Lombok Post
Metropolis

Pelayanan Satu Lokasi Untuk Percepat Perbaikan Rumah Rusak Berat

RUMAH TAHAN GEMPA: Salah satu contoh rumah tahan gempa jenis Risbari dipajang di STIP Banyumulek, kemarin (13/3).

MATARAM-Persoalan koordinasi hingga administrasi masih menghambat percepatan pembangunan rumah tahan gempa. Karena itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta komando langsung diserahkan ke daerah. Agar persoalan teknis bisa langsung dituntaskan dengan cepat.

          Gubernur Zul menjelaskan, saat ini ada dua jenis fasilitator, yakni fasilitator Rekompak di bawah Kementerian PUPR dan fasilitator rumah rusak sedang dan ringan di bawah komando TNI dan BPBD NTB. Mereka belum nyambung dalam hal-hal teknis di lapangan. ”Chemistry-nya belum sinkron. Biasalah,” kata Gubernur Zul.

          Sehari sebelumnya, di STIP Banyumulek, Lombok Barat, Gubernur menggelar rapat koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa. Rapat tersebut dihadiri juga Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala BPBD NTB H Muhammad Rum, Kadis Perumahan dan Permukiman NTB I Gusti Bagus Sugihartha, serta para pengusaha dan aplikator.

Saat ini kata Gubernur, Fasilitator Rekompak milik PUPR lebih mendengar arahan PUPR dibandingkan TNI dan BPBD. Hal itu sebenarnya wajar, tapi sekarang menjadi faktor penghambat, karena itu tidak bisa dibiarkan. Persoalan tersebut akan dia bicarakannya dengan Kementerian PUPR agar klir. ”Kalau bisa komandannya satu saja fasilitator itu,” tegasnya.

Gubernur Zul mengusulkan komando diserahkan langsung ke Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani. Sehingga semua fasilitator bekerja di bawah satu kendali, ketika ada kendala di lapangan tim bisa langsung diselesaikan. Dengan begitu rumah warga cepat dibangun. Saat itu juga Zul menelpon Kepala BNPB Doni Monardo dan menyampaikan hal itu. ”Saya kira PU tidak akan mempermasalahkan, mereka dengan senang hati dikoordinasikan,” katanya.

Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, progres pembagunan rumah rusak berat sudah banyak mengalami perubahan dibandingkan kondisi awal. Hanya saja pemerintah ingin lebih cepat lagi. Karena itu, sejumlah persoalan yang menghambat coba diselesaikan bersama. Salah satunya adalah fasilitator di lapangan yang pemahamannya belum seragam. ”Ini mau kita benerin,” tegasnya.

Bila berada di bawah satu komando, pembangunan rumah bisa lebih cepat. Ia mencontoh perbaikan rumah rusak sedang dan ringan dalam sebulan sudah banyak rumah mampu dikerjakan. Tim fasilitator yang terdiri dari anggota TNI dan sipil sangat kompak.

Kepala BPBD NTB H Muhammad Rum menyebutkan, jumlah fasilitator Rekompak 1.351 orang fasilitator. Mereka selama ini sudah cukup membantu mempercepat pembangunan rumah tahan gempa.

Hanya saja, ia ingin semua fasilitator, tanpa terkecuali mendengarkan apa yang menjadi kebijakan daerah. Misalnya, rekomendasi rumah tahan gempa sudah diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Pemda. Tetapi setelah dikeluarkan rekomendasi fasilitator Rekompak menolak rekomendasi tersebut. ”Itu tolong didengarkan apalagi pemerintah daerah yang langsung bertanggung jawab terhadap hal ini,” imbuhnya.

Ditambahkannya, untuk mempercepat pembangunan rumah, dalam waktu dekat akan dibuka pelayanan satu lokasi. Di sana akan mempertemukan pengusaha pembuat rumah dengan Pokmas, PPK dan BRI. Mereka bisa langsung tanda tangan kontrak di tempat. ”Kita buka di semua lokasi, tertuma KLU dan Lombok Timur yang paling parah,” katanya.

Hingga saat ini, jumlah rumah yang terbangun 14.147 unit rumah, yang sudah selesai dikerjakan 1.349 unit rumah, dan dalam proses pembangunan 12.798 unit. Sementara rumah rusak ringan dan sedang yang sudah terbangun 4.723 unit sudah selesai dikerjakan, dalam proses perbaikan 19.499 unit rumah, dan 54.558 unit dalam tahap perencanaan. (ili/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi