Lombok Post
Metropolis

Kabar Gembira untuk Infrastruktur

DALAM kunjungan ke Mataram kemarin, Presiden juga membawa kabar gembira terkait penanganan ifrastruktur di Pulau Lombok. Kepastian penyelenggaraan MotoGP Lombok ternyata membawa berkah bagi NTB.

Pemerintah pusat memastikan memberi perhatian lebih pada Bumi Gora atas kepastian penyelenggaraan balap motor paling akbar di dunia tersebut. Karena itu, pembangunan beberapa infrastruktur akan digeber dalam dua tahun mendatang.

Presiden Joko Widodo memastikan, dirinya sudah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan membangun sejumlah infrastruktur pendukung. Tujuannya agar event MotoGP sukses di Indonesia.

Ada tiga pekerjaan infrastruktur yang harus dituntaskan dalam dua tahun ke depan. Pertama, memperbaiki pelabuhan di NTB. Kedua, membuat jalan bypass dari Lombok International Airport (LIA) ke KEK Mandalika. Dan ketiga, memperpanjang landasan pacu atau runway bandara LIA. Tiga hal itu menjadi pekerjaan Menteri PUPR dan Dinas Perhubungan.

”Saya sudah perintahkan.  Tahun ini (dikerjakan) tahun depan Insya Allah selesai,” kata Presiden.

Bypass dari LIA ke Mandalika akan menyambung jalan bypass yang sudah ada dari Mataram ke LIA saat ini. Jalur bypass ini akan mempermudah akses dari dan menuju kawasan ekonomi khusus tersebut.

Sementara untuk runway LIA, akan diperpanjang 250 meter lagi sehingga akan menjadi 3.000 meter. Perpanjangan diperlukan, mengingat perangkat-perangkat balapan MotoGP akan diangkut dengan pesawat cargo Boeing 747 Jumbo Jet. Pesawat jenis ini sendiri saat ini sudah bisa mendarat di LIA. Seperti saat musim penyelenggaraan ibadah haji di mana jamaah haji Embarkasi Lombok diangkut dengan pesawat dengan dua lantai tersebut ke Jeddah, Arab Saudi.

Hanya saja, lantaran runway bandara panjangnya masih 2.750 meter, pesawat haji Beoing 747 Jumbo Jet harus mengurangi jumlah bahan bakar. Nah, dengan perpanjangan landasan pacu 250 meter lagi, maka pengurangan bahan bakar tersebut nantinya tak lagi diperlukan.

Sementara untuk pelabuhan, pembenahan perlu dilakukan. Sebab, saat ini misalnya Pelabuhan Lembar, pelabuhan terbesar di NTB masih belum bisa disandari Kapal Pesiar yang rata-rata panjangnya lebih dari 200 meter. Saat ini, kunjungan kapal pesiar ke Lombok menyebabkan kapal pesiar tersebut harus melego jangkar di tengah perairan. Sehingga para penumpang kapal pesiar harus diangkut dengan sekoci untuk menuju daratan.

Dengan pembangunan pelabuhan baru, maka nantinya kapal pesiar tak harus melempar jangkar di tengah perairan. Namun, bisa langsung sandar di Pelabuhan. Sehingga membuat kenyamanan penumpang kapal pesiar kian membaik.

Diperkirakan, kunjungan kapal pesiar ke Lombok menyusul event MotoGP akan kian banyak. Saat ini saja, dalam setahun, sedikitnya ada 20 kunjungan kapal pesiar datang ke Lombok. Semenjak Januari hingga Maret ini saja, sudah tercatat tujuh kunjungan kapal pesiar ke Pulau Seribu Masjid. Satu kapal pesiar biasanya mengangkut paling sedikit 2.000 wisatawan mancanegara.

Saat ini, sudah hampir rampung Pelabuhan Gili Mas, yang berada di kawasan Pelabuhan Lembar. Pembangunan pelabuhan baru ini dipastikan akan mampu disenderi kapal pesiar yang datang ke Lombok.

Terkait pembangunan infrastruktur ini, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menilai, kepastian dari Presiden itu merupakan hadiah luar biasa bagi NTB. Diharapkan pembangunan sesuai target, sehingga 2021 bisa rampung semua.

Pemerintah daerah juga kata Gubernur tidak boleh hanya sekedar menjadi penonton. Pekerjaan tidak hanya dibebankan kepada PT ITDC yang menjadi pengelola kawasan Mandalika. Pemprov akan proaktif menyiapkan apa saja yang dibutuhkan. Bahkan sudah dibentuk tim khusus untuk persiapan MotoGP. Tim itu dipimpin Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti.

”Kami akan membantu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan,” katanya.

Terkait keberadaan tambang emas liar di kawasan tersebut, Gubernur menegaskan tidak boleh ada tambang di kawasan tersebut. Ia meminta Pemda Lombok Tengah dan Dinas ESDM menutup pertambangan tersebut secara lebih serius.

”Lingkungan harus kita jaga karena ini kawasan pariwisata,” katanya.

Hanya saja untuk penertiban juga perlu memperhatikan nasib masyarakat. Mereka harus dicarikan solusi agar tetap punya penghasilan. Menjadi tidak adil bila ladang usaha warga ditutup tanpa mencarikan solusinya. (ili/kus/r8)

Berita Lainnya

Gerindra Belum Tentukan Siapa Wakil Ketua DPRD

Redaksi LombokPost

Alhamdulillah, Semua Karyawan Sudah Dibayarkan THR

Redaksi LombokPost

Ketika Terminal Mandalika Menjadi Ladang Rezeki Pedagang Asongan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna