Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

13 Ahli Waris Non ASN Kemensos RI Terima Santunan BPJSTK

SERAHKAN SANTUNAN: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (batik coklat) mendampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyerahkan santunan di sela-sela Rapat Kerja Nasional Kemensos RI yang diselenggarakan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/4).

JAKARTA-BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) menunaikan pembayaran hak Ahli Waris 13 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kemensos RI. Penyerahan manfaat diberikan di sela-sela Rapat Kerja Nasional Kemensos RI yang diselenggarakan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/4).

”Jumlah pegawai pemerintahan non ASN untuk TKSK sebanyak 7.014 orang ditugaskan di seluruh kantor Kementerian Sosial RI di Indonesia. Ini tercacat hingga Februari 2019,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

Pemberian santunan ini merupakan komitmen dan tanggung jawab yang dijalin dengan Kementerian Sosial RI. Khususnya dalam menjalankan amanah undang-undang memberikan perlindungan sosial bagi pekerja. Seperti diketahui sebelumnya, BPJSTK hadir melengkapi perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

Terhitung mulai Tahun 2029 nanti seluruh pegawai Non ASN, Aparatur Sipil Negara hingga TNI dan Polri akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan bergabungnya program perlindungan PT Tabungan Asuransi Pensiun (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi satu dengan perlindungan BPJSTK.

Hal ini merupakan amanah undang-undang yang harus diimplementasikan dengan baik bagi kesejahteraan pekerja. Dengan pengelolaan yang beranjak pada filosofi jaminan sosial nirlaba. Tidak lagi berorientasikan pada profit keuntungan seperti yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya. BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan kepastian perlindungan sesuai prinsip sistem jaminan sosial nasional seperti gotong royong, nirlaba, keterbukaan, nirlaba kepada seluruh pekerja Indonesia.

”Hal ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera,” jelasnya.

Pemberian santunan ini merupakan hak ahli waris. Santunan diberikan berupa manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diterima ahli waris Alfin Datu Adam. Nilai santunan sebesar Rp 169 Juta dan kepada 12 ahli waris penerima manfaat Jaminan Kematian(JKM) dengan total nilai sebesar Rp 288 Juta.

Santunan dari BPJSTK ini diberikan kepada tenaga honorer atau non ASN Kemensos RI. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2013, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial.

Tugas ini diberikan selama jangka waktu tertentu dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di setiap wilayah penugasan di kecamatan. TKSK ini memiliki tiga tugas pokok dalam kesehariannya yaitu sebagai koordinator, fasilitator, dan administrator.

Terhitung awal kepesertaan pada Maret 2018 hingga Maret 2019, BPJSTK telah membayarkan manfaat kepada peserta TKSK ini sebesar Rp 803 Juta. Dengan rincian sebesar Rp 600 Juta untuk pembayaran manfaat JKM dengan 25 kasus dan sisanya Rp 203 Juta untuk manfaat JKK dengan 4 kasus.

BPJSTK terus memperluas cakupan kepesertaannya di Indonesia terutama pegawai pemerintahan non ASN. Program perlindungan non ASN ini mencakupi perlindungan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Menjadi komitmen BPJSTK dalam mengimplementasikan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja. Khususnya pekerja dalam lingkungan pemerintahan yang belum tergolong dalam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI NO. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang RI NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penyerahan manfaat Jaminan Kematian diberikan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan beberapa pejabat Kemensos RI. Sementara Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pekerjaan TKSK tentunya memiliki risiko.

Dalam hal ini Kementerian Sosial RI telah bekerjasama dengan BPJSTK memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar mereka terlindungi dan memiliki rasa aman dalam pekerjaannya. Selanjutnya seluruh pekerja Sosial Non ASN yang berada dibawah Kementerian Sosial RI akan diberikan perlindungan JKK dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan. Seperti halnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pekerja sosial Non ASN lainnya.

”Kedepan kami akan memberikan perlindungan tersebut, agar merasa aman saat menjalankan tugas,” ujarnya. (nur/*)

Berita Lainnya

Menelusuri Penyebaran Islam di Pulau Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (2)

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Menelusuri Penyebaran Islam di Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (1)

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Zohri Spektakuler! Genggam Tiket ke Tokyo 2020

BNI Tebar 100 Ribu Bingkisan Ramadan

Hearing Buntu, Aldi Tempuh Jalur Hukum

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Alhamdulillah, Bantuan Jadup Cair Besok