Lombok Post
Headline Kriminal

Jaringan Irigasi Jangan Dikorupsi!

CEK PEMBANGUNAN : TP4D Kejaksaan Tinggi NTB saat melakukan pengecekan di Bendungan Bintang Bano, Sumbawa Barat, belum lama ini.

MATARAM-Pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi bendungan Bintang Bano, Sumbawa Barat, didampingi TP4D Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Jaksa ingin memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proyek strategis nasional tersebut.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, jaringan irigasi untuk mendukung fungsi bendungan. Sebagai kesatuan dari pembangunan bendungan Bintang Bano untuk melayani kebutuhan air masyarakat Sumbawa Barat, khususnya di bidang pertanian.

”Proyek strategis nasionalnya itu bendungan Bintang Bano, jaringan irigasi ini juga masuk jadi satu kesatuan. Itu keduanya kita dampingi,” kata Dedi, kemarin (21/3).

Ada empat tahapan untuk proses pembangunan jaringan irigasi tersebut. Yakni, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. TP4D, sebut Dedi, mendampingi proses dari awal hingga akhir.

Sejauh ini, TP4D telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Pertemuan terakhir terkait pembahasan mengenai pembebasan lahan di wilayah yang dilewati jaringan pipa irigasi bendungan Bintang Bano.

”Selasa kemarin sudah ada pembahasan, dihadiri Pemda KSB, BPN, BWS, dan TP4D,” terang dia.

Dedi mengatakan, selama proses persiapan pembangunan jaringan irigasi, pemda harus mengedepankan konsultasi publik, terkait rencana pembangunan. ”Pemda itu selaku pelaksana pengadaan tanah. Kegiatan kemarin, juga sudah menetapkan lokasi di mana jaringan irigasinya,” ujarnya.

Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja mengatakan, tim menyarankan beberapa poin dalam proses pembangunan jaringan irigasi. Pertama, BPN harus memastikan alas hak dari masing-masing pemilik tanah.

”Harus diteliti dokumen yuridis formilnya. Sinkronisasi data antara pemda dengan BPN,” kata dia.

Kepastian alas hak, disebut Erwin untuk menghindari masalah saat pembebasan lahan. Selain itu,  agar anggaran yang ke luar sesuai dengan data riil di lapangan.

”Kita juga minta untuk dicek apakah di jalur itu ada melewati tanah negara, agar bisa dipilah seperti apa nanti penanganan di lapangan,” sebut Erwin.

Jaringan irigasi yang bakal dibangun mencapai 54 kilometer dengan volume lebih dari 100 hektare. Hingga kemarin, tim pembangunan telah memasang patok untuk pembebasan lahan dengan panjang 14 kilometer.

”Sisa 40 kilometer itu masih dalam proses. Yang 14 kilometer itu melewati dua kecamatan dan empat desa,” bebernya.

Disinggung mengenai jumlah anggaran, Erwin mengaku belum mengetahuinya. Anggaran akan diajukan setelah appraisal. ”Tim akan memastikan dulu berapa orang yang lahannya akan dibebaskan, setelah itu appraisal dan anggaran diajukan,” tandas Erwin.(dit/r2)

Berita Lainnya

Menelusuri Penyebaran Islam di Pulau Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (2)

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Menelusuri Penyebaran Islam di Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (1)

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Zohri Spektakuler! Genggam Tiket ke Tokyo 2020

BNI Tebar 100 Ribu Bingkisan Ramadan

Hearing Buntu, Aldi Tempuh Jalur Hukum

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Alhamdulillah, Bantuan Jadup Cair Besok