Kasih Sayang

Redaksi LombokPost

Masuk Tahun ke-20, Penghasilan Tertingginya Rp 1 Juta Sebulan

Redaksi LombokPost

NTB Harus Lebih Kreatif Kembangkan Produk Wisata Halal

Redaksi LombokPost

Awas, Garong Masuk Kampus!

Redaksi LombokPost