Lombok Post
Sumbawa

Pemerintah KSB Bangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

PENCANANGAN: Bupati KSB HW Musyafirin saat pencanangan zona integritas bersama Wabup Fud Syaifuddin, Kapolres AKBP Mustofa, Dandim 1628/Sumbawa Barat Letkol CZI Eddy Oswaronto dan Sekda H Abdul Azis kemarin (1/4).

TALIWANG-Untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Graha Fitrah, KTC, kemarin (1/4). Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Fud Syaifuddin, anggota Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan instansi vertikal, camat, lurah, kepala desa, ASN, anggota, dan agen gotong royong.

Pembangunan ZI diawali dengan pelantikan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. Tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 527 Tahun 2019 tentang Tim Kerja  Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah KSB. Dilanjutkan dengan pembacaan tujuh ikrar zona integritas yang dipimpin Sekretaris Daerah KSB H Abdul Azis diikuti seluruh Kepala OPD dan ASN yang hadir. Kemudian dilakukan penandatanganan piagam pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM oleh bupati dan pejabat lainya.

Bupati KSB HW Musyafirin dalam sambutannya mengatakan, 1 April merupakan babak baru birokrasi Pemerintah KSB. Melalui pencanangan pembangunan ZI, maka pelayanan kepada masyarakat mutlak diberikan dengan baik, bersih, transparan dan akuntabel guna mewujudkan Pemerintah KSB WBK dan WBBM.

Setelah pencananganan di tingkat kabupaten, dalam waktu yang tidak terlalu lama dilakukan pencanangan ZI di masing-masing unit kerja hingga ke tingkat bawah. “Apabila ada yang menyimpang, menciderai ZI, akan segera ditata, diperbaiki dan dibasmi,” kata bupati.

Setelah pencanangan, disiplin ASN harus ditingkatkan. Disiplin adalah awal kesuksesan. Termasuk dalam mewujudkan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) harus diawali dari disiplin. Termasuk menciptakan WBK dan WBBM dan lainnya.

“ASN harus membangun inovasi untuk memperbaiki, mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” ajaknya.

Bupati menambahkan, tanggal 31 April mendatang merupakan batas akhir pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Jika ada pejabat Pemerintah KSB sampai hari ini belum melaporkan, sekda diminta menonjobkan pejabat tersebut.

Tahun lalu, KSB mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena kepatuhan pelaporan LHKPN. “Kalau sekarang ada pejabat yang merusak maka lebih baik diberi sanksi,” tegasnya. (Humas & Protokol/Adv)

Berita Lainnya

HUT RI, Enam Napi Langsung Bebas

Redaksi Lombok Post

Sejumlah Taman Dibiarkan Terbengkalai

Redaksi Lombok Post

Petani Keluhkan Anjloknya Harga Garam

Redaksi Lombok Post

Jembatan Kananta Masuk Prioritas Provinsi

Redaksi Lombok Post

BUMDes Didorong Lahirkan Produk Unggulan

Redaksi Lombok Post

Anggota Dewan Terpilih Ditetapkan

Redaksi Lombok Post

Lakalantas di Jalur Baru, Tiga Orang Meninggal

Redaksi Lombok Post

Sejumlah Perda Bakal Direvisi

Redaksi Lombok Post

Hendak Pesta Komix, Empat Pelajar Diamankan

Redaksi Lombok Post