Lombok Post
Kriminal

Kejari Mataram Dorong Terciptanya Bale Damai

Ketut Sumedana

MATARAM-Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mendorong terciptanya Bale Damai. Konsep ini mendorong penyelesaian kasus pidana umum dengan upaya perdamaian tanpa harus berakhir di pengadilan.

Kajari Mataram Ketut Sumedana mengatakan, pendekatan Bale Damai menekankan agar terjadi keadilan bagi pelaku dan korban. Prosesnya dilakukan melalui dialog dan mediasi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

”Ini jadi jadi solusi dalam rangka menekan laju perkara yang maju ke pengadilan,” kata Sumedana.

Munculnya Bale Damai tak terlepas dari kondisi di lapangan. Sumedana mengatakan, banyaknya kasus yang naik ke pengadilan membuat kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) penuh. Kelebihan kapasitas yang membuat proses hukuman menjadi tidak manusiawi.

Bukan itu saja, banyaknya orang yang diproses hukum turut membebani anggaran negara. ”Rata-rata keluar biaya bisa sampai Rp 500 juta untuk satu bulan. Itu baru dari penanganan perkara di Kejari dan kewajiban Lapas Mataram memberi makan narapidana,” ujarnya.

Apa yang dilakukan Bale Damai tak jauh berbeda dengan prinsip restorative justice. Hanya saja, penerapan di lapangan masih belum maksimal.

Kata Sumedana, proses pendirian Bale Damai telah dimulai jajarannya. Nantinya, setiap Kasi di Kejari Mataram akan menjadi koordinator mediasi. Mewakili setiap kelurahan dan desa di wilayah hukum Kejari Mataram.

”Kalau ada masalah, mereka (Kasi) wajib datang ke lokasi. Bikin konsep perdamaian itu seperti apa,” tutur mantan jaksa KPK ini.

Bale Damai diharapkan bisa menjadi garda terdepan untuk penyelesaian perkara pidana. Tetapi, kata Sumedana, tidak semua perkara bisa diselesaikan di Bale Damai. Tim akan memilah perkara mana yang tidak berdampak luas dengan nilai kerugian yang kecil untuk didamaikan.

Untuk itu, Sumedana menyebut akan melibatkan Bupati dan Wali Kota. Keterlibatan kepala daerah diperlukan untuk adanya payung hukum penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.

”Jangka pendeknya itu ada keputusan Wali Kota dan Bupati. Setelah itu kita dorong untuk ada KUHAP,” pungkas dia.(dit/r2)

Berita Lainnya

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Cari Selamat, Maling Amatir Hianati Kawan

Dorfin Dituntut 20 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

Redaksi LombokPost

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

Redaksi LombokPost

Kadis Hingga Kades Terjerat Tipilu

Redaksi LombokPost

Curi Motor Guru “Bonus” Sebutir Peluru

Redaksi LombokPost

Dae Ade Tandatangan Kontrak, Dae Ferra Urus Proyek

Redaksi LombokPost