Lombok Post
Kriminal

Saksi Akui Laporan Proyek Fiktif

MATI KUTU: Saksi Kasus dugaan korupsi Pusuk Sembalun Maturidi Ashari memberikan keterangan pada sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (22/4).

 MATARAM-Kasus korupsi pusuk sembalun semakin terang. Kasus yang menjerat Mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur (Lotim), H Khairul Anwar Mahdi dan rekanan proyek Samsul Akhyar itu semakin terbongkar dihadapan Majelis Hakim.

Pada agenda sidang menghadirkan saksi kunci pada kasus tersebut, Maturidi Ashari. Pria yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas itu di awal sidang berbelit-belit. Jawabannya tak sinkron dengan dengan pertanyaan hakim.

Tetapi, Maturidi tak berkutik setelah Ketua Majelis Hakim AA Rajendra menggertaknya. “Jangan berbelit-belit memberikan keterangan,” kata Rajendra dengan nada tinggi di persidangan.

R ajendra juga mengancam, memberikan keterangan palsu juga dapat dipidana. “Kami sebagai hakim juga dapat mengatensi Jaksa untuk mengembangkan kasus ini,” ancamnya.

Setelah ditekan, Maturidi akhirnya mengakui dirinya memanipulasi data progres pekerjaan proyek di Sembalun. “Ya, saya akui laporan saya fiktif,” kata Maturidi dihadapan majelis hakim.

Maturidi ikut menandatangani laporan progres pengerjaan proyek tersebut. Sebenarnya, proyek tersebut belum 100 persen dikerjakan. “Tetapi, karena disuruh Almarhum  L Haryawan (selaku PPK),” aku Maturidi.

Sementara itu, terdakwa Mahdi mengakui ikut menandatangani laporan hasil pekerjaan itu. Karena mempercayakan pengerjaan proyek tersebut kepada tim. “Karena saya percaya saja sama mereka semua kalau di lapangan. Ternyata, tidak seperti yang ada di laporan,” kata Mahdi usai sidang.

Diketahui, pada kontrak kerja, disepakati batas waktu pengerjaan proyek hingga 22 Desember 2015. Tetapi, proyek tersebut hanya bisa diselesaikan hingga 80 persen saja. Sementara pembayaran ke kontraktor mencapai 100 persen.

Proyek tersebut mendapat kucuran dana dari Kementerian Pariwisata senilai Rp 1,68 miliar. Tetapi, dalam pelaksanaannya tak sesuai dengan spesifikasi. Dari kasus itu, BPKP menghitung kerugian negara mencapai Rp 248,8 juta. (arl/r2) 

Berita Lainnya

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Cari Selamat, Maling Amatir Hianati Kawan

Dorfin Dituntut 20 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

Redaksi LombokPost

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

Redaksi LombokPost

Kadis Hingga Kades Terjerat Tipilu

Redaksi LombokPost

Curi Motor Guru “Bonus” Sebutir Peluru

Redaksi LombokPost

Dae Ade Tandatangan Kontrak, Dae Ferra Urus Proyek

Redaksi LombokPost