Lombok Post
Metropolis

Akibat Terlalu Banyak Janji! Rp 476 Miliar Jadup Belum Dibayar

BELUM TERIMA JADUP: Ustad Halid Sukri, mengajar muridnya mengaji di RISHA miliknya yang sudah selesai dibangun di Dusun Kekait 1, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, beberapa waktu lalu. Saat ini, H Sukri tinggal menunggu pencairan uang Jadup yang dijanjikan pemerintah.

MATARAM-Perbaikan rumah korban gempa NTB sudah mulai berjalan bagus. Sayangnya, bantuan jaminan hidup (Jadup) yang harusnya diterima korban gempa sampai saat ini belum disalurkan. Padahal Jadup dijanjikan Kementerian Sosial sejak gempa Agustus 2018 silam.

Total keseluruhan nilai Jadup yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp 476,2 miliar lebih. Terdiri dari usulan pembayaran Jadup tahap pertama Rp 11,5 miliar untuk 19.099 jiwa, dan Jadup tahap kedua 774.449 jiwa senilai Rp 464,7 miliar.

Dana Jadup merupakan jaminan sosial yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada para korban gempa yang rumahnya rusak berat. Nilai bantuannya Rp 10 ribu per jiwa per hari. Selama dua bulan. Sehingga masing-masing orang mendapatkan Rp 600 ribu untuk 60 hari.

Bantuan itu sudah dijanjikan sejak mantan Menteri Sosial Idrus Marham saat pertama kali mengunjungi Lombok tahun 2018 silam. Namun, sampai sang menteri terjerat kasus pidana korupsi, dana itu tidak kunjung cair.

Sekarang Menteri Sosial dijabat Agus Gumiwang Kartasasmita, bantuan Jadup kabarnya sudah diusulkan. Namun belum terealisasi. Terakhir, karena dana Kemensos terbatas, Jadup akan menggunakan dana siap pakai (DSP) di BNPB. Diusulkan melalui Kementerian Keuangan.

Fakta ini seakan membuka kebiasaan buruk pemerintah pusat. Terlalu banyak berjanji. Bahkan, seringkali mengumbar janji dulu, masalah ketersediaan dana dicek belakangan.

Saat janji ini diumbar, Jadup tahap pertama senilai Rp 11,5 miliar ditarget cair triwulan I 2019. Namun Jadup rupanya belum cair juga. Kini karena tidak bisa menggunakan DSP, Kemensos kembali mengajukan ke Kementerian Keuangan langsung. Belum ada kepastian apakah dana itu disetujui atau tidak.

Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik menjelaskan, karena BNPB tidak mengelurkan DSP untuk Jadup, maka Kemensos langsung mengusulkan pencairan ke Kementerian Keuangan. Ia hanya bisa menunggu, Pemda tidak bisa ikut campur urusan antar kementerian/lembaga di pusat.

”Hasilnya dari Kementerian Keuangan saya belum dapat informasi juga,” kata Khalik.

Karena Kemensos masih mengusulkan pencairan Jadup tahap pertama, maka Pemprov belum berani memasukkan data Jadup tahap kedua. Tugas Pemprov dan Pemda sebenarnya sudah selesai. Daerah dalam hal ini hanya membantu pendataan, mereka sudah verifikasi dan validasi data.

Masalah pencairan dana semuanya jadi kewenangan Kemensos, BNPB, dan Kementerian Keuangan. ”Kalau ini (tahap pertama) sudah ada realisasi, baru kami berani validasi tahap kedua itu,” katanya.

Bila merunut pada perintah kepala negara, mereka meminta dana itu segera dicairkan. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam beberapa kali rapat di Jakarta meminta secepatnya dicairkan. Sebab awalnya sudah disepakati Jadup menggunakan DSP.

Terpisah, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasminta yang dikonfirmasi Lombok Post menjelaskan, bantuan Jadup baru disalurkan ketika sudah selesai masa transisi darurat bencana. Sementara masa transisi darurat di NTB baru berakhir 12 April mendatang. Selama masa transisi darurat diasumsikan, pemenuhan kebutuhan dasar masih dipenuhi pemerintah daerah.

Jadup juga baru diberika ketika korban gempa sudah masuk hunian sementara (Huntara). Tapi dalam skema penanganan korban gempa di NTB tidak menggunakan Huntara, langsung dibangunkan hunian tetap (Huntap).

Berbeda seperti di Palu, Sulawesi Tengah, skemanya warga dibuatkan Huntara. Sehingga Jadup diberikan tanpa menunggu masa transisi darurat bencana selesai. ”Jadi ini ada dua hal yang beda,” jelasnya.

Uang Jadup menurutnya sudah ada di Kementerian Keuangan. Usulan tahap pertama bagi 19.099 jiwa sudah siap dicairkan. ”Tapi kan ada aturan,” tandasnya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Buat Wisata Kuliner Ikan di Sekarbela

Redaksi LombokPost

Muhir Keok, Malik Melenggang

Redaksi LombokPost

Jadup Mulai Ada Titik Terang

Redaksi LombokPost

Aneh, Usulan Perda Koperasi Dihapus Begitu Saja

Redaksi LombokPost

Zohri Kembali Pertajam Rekor Jadi 10,13 Detik

Redaksi LombokPost

Partai Beringin Panas Dingin

Redaksi LombokPost

Gubernur Bantah Ucapkan Selamat kepada Calon Presiden Tertentu

Redaksi LombokPost

Gubernur Zul Yakin Jokowi Tak Cuekin NTB

Redaksi LombokPost

Kebutuhan Uang Selama Ramadan Rp 2,9 Triliun

Redaksi LombokPost