Lombok Post
Sumbawa

PPK Dilatih Teknis Pemungutan Suara

BIMTEK: Para anggota PPK se-Kabupaten Sumbawa mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pemungutan suara yang digelar KPU Sumbawa di Hotel Sernu Sabtu lalu (23/3).

SUMBAWA-Anggota PPK se-Kabupaten Sumbawa, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terkait prosedur dan mekanisme pemungutan suara di Hotel Sernu yang dilaksanakan KPU Sumbawa, Sabtu lalu (23/3). Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumbawa Aryati mengatakan, dalam kegiatan ini, PPK diberikan pemahaman terkait prosedur, tata kerja dan mekanisme perhitungan suara. “Juga pemahaman terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan,” ujar Aryati.

Kegiatan ini bertujuan agar PPK bisa lebih profesional dalam bekerja. Dalam kegiatan ini, pihaknya memberikan penekanan terkait regulasi yang membedakan proses pemungutan suara pada pemilu 2014 dan 2019. Dicontohkan, saat ini, ada aturan bahwa pemilih yang datang ke TPS harus menunjukkan KTP elektronik atau identitas lain. Adapun identitas lain yang dibawa dibatasi regulasinya. Antara lain, suket, kartu keluarga, passport atau SIM. Kemudian untuk pemilih yang masuk dalam DPTb, harus menunjukkan formulir A5 pindah memilih. Juga harus menunjukkan KTP elektronik atau identitas lainnya.

Sementara pemilih yang masuk kategori DPK, adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, adalah masyarakat yang benar-benar merupakan warga desa atau kelurahan setempat. Juga memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Nantinya, masyarakat ini akan dilayani dengan menunjukkan KTP elektronik,” jelasnya.

Aryati mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga menekankan, sistem menyalurkan hak pilih, berbasis daerah pemilihan (dapil). Jika masyarakat berasal dari daerah pemilihan lain, maka akan mendapatkan surat suara sesuai dengan dapilnya. Pemilih juga tidak boleh membawa handphone ke dalam bilik suara.

Pihaknya juga berharap tidak terjadi pemungutan suara ulang (PSU). Dalam hal ini, PSU bisa dilakukan jika pembukaan kotak suara atau sertifikat pemungutan suara tidak dibuka sesuai dengan prosedur. Apabila anggota KPPS merusak surat suara, menandai surat suara, mendorong pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya, maka PSU bisa dilakukan.

“Jika ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT atau DPTb tapi dipersilakan untuk menyalurkan gak pilihnya, maka PSU juga bisa dilakukan,” paparnya. (run/r3) 

Berita Lainnya

Jembatan Brang Punik Kembali Putus

Redaksi LombokPost

Pemerintah KSB Bangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Redaksi LombokPost

Dua Jembatan Limpas Bakal Ditingkatkan

Redaksi LombokPost

Kemendes PDTT Gelar Festival Paranata Adat

Redaksi LombokPost

Dikes Sumbawa Tangani Dua Pasien HIV

Redaksi LombokPost

Penyimpangan Tender Gudang Garam Makin Terkuak

Redaksi LombokPost

Sumbawa Usulkan Penambahan P3K

Redaksi LombokPost

Listrik Padam Akibat Ujicoba Mesin PLTMG

Redaksi LombokPost

Bawaslu Sumbawa Limpahkan Dua Kasus ke Kepolisian

Redaksi LombokPost