Lombok Post
Giri Menang

Jadup Masih Belum Jelas

Hj Ni Made Ambaryati

GIRI MENANG-Realisasi bantuan Jaminan Hidup (Jadup) untuk korban gempa di Lombok Barat (Lobar) kian tak jelas. Belum ada informasi pasti mengenai kapan bantuan itu bisa dicairkan. “Sampai sekarang belum cair. Makanya kami berharap pemerintah bisa merealisasikan apa yang sudah dijanjikan,” ujar Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Sahril kepada Lombok Post, kemarin (12/4).

Ia melihat pemerintah terkesan tidak serius dengan komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Khususnya warga yang menjadi korban gempa. Janji bantuan Jadup dilontarkan sejak Agustus 2018 silam, namun hingga April 2019, belum juga ada kejelasannya.

“Saat ini masyarakat tengah fokus membangun rumahnya kembali. Jadi mereka tidak bisa bekerja. Tolonglah bantuan Jadup korban gempa itu bisa diberikan,” pinta Sahril.

Ada sekitar 600 lebih rumah yang rusak berat di Desa Jeringo. Dengan ribuan jiwa warga kini sangat membutuhkan dana bantuan Jadup tersebut. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Lobar Hj Ni Made Ambaryati mengaku pihaknya sudah mendata nama warga yang kemudian diusulkan ke pusat. Agar bisa menerima bantuan Jadup.

“Sudah kami serahkan sebagian nama warga yang berhak menerima Jadup. Cuma dananya memang dikatakan tidak ada di Kemensos tetapi di BNPB,” akunya kepada Lombok Post. Terdapat ribuan warga korban gempa yang telah didata pihak Dinas Sosial Lobar by name by address untuk diusulkan menerima bantuan Jadup. Itu dikhususkan bagi warga yang rumahnya rusak berat. Hanya saja, informasi yang ia terima, warga yang akan menerima Jadup terlebih dulu harus menyelesaikan rumah yang terdampak gempa. Setelah ditempati baru bisa diberikan Jadup. “Ya, itu informasi yang kami terima,” ungkapnya.

Karena belum adanya kejelasan mengenai bantuan Jadup untuk korban yang telah diusulkan, maka pendataan saat ini belum dilanjutkan kembali. Terlebih, tidak ada anggaran yang disiapkan untuk petugas di Dinas Sosial Lobar melakukan pendataan warga korban gempa penerima Jadup.

Sebelumnya Menteri Sosial Agus Gumiwang saat berkunjung ke Lombok Post mendampingi Presiden Joko Widodo mengaku penyaluran Jadup menunggu sampai masa transisi darurat berakhir. “Karena masa transisi darurat belum selesai, logikanya bantuan sandang pangan harus diberikan oleh pemerintah daerah. Jadup bisa diberikan kalau masa transisi darurat sudah berakhir atau korban gempa sudah masuk Huntara,” ujar dia akhir Maret lalu.

Sayangnya, di NTB dikatakannya tidak ada pembangunan Huntara dari pemerintah. Sehingga bantuan belum bisa diberikan. Berbeda dengan korban gempa di Sulawesi Tengah yang pascagempa sudah mendapatkan bantuan Huntara. “Di sini kan tidak ada huntara. Makanya belum dikasih. Uangnya sudah ada di Kementerian Keuangan. Sebanyak 19 ribu jiwa sudah di verifikasi (untuk mendapatkan bantuan),” tandasnya. (ton/r8)

Berita Lainnya

Kelelahan, Enam PPS Tumbang

Redaksi LombokPost

PKS Klaim Raih Kursi di Semua Dapil

Redaksi LombokPost

SMK Plus Nurul Hakim Pelopori Ecobricks

Redaksi LombokPost

Ini Masukan TGH Muharar! Terkait Pergantian Sekda Lobar

Redaksi LombokPost

Pak Camat Sabar Dulu Ya! Terkait Pengadaan Truk Sampah

Redaksi LombokPost

Perbaikan Jalan Gunakan Dana Tak Terduga!

Redaksi LombokPost

Gubernur: Jangan Ada Dendam Politik!

Redaksi LombokPost

Ketika Ibu Bupati Lobar Teteskan Air Mata Melihat Anaknya Dilantik

Redaksi LombokPost

Pulang Kerja, Satpam Meregang Nyawa

Redaksi LombokPost