Lombok Post
Bima - Dompu

KPK dan Jamwas Pantau Kasus Dam Kota Bima

Dedi Irawan

MATARAM-Laporan dugaan korupsi Dam Kapao dan Dadi Mboda di Kota Bima rupanya tidak saja masuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pelapor rasuah tersebut, yakni Amrin, juga menembuskan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Amrin mengatakan, ada dua laporan yang dia buat saat itu. Laporan pertama diberikan ke Kejati NTB dan kedua kepada KPK. Setelah menjalani pemeriksaan dari penyelidik kejaksaan, sekretariat KPK sempat menghubunginya.

”Saya ditanya apa sudah diperiksa di NTB, saya katakan sudah. Setelah itu mereka meminta untuk melaporkan secara berkala perkembangannya,” kata Amrin saat ditemui di Kejati NTB, kemarin (13/3).

Selain KPK, Amrin juga telah bersurat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ditujukan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Langkah ini, disebut dia, agar kejaksaan tidak main-main dalam menangani laporannya.

”Kita ingin semua ditangani dengan benar. Karena, setelah kedua Dam tersebut rusak, yang rugi itu masyarakat sekitar,” ujar dia.

Disinggung mengenai kedatangannya ke Kejati, Amrin mengaku hanya ingin menanyakan perkembangan penanganan. ”Tadi sudah dijelaskan jaksa mengenai penanganannya, sejauh ini belum ada kesimpulan apa-apa,” tandas Amrin.

Sementara itu, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, pihaknya telah menjelaskan seluruh tahapan penanganan untuk kasus tersebut kepada pelapor. ”Iya, ada pelapor datang untuk menanyakan. Itu kita jelaskan tahapannya,” kata Dedi, kemarin.

Dedi menyebut, kasus tersebut masih dalam tahapan penyelidikan. Jaksa terus melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Setelah semuanya rampung, penyelidik akan melakukan ekspose untuk menentukan apakah naik ke penyidikan atau tidak.

”Masih berproses. Ekspose itu bisa dilakukan di akhir (penyelidikan) atau di tengah. Tujuannya untuk evaluasi, melihat apa yang masih kurang,” terang dia.

Sebelumnya, jaksa telah mengklarifikasi Kadis Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Hamdan, Kala BPBD Kota Bima H Sarafuddin serta PPK Awang Darmawan.

Mereka juga mengamankan dokumen terkait kontrak proyek dengan nilai total sekitar Rp 7,8 miliar. Pelaksana proyeknya adalah CV Mercu Buana untuk Dam Dadi Mboda senilai Rp 2,2 miliar. Dan, PT Putra Lintas Raya untuk Dam Kapao senilai Rp 5,6 miliar.(dit/r2)

Berita Lainnya

Banyak ASN Tidak Peduli Lingkungan

Redaksi LombokPost

Rumah Warga yang Dirusak Massa Diperbaiki

Redaksi LombokPost

UNBK di Kota Bima, Hari Pertama Mati Listrik, Hari Kedua Lancar

Redaksi LombokPost

Puluhan Cangkang Penyu Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Kasus Bunuh Diri di Dompu Mengkhawatirkan

Redaksi LombokPost

Wawali Bima Dukung Pelatihan IT bagi Santri

Redaksi Lombok Post

Sandiaga Janjikan Kesejahteraan

Redaksi LombokPost

Nongkrong, Punggung Tertancap Panah

Redaksi LombokPost

Belajar Nyetir, Masuk Jurang

Redaksi LombokPost