Lombok Post
Headline Kriminal

Polda NTB Bentuk Tim Telusuri Dugaan Penyimpangan Bibit Jagung Bima

Kombes Pol Syamsudin Baharuddin

MATARAM-Polemik pengadaan bibit jagung 2018 di Kabupaten Bima disikapi Polda NTB. Kepolisian berencana membentuk tim untuk menelusuri apakah terdapat penyimpangan di lapangan.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, tim yang dibentuk akan mencari fakta di lapangan. Guna melihat benang merah penyebab kelompok tani melakukan penolakan terhadap bantuan bibit jagung.

”Tim akan kita turunkan untuk investigasi lapangan,” kata Syamsudin.

Rencana pembentukan tim tak terlepas dari informasi bahwa Komisi II DPRD Bima telah membentuk pansus. Hasil kerja pansus menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan bibit jagung.

”Kita kumpulkan dulu data di lapangan. Setelah itu dilanjutkan dengan permintaan keterangan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pansus Komisi II DPRD Kabupaten Bima, indikasi penyimpangannya muncul dalam tiga tahun terakhir, sejak pengadaan 2016 hingga 2018. Masalah muncul karena adanya pembagian varietas bibit jagung yang berbeda dengan usulan petani.

Tahun 2018 misalnya, kelompok tani mengusulkan bibit jagung dengan jenis Bisi 18. Namun, yang diterima adalah jenis Premium 919, Biosed, Bisi 2, Bima Uri, dan Bima Super, yang di luar usulan.

Apa yang diberikan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bima, dinilai kurang berkualitas dan tidak cocok dengan kondisi lahan pertanian. Imbasnya, beberapa kelompok tani memilih menolak dan mengembalikan bibit jagung tersebut.

Masalah ini juga disoroti peneliti hukum Somasi NTB Johan Rahmatulloh. Johan mengatakan, persoalan tersebut telah jadi atensi luas. Bahkan, legislator di Kabupaten Bima mengindikasikan adanya penyimpangan dalam program bantuan bibit jagung untuk kelompok tani.

Johan sangat menyayangkan munculnya masalah di program bantuan tersebut. Padahal, semangat pengadaan bibit jagung dimaksudkan untuk mencapai swasembada pangan.

Karena itu, dia mengharapkan pemerintah lebih serius menjalankan program skala nasional. Mulai dengan memperketat pengawasan serta melakukan evaluasi dari permasalahan yang hampir setiap tahunnya muncul di kalangan penerima bantuan.

”Perlu jadi perhatian serius bagi dinas agar meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan. Dari mulai perencanaan hingga distribusi di lapangan,” tandas dia.(dit/r2)

Berita Lainnya

Menelusuri Penyebaran Islam di Pulau Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (2)

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Menelusuri Penyebaran Islam di Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (1)

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Zohri Spektakuler! Genggam Tiket ke Tokyo 2020

BNI Tebar 100 Ribu Bingkisan Ramadan

Hearing Buntu, Aldi Tempuh Jalur Hukum

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Alhamdulillah, Bantuan Jadup Cair Besok