Lombok Post
Metropolis

Santunan Belum Ada di KPU, Penyelenggara Pemilu Meninggal Terus Bertambah

PAHLAWAN DEMOKRASI: Sri Ratnawati, mengantar jenazah suaminya sambil menangis dibawah guyuran hujan di Desa Batu Kuta, Lombok Barat, kemarin (2/5).Ratussan warga mengantar jenazah Miskaryadi ke tempat peristirahatan terakhirnya.

MATARAM-Hingga kemarin, sebanyak enam orang penyelenggaran pemilu telah meninggal dunia dalam tugas di seluruh NTB. Komisi Pemilihan Umum NTB memastikan, ahli waris para pahlawan demokrasi itu dipastikan akan mendapat santunan.

Komisioner KPU NTB Yan Marli di Mataram kemarin (2/5) menjelaskan, ada beberapa kriteria santunan yang akan diterima ahli waris penyelenggara pemilu. Yakni santunan untuk yang meninggal, cacat permanen, luka berat, dan luka sedang.

“Kalau yang meninggal dunia dapat Rp 36 juta,” kata Yan.

Sementara yang cacat permanen akan mendapat Rp 30 juta, yang luka berat Rp 18 juta, dan luka sedang Rp 8 juta. Penentuan luka yang dialami penyelenggara pemilu, merupakan hasil diagnosa pihak kesehatan.

“Kalau luka atau lecet sedikit-sedikit ya tidak ada (santunan),” ujarnya.

Saat ditanya kapan santunan disalurkan, Yan mengatakan KPU NTB masih menunggu dana dari pemerintah pusat. Tapi beberapa nama penyelenggara pemilu yang dinilai layak dapat santunan itu telah dilaporkan pada KPU Pusat.

“Nanti kalau anggarannya sudah masuk baru bisa kita salurkan,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan, ada enam penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Keenam orang itu antara lain Sanapiah Amin ketua KPPS Jontang Beru Empang Sumbawa. Sanapiah meninggal saat masih bertugas pada tanggal 22 April 2019.

“Dia sakit karena kelelahan menjalankan tugas,” kata Ansori.

Selanjutnya, Suriansyah anggota KPPS Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu. Suriansyah diketahui meninggal pada pukul 13.00 di rumahnya pada Rabu, 24 April 2019.

“Sama kelelahan menjalankan tugas juga,” terangnya.

Kemudian Jupri, anggota KPPS, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Meninggal pada Selasa, 23 April 2019. Ia diketahui kelelahan pascapencoblosan sampai perhitungan suara dan sekitar pukul 13.30 wita, menghembuskan napas terakhir.

Selain itu, ada Syamsuddin, anggota KPPS desa Langan, Kecamatan Popok, Kabupaten Sumbawa. Meninggal saat kelelahan mengikuti proses rapat pemungutan suara dan penghitungan. Almarhum bahkan sempat dirujuk ke RSUP NTB. Tapi nyawanya tak tertolong. Lalu pada tanggal 28 April dinyatakan meninggal dunia pada sekitar pukul 09.00 pagi.

“Ada Yogi Andriawan. Dia Ketua KPPS di TPS Dusun Baru, Kecamatan Alas,” kata Ansori.

Kasus Terbaru

Terakhir ada nama Miskaryadi, Sekretaris PPS Desa Batu Kuta, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Almarhum Miskaryadi, 54 tahun, dimakamkan kemarin. Dia diduga kelelahan mengawal penghitungan suara semenjak Pemilu 17 April.

“Saat pelaksanaan Pemilu, kami bekerja dari pukul 07.00 Wita pagi sampai pukul 04.00 dini hari tanpa tidur. Kemudian saat malam hari selera makan hilang karena kami fokus bekerja. Makanya dia mengaku sakit selepas pelaksanaan Pemilu,” tutur Ketua PPS Desa Batu Kuta Edy Ansori kepada Lombok Post, kemarin.

