Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

BPJS Ketenagakerjaan-SOCSO Lindungi PMI di Malaysia

DEMI BURUH MIGRAN INDONESIA: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (tiga dari kanan) usai menandatangani kerja sama dengan pihak badan perlindungan Malaysia, beberapa hari lalu. (BPJSTK For Lombok Pos)

JAKARTA-BPJS Ketenagakerjaan dengan Penyelenggara Jaminan Sosial di Malaysia, Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) atau SOCSO berusaha melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Collaboration (MoC) bersama antara keduanya beberapa hari lalu di Menara Perkeso, Kuala Lumpur-Malaysia.

“Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terus bergulir,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

Kini BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial untuk PMI melakukan terobosan perlindungan yang lebih baik ke PMI di Malaysia. Ini menyusul terbitnya UU nomor 18 tahun 2017 dan peningkatan manfaat perlindungan melalui terbitnya Permenaker nomor 18 tahun 2018.

MoC ini untuk menyambut regulasi terbaru Pemerintah Malaysia terkait perlindungan jaminan sosial kepada seluruh Pekerja Migran di Malaysia. Sama halnya di Indonesia, mulai tahun 2019 berlaku Undang Undang Perlindungan baru bagi Pekerja Migran di Malaysia, dari yang sebelumnya dikelola oleh industri komersial melalui skema Workmen’s Compensation (WC) ke Pemerintah melalui skema perlindungan negara yang dikelola oleh SOCSO.

”Penandatanganan MoC ini adalah babak baru perlindungan PMI di Malaysia, dukungan SOCSO akan dapat meningkatkan manfaat dan coverage PMI di Malaysia,” tambahnya. Cakupan MoC dengan SOCSO meliputi sharing data kepesertaan, sosialiasi dan edukasi bersama, pemberian pelayanan lintas negara dan penegakan law enforcement.

Sebagai langkah awal dalam implementasi MoC ini, akan dilaksanakan sharing data PMI yang mendaftar di Indonesia. Selanjutkan disampaikan pada SOCSO, begitu juga sebaliknya PMI yang sudah menetap di Malaysia dan mendaftar di SOCSO akan diberikan laporan data kepesertaannya pada BPJS Ketenagakerjaan.

Ia meyakini manfaat yang akan diberikan oleh SOCSO dan BPJS Ketenagakerjaan akan saling melengkapi. Jika PMI harus dirawat di Malaysia akan ditangani oleh SOCSO. Nanti ketika kembali ke Indonesia dan perlu melanjutkan pengobatan akan ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan.

”Perawatan akan sampai benar-benar sembuh dan siap untuk bekerja kembali,” jelasnya.

Setelah kerjasama operasional dengan NSP Korea Selatan dan dengan SOCSO Malaysia, BPJS Ketenagakerjaan akan terus secara agresif mengembangkannya. Baik itu untuk kerja sama operasional dengan penyelenggara jaminan sosial di negara–negara lain.

”Kedepan kami berencana sampai ke tingkat Social Security Agreement, agar masa depan dan kesejahteraan PMI dapat menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ketua Eksekutif (Ketua Pengarah) PERKESO Dato’ Mohammed Azman menyampaikan dengan adanya regulasi baru ini, sejak Januari 2019 seluruh Pekerja Migran memiliki hak yang sama. Pekerja bisa mendapat perlakuan dalam hal perlindungan jaminan sosial, persis dengan yang selama ini didapatkan oleh warga lokal Malaysia, tanpa diskriminasi.

Pihaknya menindaklanjuti regulasi ini dengan segera menjalin kerja sama dengan negara-negara asal Pekerja Migran yang ada di Malaysia. Nantinya para Pekerja Migran di Malaysia akan mendapatkan perlindungan dari dua institusi.

”Baik itu SOCSO dan badan penyelenggara jaminan sosial negara asal, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan untuk Indonesia,” tambahnya.

Ia menekankan melalui skema perlindungan SOCSO, PMI akan berhak atas manfaat Pensiun berkala apabila mengalami kecelakaan kerja yang berdampak pada kecacatan. Disinilah peran BPJS Ketenagakerjaan nantinya memastikan manfaat tersebut akan terus berlanjut di Indonesia.

”Indonesia negara pertama yang kerja sama dengan SOCSO. Akan menyusul pula penyelenggara jaminan sosial dari negara lain yang turut mengirimkan tenaga kerjanya dalam jumlah cukup besar ke Malaysia seperti India, Nepal, dan Bangladesh,” ujar Azman.

Kini SOCSO sudah memiliki Petugas Pengawas Ketenagakerjaan yang secara khusus melakukan penegakan hukum kepada para Tenaga Kerja Asing yang ada di Malaysia. Petugas penegak hukum ini akan sangat membantu PMI yang sudah terlanjur bekerja di Malaysia tanpa dokumen.

Agar segera melaporkan status ketenagakerjaannya untuk dapat diakui oleh Pemerintah Malaysia. Dengan cara mendaftarkan dirinya dalam perlindungan jaminan sosial baik yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun yang diselenggarakan oleh SOCSO. (nur)

Berita Lainnya

Pasar Kuliner Lokal Punya Peluang

Redaksi LombokPost

BRI Lakukan Pelayanan Terpadu Satu Atap

Redaksi LombokPost

Menanti Kebangkitan GNE

Redaksi LombokPost

All New Ertiga Suzuki Sport Lebih Istimewa

Redaksi LombokPost

Galaxy Watch Active untuk Next Generation

Redaksi LombokPost

Polisi Akhirnya Turun Tangan Tertibkan Galian C Ilegal

Redaksi LombokPost

Untuk Sosialita, Everbest Tawarkan Tas Promo 30 Persen

Redaksi LombokPost

Tamu Sepi, Hotel Minta Keringanan Pajak

Redaksi LombokPost

IC Punya Potensi Tarik Wisatawan

Redaksi LombokPost