Lombok Post
Kriminal

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

KLARIFIKASI; Pejabat BPBD NTB, yang juga PPHP pengadaan bibit THR di Bima dan Kota Bima usai menjalani klarifikasi di Kejati NTB, kemarin (29/4).

MATARAM-Kejati NTB kembali mengendus kasus baru. Kali ini, mereka menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit untuk Tanaman Hutan Rakyat (THR) di Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Pengadaan bibit ini dikerjakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB pada 2018 lalu. Sejumlah pejabat BPBD NTB dimintai keterangan, kemarin (29/4). Diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek THR Mustakim. Selain dia, jaksa juga mengklarifikasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek pengadaan bibit THR.

Pantauan Lombok Post,  PPK Mustakim diklarifikasi di ruang intelijen Kejati NTB. Begitu pula dengan pejabat PPHP. Mereka menjalani klarifikasi dari pagi dan berlanjut lagi usai salat zuhur.

Seorang pejabat BPBD NTB yang mengaku saat proyek bergulir bertindak selaku PPHP lebih dulu selesai diklarifikasi. Sementara, Mustakim hingga pukul 15.40 Wita masih berada di ruang intelijen Kejati NTB. ’’Jangan difoto-foto. Tanya saja ke PPK. Beliau ada di dalam. Jangan tanya saya,’’ kata pejabat BPBD NTB sambil menghindari wartawan.

Ketika ditanya mengenai materi klarifikasi, perempuan berjilbab itu mengaku hanya dimintai keterangan terkait pengadaan bibit di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sayangnya, dia tidak mau menjelaskan secara detail proses pengadaan bibit tersebut. ’’Saya saat itu selaku PPHP pengadaan bibit. Untuk lebih jelasnya, tanya ke PPK,’’ kata dia sambil meminta agar berita tidak ditulis. Dia juga enggan menyebut namanya ketika dikonfirmasi.

Berdasarkan penelusuran Koran ini di LPSE NTB, pengadaan bibit THR dilakukan di Kecamatan Wawo. Pertama, pengadaan bibit THR Kecamatan Wawo 1 bersumber dari APBD 2018. Lokasinya di Desa Kambilo, Desa Ntori, dan Desa Pela. Proyek dengan pagu anggaran Rp 4.253.932.650 dimenangkan UD Langgeng, yang beralamat di Kota Mataram.

Sedangkan pengadaan bibit THR Kecamatan Wawo 2 berlokasi di Desa Ka’owa, Maria, dan Kombo. Proyek Rp 4.778.390.100 dikerjakan CV. Dahlia yang beralamat di Kabupaten Sumbawa.

Pengadaan bibit THR 3 Kecamatan Wawo berlokasi di Desa Maria Utara dan Tarlawi. Nilai proyeknya Rp 3.612.929.100. Proyek itu dikerjakan CV. Cipta Karya  dari Kabupaten Sumbawa Barat.

Terakhir, pengadaan bibit THR Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima nilai proyeknya Rp 3.504.152.740. Pengadaan bibit itu dikerjakan CV. Jati Alam dari Dompu.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Dedi Irawan yang dikonfirmasi seputar klarifikasi pejabat BPBD enggan berkomentar. Dia menegaskan, kasus yang masih pulbaket atau penyelidikan belum  bisa disampaikan kepada publik. ”Itu SOP pemberian keterangan ke publik,” kata Dedi.

Sementara, Kepala BPBD NTB Muhammad Rum yang dihubungi via ponsel belum bisa dikonfirmasi.  Pesan singkat melalui WhastApp hanya dibaca saja. (arl/r2)

Berita Lainnya

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Cari Selamat, Maling Amatir Hianati Kawan

Dorfin Dituntut 20 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

Redaksi LombokPost

Kadis Hingga Kades Terjerat Tipilu

Redaksi LombokPost

Curi Motor Guru “Bonus” Sebutir Peluru

Redaksi LombokPost

Dae Ade Tandatangan Kontrak, Dae Ferra Urus Proyek

Redaksi LombokPost

Jelang Ramadan, Polisi Persempit “Permainan” Tengkulak

Redaksi LombokPost