Lombok Post
Metropolis

113.692 Rumah Belum Tertangani, Yang Rampung Baru 8.938 Unit Rumah

MATARAM-Setelah kedatangan Presiden Joko Widodo, progres pembangunan rumah korban gempa sedikit lebih cepat. Tapi tim di daerah belum bisa berpuas diri. Sebab masih ada ratusan ribu rumah warga belum tertangani hingga saat ini.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menunjukkan, dari 216.519 unit rumah rusak,  baik kategori rusak berat (RB), rusak sedang (RS) dan rusak ringan (RR), yang sudah ditempati warga baru 8.938 unit rumah. Sementara 37.736 unit rumah masih dalam proses pembangunan.

Namun jumlah rumah yang belum tertangani jauh lebih banyak. Berdasarkan data BPBD NTB, Lombok Post mencatat, dari 216.519 rumah rusak, 102.827 unit rumah sudah ditangani tapi 113.692 unit belum tertangani. Dalam arti rumah itu belum masuk pada tahap perencanaan, proses pengerjaan, maupun selesai dikerjakan.

Dengan rincian rumah RB belum tertangani 57.448 unit. Sebab dari total RB 75.138 unit rusak, yang selesai dan dalam proses pembangunan 17.390 unit, yang terdiri dari 1.844 unit rumah selesai dibangun dan 15.546 unit dalam proses pengerjaan.

Sedangkan rumah RS dan RR yang belum ditangani 55.944 unit dari 141.381 unit yang terverifikasi. Data sementara menunjukkan rumah RS dan RR yang tertangani baru 85.437 unit. Terdiri  dari rumah selesai dikerjakan 7.094 unit atau 6,46 persen, rumah dalam proses pengerjaan 22.190 unit atau 20,20 persen, dan dalam tahap perencanaan 56.153 unit atau 39,72 persen.

Bila dirincikan lagi, dari RS 33.075 unit yang selesai 1.677 unit, dalam proses 7.022 unit, dan dalam perencanaan 13.074 unit. Total yang tertangani 21.773 unit, sehingg ada sisanya 11.302 unit belum masuk proses penanganan.

Kemudian dari 108.306 unit rumah RR, yang selesai dibangun 5.417 unit, dalam proses 15.168 unit, dan dalam tahap perencanaan 43.079 unit. Total RR ditangani 63.664 unit sehingga rumah yang belum tertangani 44.642 unit.

Kepala Pelaksana BPBD NTB H Muhammad Rum mengatakan, upaya percepatan terus dilakukan. Sekarang dana pembangunan rumah sudah ditransfer semua ke daerah, nilainya Rp 5,1 triliun. Dengan rincian jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat mencapai Rp 3,5 triliun, tapi sebagian besar atau Rp 1,8 triliun masih ada di rekening warga dan baru Rp 1,6 triliun ditransfer ke rekening Pokmas.

“Kalau mau dana bisa dipakai, harus cepat ditransfer ke Pokmas,” kata Rum.

Dengan penambahan dana dari pusat, sekarang tinggal di daerah mempercepat proses pencairan. Rum meminta kerja sama masyarakat korban gempa segera membentuk Pokmas dan secepatnya mentransfer uang yang diterima ke rekening Pokmas. “Dan jangan ragu memilih tipe rumah tahan gempa (RTG), semuanya sama saja,” imbuhnya.

Bila warga cepat memproses tanpa banyak keraguan, rumah pasti akan cepat jadi. Hal itu dibuktikan oleh warga yang rumahnya kini sudah bisa dipakai. Seperti Saeroji, warga Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kota Mataram. Dia kini sudah punya rumah kembali. Dia memilih RTG jenis Risha ukuran 6×6 meter dan dikerjakan dalam waktu tiga bulan. Mereka mengerjakan secara gotong royong sehingga cepat jadi.

Saeroji dan beberapa warga di Pengempel termasuk beruntung. Dia sudah menempati rumah karena sejak awal mengikuti arahan dari pemerintah dan petugas yang datang. Ia tidak banyak protes dan semuanya berjalan lancar meski rumahnya rampung setelah beberapa bulan.

“Kita yang punya rumah harus aktif, kalau gak tahu, kita tanya, itu saja,” katanya.

