Lombok Post
Giri Menang Headline

Bupati Bilang Tak Masuk Akal, Terkait Tuntutan Tambahan ADD

H Fauzan Khalid

GIRI MENANG-Tuntutan puluhan Kepala Desa (Kades) kepada Pemkab Lombok Barat (Lobar) saat mendatangi Kantor DPRD Lobar, Kamis (11/4) lalu mendapat tanggapan Bupati Fauzan Khalid. Ia merasa heran dengan logika para Kades yang meminta anggaran mencapai Rp 119 miliar. Untuk tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Lobar.

“Kalau begitu nanti saya bersama bupati se-NTB juga mau demo gubernur minta anggaran,” bukanya tersenyum kepada wartawan menanggapi tuntutan Kades usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Pemda Lobar, kemarin (12/4).

Fauzan menegaskan, menyusun anggaran bukan seperti membagi-bagikan uang. Ada tahapan pembahasan penyusunan anggaran didasarkan dari RPJMD, RPJMN, RPJM Provinsi, hingga kabupaten. “Bahkan ada seharusnya RPJMDes. Ini yang kemudian harus disinergikan. Menjadi bupati itu bukan bagi-bagi uang. Kalau kita bagi-bagi uang enak sekali jadi bupati,” ungkapnya.

Fauzan menegaskan dirinya bukan tidak setuju terhadap usulan dan tuntutan para Kades. Ia hanya mempertanyakan bagaimana logika para Kades yang menuntut tambahan anggaran ADD untuk dibagikan kepada 119 desa masing-masing Rp 1 miliar. “Kalau modelnya bagi-bagi seperti itu. Tinggal saya duduk kemudian bagi anggaran untuk desa. Nanti Kadus juga kemudian menuntut ke Kades minta anggaran,” lanjutnya.

Ia memaparkan pendistribusian ADD dengan standar minimal 10 persen itu didasarkan pada kemampuan anggaran. Tidak bisa serta merta para Kades meminta ADD dari APBD melebihi jumlah 10 persen yang dimaksud. Karena pendistribusian anggaran belanja modal harus sesuai dengan RPJMD. Untuk menentukan mana skala prioritas.

“Kemudian nanti adil tidak kalau saya kasih misalnya desa yang penduduknya kecil sama dengan desa lain yang lebih besar jumlah penduduknya. Nanti protes lagi,” ketusnya. “Kalau logika kepala desa saya ikuti, gampang jadi bupati. Nanti bupati minta ke provinsi, dan provinsi ramai-ramai minta uang di pusat,” imbuhnya.

Sebelumnya, puluhan Kades menuntut tambahan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Karena selama ini mereka menilai APBD Lobar tidak berpihak kepada masyarakat desa. Menyusul program hasil Musrenbang yang diberikan Pemerintah Kabupaten tidak pernah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

“Dalam Musrenbang juga kami harus berkelahi antar Kades berebut program. Maka kami minta APBD Kabupaten Lobar itu harus dikembalikan ke desa. APBD itu bukan hanya milik dewan, dinas atau bupati. Itu juga milik desa,” ujar Kades Bagik Polak M Amir Amraen mewakili kades lainnya.

Sehingga para Kades menuntut anggaran Rp 119 miliar dengan rincian masing-masing Rp 1 miliar untuk satu desa. Dimana, dari anggaran Rp 1 miliar itu diberikan untuk tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 500 juta. Sisanya sebesar Rp 500 juta akan disalurkan dalam bentuk program yang bisa dieksekusi oleh dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lobar. (ton/r8)

Berita Lainnya

Kelelahan, Enam PPS Tumbang

Redaksi LombokPost

PKS Klaim Raih Kursi di Semua Dapil

Redaksi LombokPost

SMK Plus Nurul Hakim Pelopori Ecobricks

Redaksi LombokPost

Ini Masukan TGH Muharar! Terkait Pergantian Sekda Lobar

Redaksi LombokPost

PSU Rentan Money Politic

Redaksi LombokPost

Kinerja Dewan Mengecewakan, Pembahasan Raperda Sangat Minim

Redaksi LombokPost

Telkomsel Optimalkan Jaringan di Lebih dari 1.400 Titik Penting

Redaksi Lombok Post

Pak Camat Sabar Dulu Ya! Terkait Pengadaan Truk Sampah

Redaksi LombokPost

Perbaikan Jalan Gunakan Dana Tak Terduga!

Redaksi LombokPost