Lombok Post
Headline Kriminal

Polda Pantau Penyelidikan Pengadaan Obat Dikes Bima

Kombes Pol Syamsudin Baharuddin

MATARAM-Pengadaan obat di Dinas Kesehatan (Dikes) Bima tengah diselidiki. Penyelidikan telah dimulai penyelidik Satreskrim Polres Bima dengan mengklarifikasi mantan Kepala Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Bima, Nurkasna Wahyuni.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, penanganan kasus tersebut jadi atensi jajarannya. Sebelum Polres turun tangan, informasi dugaan penyimpangan dalam pengadaan obat telah diketahuinya melalui pemberitaan sejumlah media.

”Iya, makanya kita minta untuk diusut,” kata Syamsudin.

Saat ini, kata dia, penyelidik sedang mengumpulkan keterangan dan data-data terkait pengadaan obat. Beberapa orang telah diagendakan untuk diklarifikasi. ”Kami tetap memantau setiap perkembangannya,” katanya.

Setiap perkembangan penanganan akan dikoordinasikan dengan polda. Menurut Syamsudin, termasuk bila ada kesulitan dalam penanganan nanti. ”Kalau ada yang perlu kami backup, kami akan bantu. Intinya kasus ini jadi atensi kami di polda,” terangnya.

Sebelumnya, Nurkasna diklarifikasi pekan lalu. Yuni mengatakan, polisi banyak menanyakan mengenai proses perencanaan, pengadaan hingga distribusi obat. Pertanyaan itu dijawab sesuai dengan kapasitas Yuni saat menjabat sebagai Kepala UPT IFK.

”Yang ditanyakan itu saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui,” kata Yuni.

Selain permintaan keterangan, Yuni menyebut dirinya menyerahkan sejumlah dokumen. Dia berharap, dokumen tersebut bisa membantu proses penyelidikan yang dilakukan Unit Tipikor Satreskrim Polres Bima.

”Ada tadi kasih data perencanaan dan pengadaan obat senilai Rp 3,6 miliar,” terang dia.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan melalui satker Dikes Bima. Anggaran bersumber dari dana DAK 2018 dengan nilai Rp 3,6 miliar.

Dalam pengadaan obat ini ada dugaan pembengkakan anggaran dari usulan semula. Selain itu, jenis obat yang dibelanjakan diduga tidak sesuai dengan usulan puskesmas.

Pengadaan obat itu diusulkan 21 puskesmas. Selanjutnya UPT IFK Bima membuat perencanaan dan merekap kebutuhan sesuai anggaran, yakni Rp 3,2 miliar. Perencanaan itu dibuat IFK pada Desember 2017. Lalu, sekitar Januari atau Februari, IFK menyerahkan rekapan perencanaannya kepada Dikes.

Dalam proses pengadaan, Dikes tidak melibatkan IFK. Daftar sebagian obat yang dibelanjakan juga bukan berdasarkan pengajuan yang diusulkan 21 Puskesmas. Seperti BMHP. IFK tidak pernah mengusulkan BMHP tapi justru anggarannya diperbesar.

Selain itu, dalam hal distribusi obat, Dikes melakukan sendiri. Sesuai aturan, harusnya penyaluran obat dilakukan UPT IFK. Anggaran juga bertambah, IFK mengusulkan Rp 3,2 miliar tapi tiba-tiba menjadi Rp 3,6 miliar. Belakangan ini, Dikes meluruskan anggaran yang terserap hanya Rp 3,4 miliar.

Masalah lain, pengadaan obat ini belum juga diserah terimakan, dari Dikes kepada UPT IFK Bima. Kepala UPT IFK Nurkasna Wahyuni tidak mau menandatangani berita acara serah terima barang karena sebagian besar obat sudah didistribusikan ke Puskesmas.(dit/r2)

Berita Lainnya

Tenaga Pemetaan BPS Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Siswa BLK Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Saksi Akui Laporan Proyek Fiktif

Redaksi LombokPost

Status Siaga Satu Dicabut

Redaksi LombokPost

Tetaplah Akur Zaitun! Fauzan Fokus Bangun Industri, Sumiatun Janji Kembangkan Pariwisata

Redaksi LombokPost

Puluhan Petugas KPPS dan PPS “Tumbang”

Redaksi LombokPost

13 Ahli Waris Non ASN Kemensos RI Terima Santunan BPJSTK

Redaksi Lombok Post

Jalan Pakuan Nyaris Putus

Redaksi LombokPost

PSU Digelar di Hari Terakhir Pleno PPK

Redaksi LombokPost