Lombok Post
Kriminal

Taufik Rusdi Boleh Pulang

Fathurrauzi

MATARAM-Keinginan terdakwa Taufik Rusdi untuk menikahkan puteri sulungnya dikabulkan Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (14/3). Majelis hakim yang memimpin persidangannya, mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada Taufik.

Juru bicara Pengadilan Tipikor Mataram Fathurrauzi mengatakan, penetapan untuk mengeluarkan Taufik dari Lapas Mataram diberlakukan selama dua hari. Dari hari ini hingga tanggal 16 Maret.

”Itu hasil musyawarah majelis hakim,” kata Fathurrauzi, kemarin.

Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan majelis hakim berlandaskan kemanusiaan. Dengan melihat kondisi terdakwa dan keluarganya. ”Yang menikah puteri sulungnya. Kita berikan dengan dasar kemanusiaan,” ujarnya.

Untuk menjalankan penetapan hakim, nantinya pihak dari kejaksaan serta kepolisian akan mengawal proses tersebut. Rencananya, hari ini Taufik akan dijemput dari Lapas Mataram untuk langsung dibawa ke Bima.

Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima Wayan Suryawan membenarkan hal itu. Rencananya, Taufik akan dikawal dua anggota kepolisian serta jaksa. ”Nanti, pengawasan di lapangan kita sesuaikan dengan kondisi,” kata Wayan.

Taufik sebelumnya menjalani sidang perdana pada Selasa (12/3), dengan agenda pembacaan dakwaan. Sebelum sidang ditutup ketua majelis hakim, penasihat hukum terdakwa, Muhammad Nukman, menyodorkan surat permohonan agar terdakwa diberi izin menikahkan puterinya di Bima.

”Kami minta kebijakan hakim untuk alasan kemanusian, bisa memberi izin kepada terdakwa melaksanakan akad puterinya. Ini puteri pertamanya,” kata Nukman kala itu.

Rasuah yang dilakukan Taufik bermula di tahun 2012, Pemkab Bima melalui Dinas PU melakukan pengadaan sampan fiberglass. Sumber anggarannya berasal Dana Alokasi Khusus (DAK) Transdes Kemendagri sebesar Rp 1 miliar.

Selaku PPK,Taufik rupanya tidak pernah membuat dokumen pengadaan untuk kelengkapan proses seleksi lelang. Selain dokumen pengadaan, tidak ada rencana kerja syarat-syarat, harga perkiraan sendiri, rencana anggaran biaya, hingga gambar pekerjaan dari pejabat pengadaan.

Terdakwa juga tidak melakukan seluruh tahapan kegiatan. Dari proses pemilihan penyedian barang dan jasa hingga pelaksanaan kegiatan pengadaan sampan fiberglass. Secara keseluruhan, dokumen yang berkaitan dengan seluruh tahapan, dibuat setelah pekerjaan berakhir dengan maksud seolah-olah ada proses.(dit/r2)

Berita Lainnya

Penyidik Diminta Cari Pembanding Harga Terkait Kasus Korupsi Marching Band

Redaksi LombokPost

Pemilu, Polda Turunkan 9.600 Personel

Redaksi LombokPost

31 Kerapas Penyu Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Polisi Akhirnya Turun Tangan Tertibkan Galian C Ilegal

Redaksi LombokPost

Jaringan Irigasi Jangan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Taufik Rusdi Terus Bernyanyi

Redaksi LombokPost

Jadi Kurir Sabu, Pasutri Terancam Tujuh Tahun Bui

Redaksi LombokPost

Jaksa Limpahkan Kasek dan Bendahara Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS SMAN 1 Monta

Redaksi LombokPost

Delapan WNA Amerika Dideportasi

Redaksi LombokPost