Lombok Post
Kriminal

Kadis Hingga Kades Terjerat Tipilu

DIJAMIN AMAN: Seorang petugas menjaga kotak suara di Kantor KPU, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Polda NTB menerima sebanyak 13 kasus dari Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2019. Dari seluruh kasus itu, baru delapan kasus yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap. Sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Punama mengatakan, orang yang terlibat dalam tindak pidana pemilu itu juga menjerat warga sipil dan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dari laporan yang ada yang paling banyak mendominasi adalah tindak pidana pemilu (Tipilu) money politik,” kata Purnama, kemarin (24/4).

Laporan pertama terjadi di  Gerung, Lombok Barat. Pada kasus itu, calon legislatif diduga telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam bentuk sertifikat. “Isinya, janji-janji caleg apabila terpilih menjadi anggota. Kasus itu diduga melanggar pasal 253 ayat (1) juncto pasal 280 ayat (1) Huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,” jelasnya.

Selanjutnya, pada 3 Januari money politic terjadi lagi di Dusun Ketara, Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Pada kasus itu mengikutsertakan ASN dan Kepala Desa dalam kampanye.

Kasus lain di Loteng  juga menjerat Kepala Dinas Pariwisata HL M Putra. Dia diduga telah menguntungkan salah satu peserta legislatif. “Dua kasus ini sudah masuk tahap 2,” akunya.

Di Lotim terjadi dua kasus. Pertama menjerat salah satu guru honorer Nila Mardiani. Dia diduga meneyebarluaskan alat peraga kampanye berupa kalender saat acara Musrenbang Desa di GOR Lotim. ”Dia juga meminta peserta untuk memilih salah satu partai dan caleg,” ungkapnya.

Kasus kedua, menjerat caleg DPRD Lotim, M Ali Akbar. Caleg Partai PKS itu diduga  membagikan amplop berisi uang Rp 25 ribu. ”Kasus ini belum P21. Masih dalam proses penyidikan,” bebernya.

Di Kabupaten Sumbawa terjadi dua kasus. Pertama melibatkan istri salah satu caleg. Dia membagi-bagikan sarung dan jilbab ke masyarakat dengan iming-iming menyuruh memilih suaminya.

Selanjutnya juga menjerat Kades Sebeok, Syamsul Hidayat. Dia menghadiri kampanye dialogis salah satu Caleg DPRD RI. Dalam sambutannya Kades tersebut diduga mengimbau ke masyarakat untuk memilih salah satu caleg. ”Isi sambutannya itu terekam Bawaslu,” bebernya.

Di Dompu terjadi satu kasus. Hanya menjerat Anggot BPD Desa Baka Jaya, Ahmad Maka. Dia ikut mengkampanyekan salah satu paslon. ”Kasus ini masih Sidik,” jelsnya.

Di Kabupaten Bima terjadi dua kasus. Menjerat Caleg DPRD Kabupaten Bima, Rajiman. Dia mengumpulkan PNS dalam kampanyenya. Kasus kedua, menjerat salah seorang warga Hasanudin. Dia melarang salah satu paslon untuk berkampanye di wilayah Sape. ”Dua kasus itu sudah masuk tahap 2,” ucapnya.

Purnama mengatakan, kasus yang belum tahap 2 akan segera diselesaikan dalam waktu dekat. ”Total dari delapan kasus ada delapan yang p21. Sisanya masih proses penyelidikan,” pungkasnya. (arl/r2)

Berita Lainnya

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Cari Selamat, Maling Amatir Hianati Kawan

Dorfin Dituntut 20 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

Redaksi LombokPost

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

Redaksi LombokPost

Curi Motor Guru “Bonus” Sebutir Peluru

Redaksi LombokPost

Dae Ade Tandatangan Kontrak, Dae Ferra Urus Proyek

Redaksi LombokPost

Jelang Ramadan, Polisi Persempit “Permainan” Tengkulak

Redaksi LombokPost