Lombok Post
Headline Selong

Kinerja Dewan Mengecewakan, Pembahasan Raperda Sangat Minim

R Rahadian Soedjono

SELONG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim telah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019. Dalam Propemperda tersebut, terdapat 16 daftar Raperda yang menunggu dibahas.

Ketua DPRD Lotim R Rahadian Soedjono mengatakan, raperda tersebut terdiri dari 10 draf dari eksekutif, 3 draf inisiatif DPRD, dan 3 raperda kumulatif. “Sebelumnya kita telah selesai membahas Raperda RPJMD Lotim 2018-2023,” kata Rahadian, kemarin (24/4).

Di nomor kedua, terdapat Raperda

Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Rahadian menerangkan, jika dalam pembahasan, pihaknya akan mengutamakan ini. Sebab Perda tentang Perangkat Desa tersebut belum disesuaikan dengan Permendagri. “Sementara di perbup sudah mengikuti Permendagri. Jadi ini harus segera dibahas,” terangnya.

Tiga raperda inisiatif DPRD terdiri dari Raperda tentang Perlindungan terhadap Produk Lokal, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, dan Raperda tentang Pengelolaan Pelabuhan. Rahadian menerangkan, sebenarnya, raperda inisiatif yang ditawarkan ada empat. “Kita menawarkan pembahasan mengenai Badan Zakat Daerah. Namun eksekutif meminta hal tersebut untuk dibahas di perbup,” jelasnya.

Lambannya DPRD dalam melakukan pembahasan raperda dikatakan karena pemilu. Hal serupa terjadi di tahun 2018 lalu. Kata Rahadian, pembahasan raperda baik eksekutif maupan inisiatif DPRD sangat minim. “Raperda inisiatif kita tahun 2018 hanya satu,” jelasnya.

Rahadian optimis, tahun ini pihaknya akan bisa membahas perda sesuai propemperda yang ada. Ia juga berharap tiga raperda inisiatif dari DPRD Lotim bisa dibahas semua. Sebab mekanisme pembahas reperda inisiatif jauh lebih banyak dibanding mekanisme draf raperda yang disiapkan eksekutif.

“Kita utamakan yang prioritas. Terutama raperda tentang perangkat desa dan perlindungan produk lokal yang merupakan raperda inisiatif kita,” jelasnya.

Kadis PMD M Taofik Juaini menerangkan, jika pembahasan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 memang sudah sangat terlambat. Di mana, peraturan tersebut seharusnya menguatkan perbup, juga Permendagri. Khususnya mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa. “Agenda kami setelah ini adalah melakukan pemekaran dusun. Mungkin setelah itu kami akan fokuskan ke pembahasan perubahan perda ini,” kata Taofik. (tih/r5)

Berita Lainnya

5 Pilihan Oleh-oleh Khas Taiwan yang Wajib Kamu Beli

Redaksi Lombok Post

Promo Special dan Hiburan Rakyat jadi Daya Tarik SAFARI FIFGROUP 2019

Redaksi Lombok Post

Telkomsel Hadirkan Kuota Keluarga

Redaksi Lombok Post

Duta Bahasa NTB Juara Favorit

Redaksi Lombok Post

BUMN Gelar Jalan Sehat dan Pasar Murah di Mataram

Redaksi Lombok Post

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Mantan Kepala Kemenag Bima Ditahan, Tersandung Korupsi Tunjangan Guru di Bima

Redaksi Lombok Post

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

Redaksi Lombok Post