Lombok Post
Headline Kriminal

Polda NTB Bentuk Tim Telusuri Dugaan Penyimpangan Bibit Jagung Bima

Kombes Pol Syamsudin Baharuddin

MATARAM-Polemik pengadaan bibit jagung 2018 di Kabupaten Bima disikapi Polda NTB. Kepolisian berencana membentuk tim untuk menelusuri apakah terdapat penyimpangan di lapangan.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, tim yang dibentuk akan mencari fakta di lapangan. Guna melihat benang merah penyebab kelompok tani melakukan penolakan terhadap bantuan bibit jagung.

”Tim akan kita turunkan untuk investigasi lapangan,” kata Syamsudin.

Rencana pembentukan tim tak terlepas dari informasi bahwa Komisi II DPRD Bima telah membentuk pansus. Hasil kerja pansus menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan bibit jagung.

”Kita kumpulkan dulu data di lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan permintaan keterangan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pansus Komisi II DPRD Kabupaten Bima, indikasi penyimpangannya muncul dalam tiga tahun terakhir, sejak pengadaan 2016 hingga 2018. Masalah muncul karena adanya pembagian varietas bibit jagung yang berbeda dengan usulan petani.

Tahun 2018 misalnya, kelompok tani mengusulkan bibit jagung dengan jenis Bisi 18. Namun, yang diterima adalah jenis Premium 919, Biosed, Bisi 2, Bima Uri, dan Bima Super, yang di luar usulan.

Apa yang diberikan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bima, dinilai kurang berkualitas dan tidak cocok dengan kondisi lahan pertanian. Imbasnya, beberapa kelompok tani memilih menolak dan mengembalikan bibit jagung tersebut.

Masalah ini juga disoroti peneliti hukum Somasi NTB Johan Rahmatulloh. Johan mengatakan, persoalan tersebut telah jadi atensi luas. Bahkan, legislator di Kabupaten Bima mengindikasikan adanya penyimpangan dalam program bantuan bibit jagung untuk kelompok tani.

Johan sangat menyayangkan munculnya masalah di program bantuan tersebut. Padahal, semangat pengadaan bibit jagung dimaksudkan untuk mencapai swasembada pangan.

Karena itu, dia mengharapkan pemerintah lebih serius menjalankan program skala nasional. Mulai dengan memperketat pengawasan serta melakukan evaluasi dari permasalahan yang hampir setiap tahunnya muncul di kalangan penerima bantuan.

”Perlu jadi perhatian serius bagi dinas agar meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan. Dari mulai perencanaan hingga distribusi di lapangan,” tandas dia.(dit/r2)

Berita Lainnya

Penyidik Diminta Cari Pembanding Harga Terkait Kasus Korupsi Marching Band

Redaksi LombokPost

Pemilu, Polda Turunkan 9.600 Personel

Redaksi LombokPost

31 Kerapas Penyu Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Polisi Akhirnya Turun Tangan Tertibkan Galian C Ilegal

Redaksi LombokPost

Jaringan Irigasi Jangan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Taufik Rusdi Terus Bernyanyi

Redaksi LombokPost

Jadi Kurir Sabu, Pasutri Terancam Tujuh Tahun Bui

Redaksi LombokPost

Jaksa Limpahkan Kasek dan Bendahara Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS SMAN 1 Monta

Redaksi LombokPost

Pemalsuan Data Tes P3K Mencuat

Redaksi LombokPost