Lombok Post
Headline Kriminal

Kasus LCC Makin Terang

KLARIFIKASI: Mantan Dirut PT Tripat Ikhsan Karyawan Amin ke luar dari gedung Kejati usai menjalani klarifikasi terkait dugaan korupsi pengelolaan aset Lobar, kemarin

MATARAM-Penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan aset Lombok Barat (Lobar) digeber Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pemeriksaan dilanjutkan dengan mengklarifikasi Ikhsan Karyawan Amin, kemarin (25/3).

Ikhsan merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Tripat sebelum Lalu Azril Sopandi. Dia menjabat dari 2008 hingga Juni 2012. Saat Ikhsan menjabat, BUMD Lobar tersebut berubah badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

”Setelah satu tahun Zaini (Zaini Arony, Red) jadi bupati, saya ubah bentuk badan hukum lewat proses peraturan daerah,” kata Ikhsan, kemarin.

Perubahan badan hukum tersebut disahkan pada 2010. Ikhsan mengatakan, klarifikasinya kemarin terkait hal tersebut. Juga mengenai penyertaan modal dari Pemkab Lobar ke PT Tripat yang mengiringi perubahan badan hukum.

Penyertaan modal juga dituangkan dalam perda. Ikhsan menyebut Perda Nomor 7 Tahun 2010. Dalam beleid tersebut disebutkan, penyertaan modal pemerintah berupa akumulasi dana dari 1996, ketika Tripat masih mengelola Taman Narmada.

”Dan, tanah 8 hektare yang lokasinya di Desa Gerimax. Itu masuk juga penyertaan modal pemkab,” tuturnya.

Kemudian, masih di tahun yang sama, terbit Perda Nomor 8 Tahun 2010 mengenai penyertaan modal pemerintah kepada BUMD. Salah satunya untuk PT Tripat. Jika di perda sebelumnya modal tanah seluas 8 hektare, di Perda Nomor 8 bertambah menjadi 8,4 hektare.

”Ada juga uang sebanyak Rp 360 juta,” ujarnya.

Hanya saja, penyerahan aset tersebut hanya bersifat de jure, kata Ikhsan. Cuma tertuang dalam perda saja. Hingga Ikhsan lepas jabatan sebagai dirut, serah terima aset belum dilakukan Pemkab Lobar dan PT Tripat.

”Memang di perda ada disebutkan disertakan modal (tanah), tapi belum ada serah terima,” terang dia.

Tak dilakukannya serah terima, disebabkan adanya gugatan dari masyarakat yang mengklaim tanah tersebut. Ikhsan pun mengetahui persoalan itu. Karena alasan itu pula, Ikhsan mengaku PT Tripat belum berani menggarap aset milik pemkab.

”Kita tidak bisa buat apa-apa karena bermasalah. Belum bisa kita utak-atik,” terang dia.

Apakah LCC sudah ada dalam rencana saat penyertaan modal? Mengenai ini, Ikhsan menyebut tak pernah ada rencana untuk membangun mall. PT Tripat saat itu ingin membangun wisata air.

”Dulu malah mau buat waterpark. Tidak ada (mau) bangun mall,” ungkapnya.

Setelah lengser, Ikhsan mengaku tidak terlibat MoU antara PT Tripat, Pemkab Lobar, dan PT Bliss untuk membangun LCC. Dia hanya mengetahui ada penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan di Senggigi terkait itu.

Begitu juga dengan persoalan agunan atas aset. Ikhsan mengutarakan hal serupa. Meski demikian, dia menyebut bahwa mengagunkan aset tidak diperbolehkan. ”Itu jelas tidak boleh. Kewenangan hanya PT Tripat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola (aset),” tandas dia.

Sementara itu, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, penyelidikan terhadap kasus tersebut masih dilakukan. Penyelidik juga terus memanggil pihak terkait dalam rangka klarifikasi.

”Masih klarifikasi kita lakukan ke beberapa orang,” kata Dedi singkat.

Dalam kasus ini, penyelidik mendapatkan bukti aset seluas 8,4 hektare di Desa Gerimax, Kecamatan Narmada, digadaikan PT Tripat. Proses gadai dengan agunan tanah tersebut, dikuasakan kepada PT Bliss yang mengelola LCC.

Tanah negara yang diagunkan dinilai penyelidik masuk kategori melawan hukum. Dari sejumlah aturan yang penyelidik jadikan rujukan, tidak ada ketentuan untuk memperbolehkan tanah milik negara diagunkan.

Aset tersebut diketahui masuk dalam penyertaan modal Pemkab Lobar kepada PT Tripat. Proses penyerahan aset kepada PT Tripat, melalui mekanisme yang benar. Namun, PT Tripat menyalahgunakan pengelolaan aset ketika dalam penguasaannya.

PT Tripat diketahui memberi kuasa kepada PT Bliss untuk mengagunkan aset. Proses tersebut disertai dengan perjanjian. Salah satu poinnya adalah, jika tidak bisa menebus maka aset bisa berpindah tangan. Nilai agunannya diketahui mencapai Rp 95 miliar.

Agunan sejumlah Rp 95 miliar bernilai hampir empat kali lipat dari perkiraaan harga aset tersebut. Ada dua jenis modal yang diserahkan pemkab ke PT Tripat. Yakni, berupa tanah seluas 8,4 hektare senilai Rp 22,33 miliar dan uang sebesar Rp 1,7 miliar lebih.(dit/r2)

Berita Lainnya

Tenaga Pemetaan BPS Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Siswa BLK Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi Lombok Post

Saksi Akui Laporan Proyek Fiktif

Redaksi LombokPost

Status Siaga Satu Dicabut

Redaksi LombokPost

Tetaplah Akur Zaitun! Fauzan Fokus Bangun Industri, Sumiatun Janji Kembangkan Pariwisata

Redaksi LombokPost

Puluhan Petugas KPPS dan PPS “Tumbang”

Redaksi LombokPost

13 Ahli Waris Non ASN Kemensos RI Terima Santunan BPJSTK

Redaksi Lombok Post

Jalan Pakuan Nyaris Putus

Redaksi LombokPost

PSU Digelar di Hari Terakhir Pleno PPK

Redaksi LombokPost