Lombok Post
NTB

Pemprov Ikat Bupati dan Wali Kota Wajib Jalankan Program Zero Waste

SAMPAH PLASTIK: Seorang wanita memilah sampah plastik sebelum digiling di tempat pengolahan sampah di Dusun Duman Dasan, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, kemarin (5/3).

MATARAM-Setelah peraturan daerah (Perda) pengelolaan sampah disahkan, pemprov

akan mengikat pemerintah kabupaten/kota dengan memorandum of uderstanding (MoU). Langkah itu akan ditempuh untuk menjamin program Zero Waste berjalan hingga ke daerah.  ”Nanti arahnya ke sana, kita buat MoU dengan bupati dan wali kota,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, kemarin (17/3).

Ia menyadari, penanganan sampah tidak bisa lepas dari peran pemda kabupaten/kota. Termasuk bank sampah juga akan melibatkan semua kabupaten. Tapi di sisi lain, baru sebagian daerah yang sudah merasa klop dengan program tersebut. Karena itu, ke depan kesepakatan dengan semua Pemda akan menjadi sangat penting. ”Sampah adalah masalah bersama,” ujarnya.

Data Dinas LHK menunjukkan, NTB dengan luas wilayah 19.709 kilometer persegi dengan penduduk hampir lima juta jiwa memproduksi 3.388,76 ton sampah setiap hari. Volume sampah yang mampu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) hanya 641,92 ton, dan 51,22 ton yang mampu diolah. Sementara 2.695,63 ton sampah tidak mampu dikelola. Dengan kata lain sebagian besar tidak mampu ditangani dan mencemari lingkungan.

Bila dihitung dalam sebulan produksi sampah bisa mencapai 101.662,8 ton, hanya 19.257,6 ton yang dibuang ke TPA, sekitar 1.536,6 ton diolah dan 80.868,9 ton sampah tidak tertangani. Jumlah yang sangat fantastis. Tumpukan sampah yang tidak tertangani itulah yang menjadi masalah besar bagi NTB.

Data itu menjadi dasar Pemprov tergerak menangani sampah. Perda NTB tentang Pegelolaan Sampah yang disahkan beberapa waktu lalu belum diundangkan sehingga belum diterapkan. Bila sudah diberikan nomor, Dinas LHK akan menyosialisasikan ke semua daerah. Harapannya semua pemda mengimplementasikan dan menjalankan program penanganan sampah, salah satunya Zero Waste.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi mengingatkan, provinsi tidak perlu mengurus hingga sampah rumah tangga. Tapi fokus kepada pengelolaan sampah secara regional. Karena itu sangat penting melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota agar tidak tumpang tindih di lapagan. Harus dipastikan daerah sudah siap menjalankan Zero Waste atau belum. ”Karena di sana banyak kewenangan kabupaten/kota,” ujar politisi PDIP ini. (ili/r7) 

Berita Lainnya

Banjir Dompu Rendam Lima Wilayah, 3.140 Warga Mengungsi

Redaksi LombokPost

500 Ribu Warga Belum Tersentuh Listrik

Redaksi LombokPost

Ayo Nyoblos, Jangan Golput Ya

Redaksi LombokPost

Bantu Buat Paparan Lebih Mudah Diingat dan Dipahami

Redaksi LombokPost

Tiga Investor Global Hub Angkat Kaki

Redaksi LombokPost

Batik Ijo Komit Kembangkan Smart City

Redaksi LombokPost

Perbaikan IC Molor, PUPR Belum Bersikap

Redaksi LombokPost

Wapres Tinjau Rehab Rekon Lagi

Redaksi LombokPost

Pemprov Siapkan Program Sasambo Gemilang, Sasar 10 Ribu Keluarga Miskin

Redaksi LombokPost