Lombok Post
Giri Menang

Kades Sesalkan Pernyataan Bupati Fauzan

BERI PENJELASAN: Kepala Desa Bagik Polak Amir Amraen menunjukkan catatan mengenai regulasi yang mengatur tuntutan Kades untuk tambahan ADD di kediamannya kemarin

GIRI MENANG-Sejumlah kepala desa di Lombok Barat (Lobar) berontak. Menyusul pernyataan Bupati Lobar H Fauzan Khalid yang menganggap tuntutan para kades tidak masuk akal.

“Ini bukan bagi-bagi. Kami meminta anggaran sesuai dengan regulasi yang ada. Kami tidak mungkin meminta jika tidak sesuai regulasi yang ada,” jelas Kepala Desa Bagik Polak Amir Amraen, kemarin (14/4).

Tuntutan para kades, terang dia, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 96. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dalam APBD untuk ADD setiap tahunnya. Dimana jumlah ADD paling sedikit 10 persen dari jumlah dana perimbangan dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dari informasi yang diterima para Kades, terdapat sekitar Rp 490 miliar dana perimbangan yang bisa digunakan Pemkab Lobar dalam APBD. Inilah yang membuat mereka meminta tambahan ADD Rp 1 miliar untuk masing-masing desa. Totalnya mencapai Rp 119 miliar mengingat jumlah desa yang ada sebanyak 119 desa.

“Jadi permintaan kami masuk akal. Karena selama ini kan ADD yang diberikan itu hanya batas minimal 10 persen itu. Belum mencapai angka menengah apalagi maksimal,” jelasnya.

Padahal dana perimbangan tersebut telah tersedia di APBD Lobar. Sehingga, para kades meminta itu bisa didistribusikan untuk pembangunan yang ada di desa. Dengan mekanisme 50 persen dari Rp 1 miliar untuk tambahan ADD dan sisanya disalurkan melalui program di OPD.

“Justru kami mempertanyakan apa alasan pak bupati tidak mau. Karena uangnya ada, dan regulasi membolehkan. Jangan-jangan mereka tidak mau membagi karena takut uangnya berkurang,” sesalnya.

Senada dengan itu, Kades Montong Are Mudjitahid juga mengungkapkan para kades tidak meminta agar APBD dibagi-bagi seperti anggapan bupati. Ia menegaskan mereka hanya meminta penyelarasan. Bukan dibagi-bagi secara merata di semua desa.

“Karena selama ini banyak kebutuhan desa yang justru tidak sesuai dengan program yang diberikan OPD. Mereka hanya menaruh program tanpa menanyakan apakah desa itu butuh atau tidak,” akunya.

Sehingga ini yang membuat para kades berharap anggaran dari dana perimbangan bisa diberikan kepada pemerintah desa melalui tambahan ADD. Agar pemanfaatannya bisa lebih maksimal dan sesuai kebutuhan.

Kades Jeringo Sahril juga menambahkan pada prinsipnya pemerintah desa ingin meringankan beban bupati. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah kabupaten justru menolak atau mempertanyakan permintaan para kepala desa. “Kalau kemudian bupati menolak, ini yang justru dipertanyakan,” imbuhnya.

Sehingga, para Kades ini mengaku akan memperjuangkan tambahan ADD demi memperjuangkan nasib masyarakat desa. Mereka mengatakan tidak menutup kemungkinan menggerakkan staf desa hingga masyarakat untuk memperjuangkan hal ini.

Sebelumnya Bupati Lobar H Fauzan Khalid Fauzan menegaskan penyaluran anggaran bukan seperti membagi-bagikan uang. Ada tahapan pembahasan penyusunan anggaran didasarkan dari RPJMD, RPJMN, RPJM Provinsi, hingga kabupaten. “Bahkan ada seharusnya RPJMDes. Ini yang kemudian harus disinergikan. Menjadi bupati itu bukan bagi-bagi uang. Kalau kita bagi-bagi uang enak sekali jadi bupati,” ungkapnya. (ton/r8)

Berita Lainnya

Kelelahan, Enam PPS Tumbang

Redaksi LombokPost

PKS Klaim Raih Kursi di Semua Dapil

Redaksi LombokPost

SMK Plus Nurul Hakim Pelopori Ecobricks

Redaksi LombokPost

Ini Masukan TGH Muharar! Terkait Pergantian Sekda Lobar

Redaksi LombokPost

Pak Camat Sabar Dulu Ya! Terkait Pengadaan Truk Sampah

Redaksi LombokPost

Perbaikan Jalan Gunakan Dana Tak Terduga!

Redaksi LombokPost

Gubernur: Jangan Ada Dendam Politik!

Redaksi LombokPost

Ketika Ibu Bupati Lobar Teteskan Air Mata Melihat Anaknya Dilantik

Redaksi LombokPost

Pulang Kerja, Satpam Meregang Nyawa

Redaksi LombokPost