Lombok Post
Headline Selong

Pemprov Kurang Koordinasi, Proyek Pelebaran Jalan Ganggu Saluran Drainase

TURUN LANGSUNG: Bupati Lotim HM Sukiman Azmy sedang melihat langsung kondisi saluran drainase yang menyebabkan banjir di Lingkungan Batu Beleq, Kelurahan Rakam, Selong, kemarin (15/4).

SELONG-Bupati Lotim HM Sukiman Azmy mengeluhkan pemprov yang dianggap tidak berkoordinasi dengan pemkab. Keluhan tersebut diungkapkan akibat dari dua proyek pemprov yang menyebabkan mampetnya saluran drainase. Yakni, di Lingkungan Sandubaya, Kelurahan Sandubaya dan di Lingkungan Batu Beleq, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong.

“Itu yang saya keluhkan. Harusnya sebelum membangun, provinsi berkoordinasi dulu dengan kabupaten,” kata Sukiman saat mengunjungi langsung lokasi banjir di Lingkungan Batu Beleq, kemarin (15/4).

Banjir yang selalu terjadi bila hujan lebat turun disebabkan oleh perubahan saluran drainase akibat proyek pelebaran jalan. Saluran yang dulunya terbuka, sekarang jadi tertutup. “Yang dulunya lurus, sekarang dibengkokkan. Harusnya kalau dana proyek tidak cukup, bisa dikoordinasikan dengan kabupaten. Sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari seperti ini,” keluhnya.

Akibatnya, mau tidak mau, pihaknya akan melakukan pelebaran saluran drainase. Selain akibat dari proyek, Sukiman juga menyadari, persoalan banjir juga disebabkan oleh sudah parahnya dranaise di Kecamatan Selong. Sedimentasi menjadi masalah akut. Menurutnya, seharusnya saluran tersebut terbuka. “Solusinya adalah normalisasi,” terangnya.

Normalisasi akan dianggarkan dari APBD Perubahan. Menurutnya, melihat besarnya kebutuhan normalisasi yang membutuhkan perombakan ulang, pihaknya berharap mendapat bantuan dari provinsi dan pusat.  “Semua saluran di Selong akan dinormalisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kadis PUPR Lotim Tony Satria Wibawa menerangkan, pelebaran saluran di Kelurahan Sandubaya dan Rakam akan segera dilakukan. Ia menampik jika persoalan drainase disebabkan oleh belum adanya susunan aturan tata ruang yang jelas di Lotim. Melainkan disebabkan oleh banyak sampah di saluran. “Daerah resapan air kita juga kan sangat kurang,” terangnya.

Kata Tony, memang dalam pembangunan, provinsi kurang melakukan koordinasi. Sehingga apa yang menjadi persoalan di kemudian hari menjadi tanggungjawabnya selaku pelaksana teknis di lapangan. (tih/r5)

Berita Lainnya

Kelelahan, Enam PPS Tumbang

Redaksi LombokPost

PSU Rentan Money Politic

Redaksi LombokPost

Calon Pejabat Mulai Diseleksi

Redaksi LombokPost

Kinerja Dewan Mengecewakan, Pembahasan Raperda Sangat Minim

Redaksi LombokPost

Edukasi Warga lewat Game Android

Redaksi LombokPost

Telkomsel Optimalkan Jaringan di Lebih dari 1.400 Titik Penting

Redaksi Lombok Post

Gubernur: Jangan Ada Dendam Politik!

Redaksi LombokPost

Dikbud Gagalkan Pernikahan Dini Jelang UN

Redaksi LombokPost

Kepala Disnakertrans Paling Diminati

Redaksi LombokPost