Lombok Post
Tanjung

4.978 Surat Suara Tidak Sah di KLU

DALAM PROSES: Anggota PPK Kecamatan Tanjung tengah melakukan proses rekapitulasi suara, kemarin (23/4)

TANJUNG-Suara tidak sah pada Pemilu 2019 yang tercatat di Desk Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ternyata cukup banyak. Jumlahnya mencapai 4.978 suara. Bakesbangpol menilai ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tidak hanya kurang sosialisasi pada pemilih, bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga kurang efektif. Akibat banyak KPPS yang melakukan beberapa kesalahan.

“Karena pengalaman mereka kurang, sehingga terjadilah beberapa kekeliruan yang masuk menjadi temuan-temuan kami,”ungkap Kepala Bakesbangpol KLU Itradim, kemarin (23/4).

Ia menuturkan, seperti di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, pihaknya menemukan surat suara tidak terpakai yang dimasukan ke dalam kotak suara. Akibatnya, hal ini menimbulkan perdebatan petugas di tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

“Untungnya bisa teratasi dan kembali berjalan lancar,” sambungnya

Itradim merincikan, berdasarkan hasil laporan timnya, suara tidak sah sebanyak 4.978 suara. Sedangkan suara sah sebanyak 136.740 suara. Data ini belum termasuk di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan melakukan pemilihan suara ulang (PSU).

Terpisah Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sarifudin juga mengatakan hal yang sama. Sarifudin menilai KPU KLU lemah dalam memberikan sosialisasi. Hal ini terlihat banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh pemilih saat melakukan pencoblosan di sejumlah TPS.

Seperti di beberapa TPS di sekitar tempat tinggalnya, di Dusun Lokok Rangan Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan. Ada beberapa warganya yang melakukan kesalahan dalam pencoblosan. Begitu juga saat pelipatan surat suara usai mencoblos.

“Karena kesalahan dalam melipat, mengakibatkan banyak surat suara robek karena dipaksakan masuk ke kotak suara,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU KLU Juraedin membantah jika KPU dinilai kurang melakukan sosialisasi dan bimtek. Ia mengaku sudah semaksimal mungkin melakukan  sosialiasi dan memberikan bimtek untuk KPPS. Kalaupun ada kesalahan yang terjadi menurutnya itu murni akibat kurang fokusnya petugas KPPS.

“Tidak ada petugas KPPS yang dengan sengaja membuat kesalahan. Mungkin kurang fokus saja karena kelelahan,” duganya.

Dia menginginkan, dalam kondisi seperti ini tidak boleh saling menyalahkan. Seharusnya saling bekerja. Sebab pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, melainkan tanggung jawab semuanya. Termasuk dalam sosialisasi.

“Karena itu gunanya kita adakan pleno berjenjang, adalah untuk memperbaiki kesalahan di tingkatan bawah. Dan itu sudah dan sedang dilaksanakan di pleno PPK,” pungkasnya. (fer/r4)

Berita Lainnya

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Bupati Dorong Percepatan Pembangunan di KLU

DASI dan Lombok Post Buka Puasa dengan Korban Gempa

Bapenda Segera Tertibkan Reklame Kedaluarsa

17 Ribu Data Korban Gempa Bermasalah

Jayaboard Restorasi Gedung Sekolah

Pemkab KLU Bakal Datangi Kemenkum HAM RI

Redaksi LombokPost

2.400 Paket Santunan Segera Disalurkan

Lahan Polteknik Vokasi Diklaim Sudah Clear