Lombok Post
Kriminal

PT NTB Canangkan Zona Integritas

ZONA INTEGRITAS: Ketua Pengadilan Tinggi NTB Kresna Menon menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, kemarin (12/3).

MATARAM—Pengawasan secara periodik kepada aparat pengadilan semakin diintensifkan Pengadilan Tinggi (PT) NTB. Transparansi juga ditingkatkan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Ketua PT NTB Kresna Menon mengatakan pencanangan zona integritas untuk WBK dan WBBM sejalan dengan PP Nomor 81 Tahun 2010. ”Ada juga keputusan dari Ketua MA untuk pembangunan zona integritas serta reformasi birokrasi,” kata Kresna, kemarin.

PT NTB sebagai peradilan tingkat banding maupun voor post selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelesaian perkara. Untuk itu, kata Kresna, pihaknya menyediakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan petugas yang profesional.

”Pelayanan kita permudah, percepat. Dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Tidak saya menyasar sektor pelayanan publik. Guna mewujudkan WBK dan WBBM, PT NTB turut melakukan pengawasan secara berkala. Kata Kresna, kualitas pelayanan peradilan harus jauh dari permainan oknum yang menguntungkan diri sendiri.

”Kita diawasi dan dinilai melalui akreditasi penjaminan mutu. Hasilnya, PT NTB, PN Mataram, PN Praya, PN Selong, PN Dompu, PN Sumbawa Besar, dan PN Bima, mendapatkan predikat excellent,” terang Kresna.

Menurut dia, apabila masyarakat menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparat pengadilan, terdapat saluran untuk pengaduan. Laporan bahkan dipermudah dengan sistem online.

”Bisa dilaporkan. Dan, laporan itu pasti ditindaklanjuti,” katanya.

Lebih lanjut, pencanangan zona integritas WBK dan WBBM turut dihadiri seluruh ketua PN se-NTB. Ada juga Inspektorat NTB, perwakilan Polda NTB dan tiga matra TNI di NTB, serta instansi lainnya. Kresna berharap, dengan pembentukan zona integritas, diharapkan membawa perubahan reformasi birokrasi di PT NTB.

”Kita ingin melayani masyarakat dengan lebih baik lagi dan menjaga integritas aparat pengadilan,” pungkas dia.(dit/r2)

Berita Lainnya

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Cari Selamat, Maling Amatir Hianati Kawan

Dorfin Dituntut 20 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

Redaksi LombokPost

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

Redaksi LombokPost

Kadis Hingga Kades Terjerat Tipilu

Redaksi LombokPost

Curi Motor Guru “Bonus” Sebutir Peluru

Redaksi LombokPost

Dae Ade Tandatangan Kontrak, Dae Ferra Urus Proyek

Redaksi LombokPost