Lombok Post
Giri Menang

Agunkan Lahan LCC Rp 95 miliar, Prof Asikin: Itu Korupsi

Prof Zainal Asikin

GIRI MENANG-Indikasi korupsi pengelolaan aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) untuk pembangunan Lombok City Center (LCC)  narmada makin menguat. Ternyata aset berupa tanah telah diagunkan Rp 95 miliar. Itu menjadi temuan Kejati NTB dalam proses penyelidikan.

Dugaan itu makin terang benderang. Itu setelah Prof H Zainal Asikin, selaku tim tenaga ahli atau pakar peneliti kerja sama operasional (KSO) PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera angkat bicara. Dia mengakui jika namanya masuk dalam tim, tetapi dirinya menolak terlibat lebih dalam. Alasannya, dia menilai terlalu banyak kekeliruan yang menyalahi aturan dalam KSO tersebut.

“Saya ditunjuk sebagai tim ahli dari awal. Itu dibentuk ketika sudah ada surat audit dari BPK yang menemukan beberapa kekeliruan dalam pembuatan KSO,” terang guru besar Fakultas Hukum tersebut.

Karenanya Asikin mengaku tidak pernah datang ketika ada pertemuan dengan tim ahli lainnya. Asikin tidak ingin terlibat karena ia menilai pelanggaran dalam KSO tersebut menjadi ranah pihak aparat penegak hukum untuk menanganinya. “Ya saya tidak mau jadi bemper. Kecuali kami diminta jadi tim peneliti atau pakar sebelum pembuatan KSO. Ini kan sudah jadi temuan BPK baru kami dibentuk,” bebernya.

Asikin memaparkan ada beberapa kesalahan atau pelanggaran yang terdapat dalam KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss. Pertama, tidak adanya transparansi dalam pembuatan KSO tersebut. Kerja sama ini dilakukan tanpa ada tender. “Seharusnya, semua orang berhak mengajukan penawaran,” paparnya.

Kesalahan kedua, Asikin mengaku lahan tempat dibangunan LCC merupakan lahan produktif pertanian teknis. Sehingga gedung LCC seharusnya tidak boleh dibangun di atas lahan tersebut. Karena ada aliran sungai dan jalur irigasi yang akan berpengaruh terhadap area pertanian lain.

“Kalau mau dibangun, lahan ini harus diganti empat kali lipat luas yang dipakai. Karena ini lahan pertanian teknis irigasi yang dirusak. Berdampak pada kerusakan struktur pertanian kawasan tersebut,” terangnya.

Kekeliruan ketiga, tidak ada jaminan dari pemegang KSO. Seharusnya pihak PT Bliss memberi jaminan kepada pemda dalam bentuk deposito. Jika itu kemudian ada kerugian, maka jaminan itu yang akan digunakan sebagai kerja sama.

“Kemudian tidak ada jangka waktu batas kerja sama. Seharusnya berpedoman pada HGB batas waktunya 40 tahun atau hak pengelolaan yang memiliki batas waktu 70 tahun. Ini nggak ada. Ini kesalahan fatal,” urainya.

Seharusnya Pemkab Lobar dimintanya berkaca dari kerja sama dengan Pemkot Mataram dengan Mataram Mall yang ada batas waktu. Itu kemudian bisa diperpanjang. “Kekeliruan yang yang kelima, sertifikat lahan LCC ini dijadikan agunan. Ini kesalahan paling fatal. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara melarang tanah Negara dijadikan agunan,” urainya.

Sayangnya, informasi yang dihimpun Lombok Post dari Manajer Umum PT Tripat Munawarman sertifikat lahan LCC sudah berubah dari kepemilikan atas nama Pemda Lobar menjadi PT Tripat. Ini yang akhirnya membuat lahan ini bisa dijadikan agunan. “Memang sertifikatnya atas nama PT Tripat,” aku Munawarman.

Tak hanya itu, Asikin juga menyorot masalah kepemilikan saham PT Tripat yang dinilai terlalu kecil. Harusnya PT Tripat dikatakannya memiliki saham yang lebih besar. “Uang ini bukan milik PT Bliss, kan bank punya uang. Itu korupsi. Ada persekongkolan,” duganya.

Sehingga, persoalan ini akan menyeret pengambil kebijakan yang terlibat atas keputusan PT Tripat yang melepas tanah ini. “Ada nggak persetujuan bupati dan DPR. Nanti semua kena yang menyetujui lahan ini dilepaskan ke PT Tripat,” paparnya.

Ia menyarankan Pemda Lobar harus membatalkan KSO. Tidak hanya berdiam diri menunggu ada pejabat yang ditahan. “Sekarang harus dibatalkan KSO-nya. Syarat pembatalannya sudah cukup. Karena itu bertentangan dengan Undang-undang,” sarannya.

Mulai dari Undang-undang nomor 1 tahun 2004, Undang-udang nomor 23 tahun 2004, hingga Undang-undang tentang kerja sama daerah. “Banyak undang-undang yang dilanggar. Sehingga KSO-nya bisa dibatalkan,” ucapnya. “Perjanjian kerja sama boleh dilakukan tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,” pungkasnya. (ton/r10) 

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi!

Redaksi LombokPost

Satu Sapi dan Tiga Kambing Tak Layak Sembelih

Redaksi LombokPost

Senggigi Butuh Jualan Baru!

Redaksi LombokPost

Farin Langsung Bidik Kursi Bupati

Redaksi LombokPost

Aparat Diminta Usut Perjalanan Dinas Dewan Lobar

Redaksi LombokPost

Rp 595 Juta Kerugian Negara Belum Kembali!

Redaksi LombokPost

Dermaga Rusak, Antrean Truk Mengular

Redaksi LombokPost

Tegur Sudah, Segel Sudah, Bongkarnya Tunggu Apalagi?

Redaksi LombokPost

Pedagang Ingin Kembali ke Pasar Lama Gunungsari

Redaksi LombokPost