Lombok Post
Tanjung

Masa Jabatan Anggota BPD Diperpanjang

RAPAT BPD: Perwakilan 10 desa persiapan saat mengikuti rapat bersama Komisi I di ruang rapat paripurna DPRD KLU, kemarin (25/3).

TANJUNG-Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang perpanjangan masa jabatan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah desa.  Sebenarnya masa jabatan BPD tersebut berakhir jelang pemilihan kepala desa (pilkades) pada Oktober mendatang. Namun diperpanjang agar anggota BPD saat ini bisa ikut menyukseskan pilkades serentak.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) KLU H Kholidi Halil menerangkan, anggota BPD yang berakhir masa jabatannya sudah diberikan SK perpanjangan masa jabatan. BPD sangat dibutuhkan untuk membentuk panitia pilkades serentak Oktober mendatang.

“Kita sudah sepakati anggota BPD yang sekarang ini yang akan membentuk panitia pilkades,” terangnya usai pertemuan dengan perwakilan kades dan BPD di ruang rapat paripurna DPRD Lombok Utara, kemarin (25/3).

Kabag Hukum Setda KLU Raden Eka Asmarahadi mengungkapkan, anggota BPD bisa diperpanjang masa jabatannya paling lama satu tahun. Anggota BPD ini memiliki hak dan kewenangan sama dengan anggota BPD definitif.

“Sebab tidak ada nomenklatur yang mengatur Plt atau Pjs atau penjabat BPD. Dengan demikian anggota BPD yang diperpanjang ini diberikan kewenangan untuk membentuk panitia pilkades,” ungkapnya.

Menurutnya, perpanjangan masa jabatan anggota BPD ini dilakukan karena, waktu yang dibutuhkan untuk menggelar pemilihan anggota BPD yang baru terlalu singkat. Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2016 tentang BPD dan Perda BPD, ditegaskan enam bulan sebelum berakhir masa jabatan BPD atau tiga bulan sebelumnya sudah terpilih anggota BPD yang baru.

“Kalau mengikuti tenggat waktu itu tidak cukup. Apalagi anggota BPD yang sekarang sedang menyusun Perbup BPD,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto mengaku sepakat dengan dikeluarkannya SK perpanjangan pengurusan BPD. Sehingga BPD tidak perlu berburu-buru melakukan berbagai tahapan Pilkades serentak. Sebab, jika menunggu perbup tentu membutuhkan waktu dan pertimbangan juga sudah dijabarkan di perda yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

“Kita lebih baik memberikan SK diperpanjang sampai berakhir masa jabatannya,” pungkasnya. (fer/r3)

Berita Lainnya

PLN Nusra Serahkan Ambulans

Redaksi LombokPost

Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Logistik Tiba, PSU Siap Digelar di Kecamatan Tanjung

Redaksi LombokPost

DP2KBPMD Gelar Lomba TTG

Redaksi LombokPost

DLHPKP Canangkan Gerakan “Gemar Membatik”

Redaksi LombokPost

Sekda Dukung Razia ASN

Redaksi LombokPost

Bupati Terima Rombongan LAN RI

Redaksi LombokPost

PSU Rentan Money Politic

Redaksi LombokPost

Tarif Cidomo di Tiga Gili Bakal Diatur

Redaksi LombokPost