Rumah yang ditempati saat ini cukup aman. Saat gempa 5,4 skala richter (SR) tanggal 17 Maret lalu, rumah tidak rusak. Hal itu membuatnya lebih tenang dibandingkan dahulu. Bahkan saat gempa istrinya sedang tidur di dalam rumah dan tidak merasa ada gempa. “Tetap sih kita khawatir, tapi kan gak seperti dahulu lagi,” ujaranya.

KSB Minta Tambah Dana

Terpisah itu, Bupati Sumbawa Barat (KSB) HW Musyafirin menegaskan, total rumah rusak berat yang selesai dibangun hingga 20 Maret mencapai 301 unit. Ia ingin meluruskan data yang dirilis Diskominfotik NTB beberapa hari lalu soal rumah rusak berat yang tertangani di KSB baru 158 unit.

Musyafirin menilai, data yang dirilis Diskominfotik NTB seluruhnya tidak sesuai data yang dipegang Pemda KSB. Data yang disajikan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Ia menyebut, total rumah rusak akibat gempa mencapai 18.481 unit. Rusak berat 1.297 unit, rusak sedang 3.836 unit dan rusak ringan 13.348 unit. Anggaran pembangunan rumah korban gempa yang diterima Pemda KSB dari BNPB baru Rp 109,3 miliar.

Dari anggaran itu, rusak berat yang sudah ditangani sebanyak 945 unit. Selesai 301 unit dan 644 unit diantaranya dalam proses penyelesaian. “Rata-rata progresnya sudah diatas 80 persen,” tegasnya.

Selain rusak berat, dari dana Rp 109 miliar lebih itu pemerintah juga menangani rumah rusak sedang. Jumlah rumah rusak sedang yang sudah tertangani itu 2.845 unit. Progresnya diatas 90 persen lebih. Sementara untuk rusak ringan yang sudah tertanggani 6.506 unit dan itu sudah tuntas seluruhnya.

Musyafirin menegaskan, dari total rumah yang sudah tertangani maupun progres yang saat ini masih berjalan, seharusnya dana yang masuk ke PPK KSB Rp 183,4 miliar. Namun fakta yang terjadi saat ini, sampai dana yang masuk baru Rp 109 miliar lebih.

Dibanding progres penanganan yang sudah dilakukan saat ini baik untuk tahap pertama maupun kedua, pemerintah pusat masih berutang Rp 72 miliar lebih ke masyarakat. Dilihat dari progres yang sudah ada, seharusnya dana yang masuk itu Rp 183 miliar lebih. Sementara yang diterima PPK baru Rp 109 miliar.

Total kebutuhan dana untuk penanganan gempa KSB sendiri seluruhnya mencapai Rp 294 miliar lebih untuk menangani 18.481 unit rumah. Jika dihitung kekurangan seluruhnya, sampai saat ini pemerintah pusat masih harus mentransfer Rp 184 miliar lebih ke KSB.

Total anggaran untuk memperbaiki kerusakan di KSB itu Rp 294 miliar lebih. Yang sudah ada baru Rp 109 miliar lebih. Artinya, jika dihitung seluruhnya masih kurang Rp 184 miliar lebih.

Meski transfer pusat ke KSB tidak sebanding dengan realisasi fisik di lapangan, Bupati Musyafirin mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tetap menuntaskan pembangunan rumah mereka.

Sejauh ini, dengan keterbatasan anggaran, Pemda KSB terus mengajak masyarakat untuk membangun secara mandiri. Baik melalui gotong royong maupun swadaya masyarakat dengan Pokmas plus. (ili/r5)

Berita Lainnya

Bukit Nipah dan Padanan Terbakar

Redaksi LombokPost

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

Redaksi Lombok Post

Uang Korban Gempa Dicuri Mandor

Redaksi LombokPost

Kejuaraan Paralayang Nasional Diikuti 153 Peserta

Redaksi LombokPost

Melihat Persiapan Pemkot Menyambut HUT Kota Mataram Ke-26

Redaksi LombokPost

Korban TPPO Banyak Dijual ke Suriah

Redaksi LombokPost

Wajib Pakai Besi Kolom Sepuluh Mili

Redaksi LombokPost

Tok, Tok, Tok, Bank Rontok

Kafilah Kecamatan Mataram Juara MTQ XVIII