Sepengetahuan Edy, almarhum mengaku kerap merasa lemas dan sesak karena kecapean. Namun ia tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekretaris PPS. Mulai dari menginput data di sejumlah formulir Pemilu hingga memastikan surat suara aman di dalam kotaknya sebelum dibawa ke PPK Narmada. Mengingat kotak suara yang berisi surat suara tidak boleh menginap di sekretariat PPS.

“Ya kemungkinan karena dia kelelahan, terus tadi pagi tiba-tiba mendadak kembali sakit makanya dibawa pihak keluarga ke rumah sakit,” katanya. Namun, Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Miskaryadi, meninggal di dalam perjalanan ke rumah sakit.

Selain menjabat sebagai Sekretaris PPS, Miskaryadi diketahui juga merupakan staf Desa Batu Kuta. Ia dikenal rajin dan bertanggung jawab. Edy bahkan mengingat betul bagaimana ia berkomunikasi dengan almarhum beberapa hari sebelum ia tutup usia.

“Beliau itu rajin mengerjakan ini itu. Saya ingat, beliau juga sempat bercanda kepada saya menanyakan honor selama bulan April yang belum kami terima,” kenangnya.

Muhammad Tanwir, petugas Linmas di Desa Batu Kuta yang juga turut mengawal pelaksanaan Pemilu ikut membeberkan kondisi terakhir Miskaryadi. Ia sudah melihat tanda-tanda kondisi rekannya tersebut kurang sehat akibat kelelahan bertugas sebagai PPS.

“Saya kadang ingatkan agar beliau tidak usah masuk kerja. Tapi tetap saja masuk saja karena memang beliau rajin bekerja meski terlihat kurang bertenaga,” ungkapnya.

Sementara Misniarti adik almarahum mengaku kakaknya memang pernah mengeluhkan kalau dirinya merasa kurang sehat setelah pelaksanaan Pemilu. Almarhum kerap mengeluhkan kepalanya merasa pusing hingga tubuhnya lemas tak bertenaga. Namun ia tidak pernah berobat ke Puskesmas karena berpikir kondisinya akan segera pulih cukup dengan beristirahat.

“Sering dia bilang kalau dia pusing dan kurang bertenaga. Cuma kami tidak menyangka akan seperti ini, karena dia juga tidak punya penyakit bawaan yang kronis,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca di lokasi pemakaman.

Ini yang membuat keluarga khususnya istri dan tiga anak Miskaryadi merasa terpukul dengan kepergiannya yang dirasakan mendadak. Istrinya, Sri Ratnawati bahkan beberapa kali terkulai lemas akibat tak kuasa menghadapi kenyataan yang dihadapinya. Begitu juga dengan tiga orang putrinya yakni Rani Karmila, Eca Noviani dan Ika yang tak bisa menahan air mata melihat kepergian orang tua mereka. Derai air hujan dan air mata keluarga Miskaryadi mengiringi pemakaman jenazahnya di pemakaman umum Desa Batu Kuta selepas waktu asar.

Terpisah, Sekretaris KPU Lobar Lalu Herman kepada Lombok Post mengakui pihaknya sudah menerima informasi terkait anggota PPS yang meninggal dunia. Pihak KPU Lobar juga dikatakannya sudah mengusulkan kepada KPU pusat melalui KPU Provinsi agar keluarga korban mendapatkan santunan.

“Kami sudah pergi melayat. Kami juga langsung usulkan melalui KPU NTB agar keluarga korban mendapatkan bantuan,” akunya.

Sesuai peraturan pemerintah pusat yang baru dikeluarkan terkait santunan bagi keluaga PPS yang meninggal dunia, keluarga Miskaryadi nantinya akan diberikan santunan sekitar Rp 36 juta. Namun demikian, KPU Lobar mengaku masih belum berani memastikan.

“Katanya Rp 36 juta. Tapi keputusan lebih lanjut akan disesuaikan dengan keputusan KPU. Kita tunggu,” tandasnya. (zad/ton/van/r6)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi