Lombok Post
Kriminal

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

HINDARI WARTAWAN: Dua orang rekanan kasus pengadaan bibit THR NTB tak ingin memberikan penjelasan usai diperiksa di Kejati NTB, Selasa (30/4).

MATARAM – Kejati NTB terus mengorek keterangan pika terkait yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bibit Tanaman Hutan Rakyat (THR) di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kali ini, mereka memeriksa rekanan yang terlibat dalam proyek tersebut, Selasa (30/4) lalu.

 Sebelumnya, penyidik meminta keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) THR Mustakim. Selain itu, juga mereka sudah memeriksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek pengadaan bibit THR.

Pantauan koran ini, dua rekanan menjalani pemeriksaan di ruangan Asisten Intel (Asintel) Kejati NTB bersamaan. Mereka diperiksa dari pagi hingga siang.

Usai dimintai keterangan, mereka keluar membawa berkas dari ruangan Asintel. Saat ditanya, dia tak memberikan keterangan apa-apa. ”Bukan. Saya bukan diperiksa,” kelit salah satu dari mereka.

Dia mengaku, datang ke Kejati NTB menemui temannya. “Saya hanya bertamu kesini,” ucapnya.

 Saat ditanya berkali-kali, dia tak memberikan jawaban.  Mereka menghindari koran ini hingga naik ke mobilnya.

Sementara itu, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan enggan memberikan keterangan terkait adanya pemeriksaan kasus tersebut. “Saya tak bisa memberikan keterangan. Karena, kasus ini masih dalam penyelidikan,” kata Dedi singkat.

Dari penelusuran Koran ini di LPSE NTB, pengadaan bibit THR dilakukan di Kecamatan Wawo. Pertama, pengadaan bibit THR Kecamatan Wawo 1 bersumber dari APBD 2018. Lokasinya di Desa Kambilo, Desa Ntori, dan Desa Pela. Proyek dengan pagu anggaran Rp 4.253.932.650 dimenangkan UD La, yang beralamat di Kota Mataram.

Sedangkan pengadaan bibit THR Kecamatan Wawo 2 berlokasi di Desa Ka’owa, Maria, dan Kombo. Proyek Rp 4.778.390.100 dikerjakan CV. Da yang beralamat di Kabupaten Sumbawa.

Pengadaan bibit THR 3 Kecamatan Wawo berlokasi di Desa Maria Utara dan Tarlawi. Nilai proyeknya Rp 3.612.929.100. Proyek itu dikerjakan CV. CKU Utama dari Kabupaten Sumbawa Barat.

Terakhir, pengadaan bibit THR Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima nilai proyeknya Rp 3.504.152.740. Pengadaan bibit itu dikerjakan CV. JA dari Dompu.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Dedi Irawan yang dikonfirmasi seputar klarifikasi pejabat BPBD enggan berkomentar. Dia menegaskan, kasus yang masih pulbaket atau penyelidikan belum  bisa disampaikan kepada publik. ”Itu SOP pemberian keterangan ke publik,” kata Dedi.  (arl/r2)

Berita Lainnya

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Cari Selamat, Maling Amatir Hianati Kawan

Dorfin Dituntut 20 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

Redaksi LombokPost

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

Redaksi LombokPost

Kadis Hingga Kades Terjerat Tipilu

Redaksi LombokPost

Curi Motor Guru “Bonus” Sebutir Peluru

Redaksi LombokPost

Dae Ade Tandatangan Kontrak, Dae Ferra Urus Proyek

Redaksi LombokPost

Jelang Ramadan, Polisi Persempit “Permainan” Tengkulak

Redaksi LombokPost