Lombok Post
Metropolis

Aneh, Usulan Perda Koperasi Dihapus Begitu Saja

Yance Hendra Dirra

MATARAM-Ekonomi keraykatan yang diusung pemerintah Kota Mataram terkesan sebatas jargon. Dimana, perda koperasi diusulkan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UMKM Kota Mataram yang telah dilakukan kajian oleh sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi (PT) dihapus begitu saja oleh dewan. Dalam perda tersebut terdapat poin pembentukan badan layanan usaha daerah (BLUD) dana bergulir dan pemberian 10 persen dari kegiatan yang dilakukan pemkot.

Dua poin tersebut dihapus. Hal ini membuat Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM Kota Mataram Yance Hendra Dirra gerah. Ia tidak habis pikir kajian dilakukan pakar PT dihapus begitu saja. Kondisi ini tentunya membuat koperasi yang menjadi penggerak ekonomi kerakyatan lesu. Tidak ada gairah.

Sejauh ini sebut Yance, dari 604 koperasi yang ada di Mataram, yang sehat hanya 54 koperasi. Image masyarakat tentang koperasi tidak lebih dari bank rontok atau bank subuh. Sebagian besar koperasi tidak lagi pada fungsinya sebagai simpan pinjam modal usaha. Namun lebih kearah memenuhi kebutuhan konsumtif.

Sejauh ini ia melihat koperasi lemah dalam mengakses pasar. Kalah bersaing dengan pihak swasta. Padahal koperasi memilki anggota dari IKM dan UMKM. Jadi ia ingin menggerakkan koperasi melalui berbagai kegiatan di daerah. Misalnya, dalam kegiatan yang diadakan pemerintah koperasi diberikan peran dalam pengadaan kue. Begitu juga dengan pengadaan alat tulis. “Setiap kegiatan pemerintah kita ingin diberikan maksimal 10 persen untuk pengadaan barang,” sebutnya.

Yance ingin koperasi ini bisa diberikan hak dan kewenangan bisa melaksanakan 10 persen dari kegiatan yang diadakan pemerintah. “Perda ini yang kita buat,” singkatnya.

Saat ini yang terjadi pemerintah lebih memberdayakan pihak swasta seperti CV atau PT dalam mengerjakan setiap kegiatan pemerintah. Misalnya dalam pengadaan kua atau snak lebih memilih pihak swasta. “Kalau seperti ini kan membuat yang kaya semakin kaya,” sebutnya.

Sementara jika melalui koperasi maka akan membagikan sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota koperasi. “Kalau swasta yang kerjakan untungnya akan dipakai beli mobil atau jalan-jalan,” sebutnya. Sebaliknya jika koperasi maka SHU akan dibagi ke semua anggota. Bisa untuk biaya pendidikan.

Pembentukan perda koperasi sudah dijalankan di beberapa daerah maju. Di Jawa Barat dan di Malang sudah dijalankan perda ini. “Ini sangat baik. Karena mendorong ekonomi kerakyatan,” akunya.

Sementara itu Dosen Universitas Mataram Mujahid Dakwah mengatakan, perda koperasi cukup bagus. Karena ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Dimana, IKM dan UMKM akan diberdayakan dengan keberadaan koperasi. Keberdaan kaoperasi ini bisa dimafaatkan para IKM dan UMKM mengembangkan usaha. Entah itu makanan, kerajinan, atau pun usaha dagang. “Sudah semestinya ada ruang diberikan pemerintah kepada koperasi,” tutupnya. (jay)

Berita Lainnya

Bukit Nipah dan Padanan Terbakar

Redaksi LombokPost

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

Redaksi Lombok Post

Uang Korban Gempa Dicuri Mandor

Redaksi LombokPost

Kejuaraan Paralayang Nasional Diikuti 153 Peserta

Redaksi LombokPost

Melihat Persiapan Pemkot Menyambut HUT Kota Mataram Ke-26

Redaksi LombokPost

Korban TPPO Banyak Dijual ke Suriah

Redaksi LombokPost

Wajib Pakai Besi Kolom Sepuluh Mili

Redaksi LombokPost

Tok, Tok, Tok, Bank Rontok

Kafilah Kecamatan Mataram Juara MTQ XVIII