Lombok Post
Sumbawa

Kemendes PDTT Gelar Festival Paranata Adat

FESTIVAL: Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu, Aisyah Kamawati, dan Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah saat membuka Festival Paranata Adat Sabtu lalu (30/3).

SUMBAWA-Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik dan Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali melanjutkan kegiatannya di Sumbawa. Sabtu lalu (30/3) kementerian menggelar festival pranata adat untuk perdamaian desa di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun ini, Kabupaten Sumbawa menjadi kabupaten pembuka gelaran festival adat tersebut. Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Lape. Festival tersebut dihadiri pejabat Kabupaten Sumbawa, tokoh adat, pemuda dan masyarakat setempat.

Sekjen Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan, festival pranata adat ini digelar dalam rangka perdamaian desa. Adat istiadat di nusantara memiliki semacam kekuatan untuk melakukan semacam kohesi sosial.

“Yakni  bagaimana  menemukan suatu formula sendiri, ketika ada konflik terjadi di tengah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa pertimbangan mengapa Kemendes memilih Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi digelarnya kegiatan tersebut. Salah satunya Sumbawa masih masuk dalam kelompok daerah tertinggal. Daerah tertinggal dinilainya memiliki potensi konflik lebih besar dibanding daerah yang lebih maju. Apalagi Sumbawa memiliki keragaman suku.

“Namun konflik di Sumbawa dapat ditekan karena mereka memiliki pranata adat. Pranata adat inilah yang nanti akan kita kemas, kita coba dorong menjadi sebuah lembaga adat yang  memang mampu menjadi semacam arena tempat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terkait dengan masyarakat di tingkat bawah,” katanya.

Disampaikan, dari Sumbawa, daerah lain bisa melihat aneka perbedaan bukan sesuatu yang menjadi persoalan. Bahkan Sumbawa memiliki semacam sistem bagaimana mengolah perbedaan itu dalam rangka melaksanakan pembangunan yang ada di wilayahnya.

“Sumbawa bisa menjadi contoh mengolah perbedaan menjadi persatuan,” jelasnya.

Secara umum katanya, selama ini, konflik sosial berujung kepada sebuah kekerasan yang akhirnya menimbulkan korban. Itu terjadi karena sering dimasuki kepentingan-kepentingan dari luar. Masyarakat sebetulnya sejak bertahun-tahun memiliki satu mekanisme untuk menemukan solusi secara adat. Dan inilah yang menjadi hakekat dari undang-undang desa.

“Singin dari Sumbawa ini akan menjadi media pembelajar, bagaimana penguatan masyarakat pranata adat untuk menjamin keberlangsungan perdamaian di tingkat masyarakat,” ujarnya.

Hal serupa diutarakan Dirjen  Pembangunan Daerah Tertentu Aisyah Kamawati. Menurutnya kegiatan ini bisa direflikasi oleh daerah lain. Baik di level desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

“Ini sudah tahun kedua. Setiap  tahun kami lakukan peningkatan. Yang pasti semua kabupaten yang termasuk daerah rawan  konflik maupun pasca konflik, akan kami lakukan kegiatan seperti ini,” imbuhnya.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekjen Kemendes PDT dan Transmigrasi Anwar Sanusi yang ditandai dengan Baguntung Ramai didampingi Wakil Bupati Sumbawa H. Mahmud Abdullah. Hadir pula Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu Aisyah Kamawati, anggota DPR RI Syafruddin dan sejumlah pejabat pusat. Dalam acara pembukaan juga ditampilkan kesenian Sumbawa yakni tarian dan sakeco. Selain itu juga disuguhkan sejumlah permainan rakyat, seperti karaci, dan lainnya. (en/r3)

Berita Lainnya

Jembatan Brang Punik Kembali Putus

Redaksi LombokPost

Pemerintah KSB Bangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Redaksi LombokPost

Dua Jembatan Limpas Bakal Ditingkatkan

Redaksi LombokPost

Dikes Sumbawa Tangani Dua Pasien HIV

Redaksi LombokPost

Penyimpangan Tender Gudang Garam Makin Terkuak

Redaksi LombokPost

PPK Dilatih Teknis Pemungutan Suara

Redaksi LombokPost

Sumbawa Usulkan Penambahan P3K

Redaksi LombokPost

Listrik Padam Akibat Ujicoba Mesin PLTMG

Redaksi LombokPost

Bawaslu Sumbawa Limpahkan Dua Kasus ke Kepolisian

Redaksi LombokPost