Lombok Post
Metropolis

Tanpa Karcis, Parkir Gratis

MENYURUH PERGI: Seorang Jukir sedang memberitahu pada seorang pengemudi mobil untuk tidak memarkirkan kendaraannya di bahu Jalan Selaparang di KBC, kemarin (20/3).

MATARAM-Tak ada karcis, parkir gratis. Itulah yang kini dikampanyekan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram guna memberikan efek jera kepada para juru parkir (jukir) nakal.

“Kami minta warga tidak membayar parkir jika jukir tidak menyodorkan karcis,” pinta Kepala Dishub Kota Mataram M Saleh, kemarin.

Selama ini, para jukir dinilai seenaknya. Ambil keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri. Tak heran, banyak warga yang mengeluhkan perilaku jukir. Mereka hanya meminta uang, sementara tugasnya menata kendaraan yang diparkir tidak pernah dilakukan. Bahkan tidak jarang jukir menarik retribusi parkir tidak sesuai aturan.

Retribusi parkir di Kota Mataram cukup besar. Dimana, pada saat mengkampanyekan karcis parkir dilakukan di Pasar Pagesangan, petugas Dishub bertugas menjadi jukir. Hasilnya, dalam waktu 1,5 jam, Dishub mendapatkan Rp 560 ribu lebih dari hasil parkir. Namun anehnya, jarang ada jukir yang mau menyetor penghasilan yang didapatkannya.

“Padahal pembagiannya untuk jukir 70 persen, sisanya 30 persen untuk daerah. Tapi jarang ada yang mau setor,” kesalnya.

Dengan uji petik yang dilakukan ini, Saleh optimis bisa mencapai target retribusi parkir Rp 5 miliar. Asalkan jukir jujur. “Jukir ini tidak pernah menghargai. Semua mau digerogoti,” kesalnya.

Diungakpan, dalam pembagian hasil parkir, jukir sangat diuntungkan. “Pokoknya parkir gratis jika tak ada karcis,” tukasnya.

Dalam kampanye yang dilakukan di Pasar Pagesangan ia selalu berpesan kepada warga untuk tidak membayar parkir jika tidak ada karcis. “Di semua tempat parkir akan kita kampanyekan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kota Mataram HL Suryajagad menegaskan, jukir nakal ini harus disiapkan penggantinya. Jika tidak mentaati aturan, maka harus diganti. Ia tidak ingin gara-gara jukir retribusi parkir banyak yang bocor.

“Jukir kita ajarkan bekerja jujur. Bila perlu pekerjaan ini harus dipelihara. Karena ini sangat menguntungkan jukir. Kalau tidak mau jujur silakan pergi, banyak yang mau menjadi jukir,” tukasnya.

Mohan Tunggu Ketegasan Dishub

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana tak hanya menyoroti soal retribusi parkir. Tapi, orang nomor dua di Pemkot Mataram ini juga memberi perhatian serius pada penataan dan penertiban Kawasan Bisnis Cakra (KBC).

“Dishub seharus lebih berani dan tegas terhadap mereka (jukir) ini,” terangnya, kemarin (20/3).

Politisi Golkar ini mengatakan, penertiban dan penataan parkir tidak hanya menyangkut soal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ketegasan ini juga mempertaruhkan pandangan kewibaan Dishub Kota Mataram.

“Kewibaan dinas juga dipertaruhkan,” kata Mohan.

Ia menilai, kalau penindakan tegas terhadap jukir tidak bisa dilakukan, maka bisa sia-sia semua perencanaan Pemkot Mataram untuk mewujudkan mimpi KBC yang bebas dari kesemrawutan.

Berdasarkan pantauan Lombok Post, kemarin, rupanya masih ada jukir KBC yang membiarkan pengendara roda dua parkir melewati batas area yang ditentukan Dishub Kota Mataram.

Bahkan ada oknum jukir yang melakukan pembiaran sehingga mobil terparkir dibahu jalan. Padahal tindakan itu jelas dilarang.

“Kalau jukir sudah tidak kooperatif seperti itu, apalagi menyalahgunakan wewenangnya, sudah bisa ditindak tegas, ya berikan sanksi saja,” pinta Mohan.

Sanksi bisa diberikan melalui teguran dan pemberhentian. Mohan mengatakan, persoalan jukir nakal yang harus diberikan sanksi tegas, bisa dilihat dari beberapa kriteria. Seperti tidak berikan karcis parkir kepada pengendara, padahal itu sebuah kewajiban. Kemudian penerapan tarif parkir semena-mena. Tidak memakai seragam dan identitas yang jelas.

“Bahkan sampai batas klaim kawasan parkir antara jukir yang satu dengan yang lain, sering menimbulkan konflik. Jadi kendalinya semua ada di dinas terkait,” ujarnya.

Mohan menilai, para jukir memang perlu diberikan pembiasaan. Kebiasaan baik dengan tidak melakukan pembiaran dalam bentuk apapun. Termasuk dalam mematuhi setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada.

“Jangan terlalu lembek untuk urusan-urusan seperti ini,” tutupnya. (jay/yun/r5)

Berita Lainnya

Gerindra Belum Tentukan Siapa Wakil Ketua DPRD

Redaksi LombokPost

Alhamdulillah, Semua Karyawan Sudah Dibayarkan THR

Redaksi LombokPost

Ketika Terminal Mandalika Menjadi Ladang Rezeki Pedagang Asongan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna